Oleh : Lilik Yani
Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Pandemi Covid-19 masih meliputi ibu pertiwi. Negeri gemah ripah loh jinawi ini tak juga berhasil untuk menaklukkan virus kecil tak tampak mata ini. Meski berbagai cara sudah dijalankan namun virus Corona tak mau beranjak dari negeri.

Kebijakan demi kebijakan dibuat dan diterapkan seolah hanya teori. Aturan yang dibuat dengan perumusan matang dan menghabiskan banyak dana demi tercipta rumusan jitu. Namun hanya menutup satu masalah dan membuka celah masalah lain. Itulah jika aturan dibuat oleh manusia dalam sistem demokrasi.

Mengapa tak juga jera, jika berbagai rumusan diterapkan namun tak memberikan hasil memuaskan. Tak adakah rumusan lain yang lebih\ jitu untuk mengatasi segala persoalan? Mereka masih terus ingin mencoba mencari pemimpin baru lewat pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Tak peduli kondisi pandemi, dengan korban covid-19 yang tak menunjukkan penurunan. Dalam suasana yang tidak aman ini, pemerintah penganut sistem demokrasi akan menunaikan hajat besar yaitu pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Pilkada sudah di depan mata. Seperti biasanya, pesta demokrasi dilakukan serentak dan semua rakyat diharapkan mengeluarkan suaranya. Bahkan untuk menarik minat warga yang sebenarnya sudah muak dengan kondisi yang ada sekarang. Panitia pilkada ada yang menggunakan cara dengan membagikan sejumlah uang untuk rakyat yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan melakukan pencoblosan.

Semua rakyat diharapkan menunaikan hak pilihnya. Tak terkecuali para korban terinfeksi virus Covid-19 juga harus menyuarakan hak pilihnya.

Dilansir KOMPAS.com - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara serentak di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi sudah di depan mata. Diketahui, Pilkada 2020 digelar di tengah masih tingginya tingkat penularan Covid-19 di masyarakat. Pada 9 Desember 2020, akan ada 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menggelar pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan tetap digelar, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan.

KPU juga memastikan setiap warga negara tetap akan bisa menggunakan hak pilihnya, termasuk bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19. (5/12/2020)

Sistem Demokrasi Tak Peduli Nasib Negeri

Sungguh ironi. Apa yang ada di benak para pemimpin penganut demokrasi dengan kebijakan ini? Di saat para korban bingung memikirkan nasibnya sendiri, bisa sembuh atau tidak? Pengobatan apa yang mesti dijalani? Ternyata masih dibebani dengan pencoblosan pilkada.

Apa arti pencoblosan bagi mereka? Sementara yang urgent dibutuhkan adalah pengobatan dengan fasilitas terbaik agar derita lahir batinnya segera teratasi. Kembali bisa beraktivitas normal dan tidak dijauhi sanak famili. Apakah ada jaminan, pemimpin yang dipilihnya akan peduli? Memperhatikan kesejahteraan umat setulus hati. Atau setelah jadi pemimpin mereka lupa diri.

Tabiat pemimpin demokrasi hanya menggunakan azas manfaat saja. Suara umat dibutuhkan ketika ada pesta demokrasi. Calon pemimpin berupaya segala cara demi mencapai suara umat. Namun setelah tujuan tercapai, umat tak akan menjadi prioritas lagi. Karena tujuan sudah terpenuhi, buat apa memikirkan umat?

Bagi masyarakat lain, dimana ada ketakutan tersendiri untuk kontak dengan korban terinfeksi covid-19, bagaimana perasaannya. Meski mekanisme dibuat semaksimal mungkin agar tak terjadi kontak dan penularan. Namun siapa yang menjamin keamanannya? Virus tak tampak mata itu bisa menyerangkapan saja. Saat kondisi petugas tidak sehat, bisa saja mudah terkena paparan virus.

Begitu pula yang berada di TPS. Meski sudah dimaksimalkan kebijakan protokol kesehatan untuk diterapkan. Tapi kerumunan di TPS, meski diwajibkan berjarak, tetap saja akan mudah terjadi pelanggaran. Bertemu orang yang dikenal, cenderung untuk menyapa dari jarak dekat, menyentuh, bahkan bersalaman tanpa disadari.

Siapa juga yang menjamin bahwa di dalam kerumunan TPS itu tidak ada korban Covid-19? Tak pula ada yang tahu jika semua yang datang dalam kondisi sehat dan immunitas baik sehingga tak rentan penularan virus. Semua serba mungkin dan bahaya klaster pilkada bisa saja terjadi.

Sebegitu mudahnya pemimpin demokrasi membiarkan umat dalam naungannya bisa terkena paparan virus covid-19? Hanya karena mendahulukan egoisme pribadi untuk segera memegang tahta kehormatan. Itulah sistem demokrasi yang dibanggakan selama ini. Masihkah mau dipimpin kembali dengan sistem demokrasi?

Apakah pemimpin demokrasi siap meriayah umat ketika terpilih nantinya? Kebanyakan hanyalah janji-janji kosong untuk sekedar memikat hati umat sebelum pilkada terjadi. Namun ketika sudah terpilih, mereka lupa, tak ingat janji-janji yang sudah diikrarkan. Itulah pemimpin demokrasi yang cenderung mengabaikan keselamatan jiwa umat hanya demi jabatan sementara itu.

Bagaimana Islam Menghargai Sebuah Jiwa?

Dalam Islam seorang pemimpin dipilih untuk menjalankan amanah tanpa ada batasan. Kecuali jika pemimpin itu melakukan pelanggaran hukum syar'i hingga umat memutuskan agar kepemimpinannya berhenti.

Ketika setiap aktivitas dilandasi aqidah dan hukum syara, maka pemberhentian jabatan bukan sesuatu yang disesali. Semua diterima dengan lapang dada dan penuh kesadaran.

Pemerintahan Islam tak ada pemilihan berkala seperti pemerintahan demokrasi. Jadi tak menghabiskan waktu, tenaga, biaya, untuk berulangkali mengadakan pemilihan pimpinan.

Dan pemerintahan Islam sangat menghargai nilai sebuah jiwa manusia. Jadi tidak akan menggadaikan jiwa manusia dengan mengadakan pemilihan pimpinan ketika masa pandemi menimpa negeri.

Begitu pentingnya arti sebuah jiwa manusia, melebihi dunia beserta isinya. Bahkan hilangnya dunia bagi Allah itu lebih mudah dibanding hilangnya satu jiwa muslim. Sungguh sangat berharga dan mulianya jiwa muslim disisi Allah.

Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Tirmidzi 1455, dan dishahihkan al-Albani). 

Dengan demikian dalam pemerintahan Islam, tak akan melakukan agenda yang di dalamnya umat merasa tak aman. Pemimpin akan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umatnya. Pemimpin Islam akan memaksimalkan segala cara demi meriayah umat yang menjadi amanahnya.

Wallahu a'lam bish showwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations