Oleh: Agustina
Aktivis Back To Muslim Identity

Penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 resmi dibatalkan. Keputusan ini merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan jemaah haji.

Dampak lanjutan dari pembatalan jemaah haji akan timbu masalah baru, mulai dari menumpuknya dana kelolaan haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dan antrian pemberangakatan jemaah haji di tahun berikutnya semakin panjang.

Diketahui keputusan tertunda haji juga mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 juni 2021 kemarin di mana pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.

Disampaikan Kemenag terkait tertunda ibadah haji ini dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang sempat mengalami klaster baru saat libur lebaran kemarin. Alasannya, pertama adalah faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi. Kedua adalah karena kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Masyarakat Khawatir Tertunda Haji

Pasca keputusan pemerintah menunda keberangkatan jemaah haji muncul, isu-isu miring soal keputusan ini. Berbagai tanggapan jemaah haji mulai cemas yang terlanjur menyetor uangnya. Masyarakat khawatir dana haji digunakan untuk bisnis, investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun Khoirizi menepis, beliau memastikan bahwa uang setoran awal seluruh calon jemaah haji masih aman. Calon jemaah juga diperbolehkan untuk mengambil kembali uang setoran pelunasan haji tahun ini.

Pembatalan Haji 2021 juga disampaikan Ustazd Adi Hidayat meminta Kemenag bisa memberi penjelasan secara detail dan jelas agar tidak ada kebingungan dan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Beliau mengajak masyarakat untuk bersikap adil melihat suatu persoalan, tidak berdasarkan rasa suka atau tidak suka pada satu kelompok atau individu. (news.detik.com, 6/6/2021)

TanggungJawab Negara Ibadah Haji

Sejatinya haji adalah sebuah kewajiban seorang hamba maka bentuk pengaturan negara semata untuk memfasilitasi setiap orang untuk beribadah yang merupakan kewajiban agama. Selain sarana dan prasarana yang harus diperhatikan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan ibadah haji dan umrah. Pemerintah pun harus mempertimbangkan kouta sehingga keterbatasan tempat tidak menjadi kendala para calon jamaah haji dan umrah.

Adapun pengaturan kouta berlandaskan hadist kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup negara bisa memperioritaskan jemaah yang belum pernah pergi ke Mekkah. “Rasulullah shallalahu ‘alahi wa salam pernah berkhutbah dihadapan kami dan berkata, “Allah telah mewajibkan haji pada kalian.” Lantas Al Aqro’ bin Habis ia berkata, “Apakah haji tersebut wajib setiap tahun?” beliau berkata “seandainya iya, maka akan ku katakan wajib (setiap tahun). Namun haji cuman wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu adalah haji yang sunnah.” (HR. Abu Daud no. 1721)

Hadist di atas menunjukan bahwa haji cuma wajib sekali seumur hidup. Hal ini berlaku bagi setiap orang yang dibebani syariat dan bagi yang mampu. Sehingga yang belum mampu tidak perlu mendaftar kerena belum terkena taklif hukum. Pengaturan seperti ini akan meminimalisir potensi antrian yang panjang. Polemik tertunda keberangkatan haji sebenarnya berasas sekuler dalam tata kelolanya. Maka, wajar penyelenggaran haji hanya dilihat dari aspek persiapan ranah ekonomi saja.

Ibadah Haji dalam Khilafah

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari). Di zaman Khilafah Ustmani yang belum mengenal transportasi udara secangih saat ini sudah bisa menangani dan mengelola haji yang luar biasa. Khilafah Ustmani berhasil mengelola urusan ini dengan baik antara lain dengan sistem sentral di beberapa titik dengan pengawalan dan suplai logistik yang sangat memadai dengan membuka jalur kereta api dari istanbul, damaskus hingga Madinah.

Hukum administrasi dalam haji dan umrah bentuk pengaturan merupakan derivasi dari hukum syara ditetapkan khilafah dengan prinsip sederhana eksekusi cepat dan ditangi oleh orang yang profesional. Karena itu khilafah sebagai salah satu negara bisa menempuh beberapa kebijakan. Sebagai seorang khalifah membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah, dari pusat hingga daerah. Departemen ini mengurusi urusan haji, mulai dari persiapan, bimbingan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke negara asal. Departemen ini bisa berhubungan dengan Departemen Kesehatan dan transportasi. Paradigma negara khilafah adalah mengurusi jemaah haji dan umrah. Bukan paradigma bisnis untung dan rugi.

Sesungguhnya, kaum muslim akan bisa beribadah dengan tenang, termasuk berhaji dan umrah dengan mudah jika seluruh perbuatan kehidupan kita kembalikan pada syariat Islam dalam naungan Daulah Khilafah Islamiah.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations