Oleh: Lia Herawati
Penggiat Literasi

Bulan Desember ini merupakan bulan yang dikhawatirkan ditengah pandemi seperti sekarang ini, karena pada bulan ini terdapat dua peristiwa yang akan memicu kerumunan.

Pilkada dan libur panjang dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti telah terjadi sebelumnya pada masa libur panjang selalu terjadi lonjakan kasus positif covid-19, ditambah lagi hajatan pilkada yang juga tak luput dari kerentanan penularan virus. 

Faktor Terlaksananya Pilkada

Desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah diajukan oleh berbagai kalangan mulai dari protes warga, mahasiswa, sampai ormas besar PBNU dan Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan kasus terkonfirmasi covid-19 masih tinggi. Setidaknya menunggu sampai grafiknya melandai atau telah ditemukannya vaksin untuk keamanan bersama. Kondisi pandemi sekarang ini, penyelenggaraan pilkada berpotensi besar dalam penularan covid-19. Dari tahapan pendaftaran bakal calon saja sudah memakan korban, 70 orang calon kepala daerah dinyatakan positif covid-19 dan diantaranya ada yang meninggal dunia.

Disarikan dari Jawapos.com bahwa penyelenggaraan pilkada akan tetap digelar sesuai dengan keputusan pemerintas bersama dengan DPR dan KPU. Menanggapi hal tersebut peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada ditengan pandemi yang masih meningkat. Diantaranya, pertama alasan legitimasi. Jika pilkada ditunda, maka kepemimpinan dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) dengan kewenangan terbatas sehingga pemerintahan daerah tidak berjalan maksimal. Kedua, karena proporsi. Dilansir dari CNNIndonesia.com ada 17 daerah dari 309 Kabupaten/Kota yang terlibat pilkada masuk pada zona merah. Diantaranya Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara, Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Kota Bandar Lampung, Kota Pasawahan, Kota Cilegon Banten, Bandung, Tasik, Karawang, Boyolali, Kendal, Pemalang, Sukoharjo, Sragen, Barito Timur Kalimantan Tengah, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur Kalimantan Timur. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil, jadi tidak mungkin membatalkan sebgaian besarnya. Jumlah daerah zona merah yang dianggap tidak penting itu adalah bagian dari warga negara juga yang patut diutamakan keamanan dan keselamatannya.

Ketiga, soal kepastian hukum dan politik. Adanya sandaran hukum pada keputusan DPR RI, pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota resmi disahkan Undang-Undang. Maka pilkada tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut terkesan memaksakan untuk menguatkan dugaan atas ketidaksabaran para penguasa untuk mencapai kekuasaan penuh sehingga bisa dengan mudah mengendalikan pemerintahan.

Dan yang terakhir alasan ekonomi. Menurutnya ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun yaitu minus 5,3 persen, per tangaal 30 Juli 2020 Kemenaker mencatat jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memcapai lebih dari 5,3 juta. Pelaksanaan pilkada dan kampanye di 270 daerah akan memberikan memberikan angin segar pada perekonomian masyarakat menengah kebawah dengan bergulirnya biaya untuk saksi, tim sukses, pembuatan atribut, dan lainnya. Nayatanya pesta demokrasi ini tidak bisa terhindar dari kerumunan warga. Bentuk kampanye yang dilakukan rerata menyalahi aturan protokol kesehatan demi maksimalnya mempromosikan diri kepada warga.

Persiapan Maksimal

Pemilihan kepala daerah ditengah pandemi diperlukan persiapan ekstra, tidak hanya 3M yang sering digaungkan tetapi juga dibutuhkan sosialisasi secara maksimal kepada warga setempat. Bila perlu, panitia pemilihan mendatangi setiap rumah untuk memberikan penyuluhan tentang mekanisme pencoblosan ala covid-19. Selain itu, diperlukan tindakan lebih seperti diadakan cek swab kepada seluruh warga dan melakukan isolasi mandiri seusai melakukan pencoblosan. Menutup akses daerah pemilihan serta meliburkan para pekerja selama masa isolasi, kebutuhan warga terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk warga keluar rumah.

Para panitia pelaksana pemilihan pilkada diharapkan memperketat pengawasan berjalannya proses pencoblosan. Pertama, dengan memperbanyak tempat pencucian tangan, kedua menyediakan masker kain berlapis, ketiga memberikan daftar waktu kedatangan para pemilih sehingga tidak terjadi keramaian di TPS, keempat memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar peraturan yang telah dibuat.

Pandangan Islam

Sebenarnya, dalam kondisi yang penuh kemudharatan ini sangat tidak dianjurkan mengadakan pemilihan kepala daerah yang memicu penularan virus. Islam secara gamblang mengatur pemilihan kepemimpinan mulai dari kriteria pemimpin sampai pada mekanisme pemilihan yang sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan warga. Dalam Al-Quran telah dijelaskan  "Dan belanjakanlah harta bendamu dijan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendri kedalam kebinasaan dan berbuatbaiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah : 195)

Rasulallah dan para Khalifah setelahnya sangat mengutamakan kesejahteraan dan keamanan umat. Jangankan sebagian kecil daerah zona merah yang dianggap tidak relevan ketika harus mengorbankan sebagain besar daerah dluar zona merah, satu orang muslim saja para Khalifah rela mengorbankan kepentingan umumnya. Teringat kisah Khalifah Al Mu'tashim yang membela kehormatan seorang muslimah yang dilecehkan orang Romawi yang mengakibatkan kerudung muslimah tersebut tersibak sehingga terlihat auratnya. Khalifah langsung menurukan puluhan ribu pasukannya untuk membela satu orang. 

Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kesehatan dan keselamatan rakyat selecil apapun itu. Jargon "demi kepentingan rakyat" sering dijadikan andalan memutuskan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orag banyak padahal hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Wallahu a'lam Bishawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations