Oleh: Nur Rahmawati
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Kebijakan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik.

Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020.

"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang, mengutip dari Kompas.com,Sabtu (18/7/2020).

Tak bisa dipungkiri, bahwa kekuasaan adalah alat paling ampuh untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Termasuk dinasti politik. Inilah cara agar kekuasaan tetap ada dalam genggaman. Apa lagi jika semua sarana pendukung untuk terealisasinya berpihak padanya.

Seperti Presiden saat ini yang digadang-gadang sedang membangun dinasti politik. sebab sumber daya yang dimiliki akan mampu memenangkan pencalonan anaknya, seperti kekuasaan, birokrasi, jaringan, finansial, hukum dan lain-lain. Yang berimbas pada kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Seperti dilansir dari kompas.com, "Kemungkinan itu (penyalahgunaan wewenang) bisa terjadi. Penyalahgunaan wewenang itu akan ada. Cuma memang biasanya, akan disiasati," kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini.

Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat.

Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah.

"Dan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik," kata dia. (18/7).

Kekuasaan oligarki pada sistem demokrasi, merupakan keniscayaan yang tidak dapat dianggap sepele. Dimana kualitas individu bukan syarat utama untuk bisa mendapat kekuasaan. Jika yang mencalonkan memiliki modal yang banyak, jaringan cukup serta mampu menguasai hukum maka sudah cukup untuk mampu mendapatkannya.

Alhasil, manusia yang berkuasa tidak lagi menjadikan kepentingan umum/masyarakat sebagai prioritas. Yang ada bagaimana caranya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, melanggengkan kekuasaan bahkan menambah kekayaan.

Karena memang, demokrasi kapitalis memberikan ruang gerak bebas untuk bisa melakukan hal tersebut. Selagi mampu memiliki modal besar maka dapat melakukan apa saja, termasuk mendapatkan kekuasaan.

Karenanya politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari sistem demokrasi.

Ini bukan sekedar anomali dari praktik demokrasi. Karenanya menolak politik dinasti hanya terjadi bila demokrasi disingkirkan.

Politik dan Kekuasaan Dalam prespektif Islam

Islam mensyaratkan menjadi pemimpin dengan melihat ketakwaan dan kapasitasnya dalam mengurusi umat, serta dukungan dari umat secara langsung. Sehingga ukurannya adalah syariat Islam dalam mensyaratkannya. Begitupun dalam mengelola kekuasaan sandarannya adalah syariat Islam. Sehingga dalam pengambilan kebijakan selalu merujuk pada Al Qur'an dan As Sunnah.

kekuasaan ini telah jelas disebutkan dalam Al Quran. FirmanAllah Swt, artinya:

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali Imran[3]: 26).

Dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa kekuasaan adalah hak prerogratif Allah SWT. Sehingga yang memimpin atau berkuasa atas suatu negeri adalah ketentuan atau kehendak Allah.

Dengan kekuasaan itulah, kemudian Islam mentransformasikan kehidupan masyarakat yang jahiliyah menjadi  berperadaban tinggi dan maju dengan tingkat moral, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dengan ditopang oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga jaminan berkuasa dan  kesejahteraan bagi negeri dapat diperoleh.

Firman Allah Swt, Artinya:” Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Diaakan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.(Q.S. An-Nur:55).

Dalam konsepsi Islam, manusia diberikan amanah berkuasa bukan semata-mata untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Tapi diberikannya amanah kekuasaan untuk memikul amanah ibadah dan amanah risalah. Sehingga tugasnya jelas mengurusi urusan umat dengan disandarkan pada syariat Islam dalam pengambilan aturannya. Jadi tidak heran jika yang dihasilkan kepemimpinan yang adil, peduli rakyat dan mensejahterakan. Maka sudah sepantasnyalah menjadikan Islam sebagai sistem yang diambil dalam penerapan pemerintahan dan politik. 

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations