Oleh: Tanti Irma Yunita
Pemerhati sosial

Bulan Desember tahun 2020 menjadi ajang pencarian kepala daerah yang akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia. Pesta Demokrasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang digelar 5 tahun sekali ini meski dalam masa pandemi tetap terlaksana.

Sekalipun banyak pro kontra namun  Pemerintah Indonesia memaksakannya dengan alasan sudah diatur oleh Undang - undang, hak rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, dll.

Pro kontra pilkada terus terjadi.

Pihak yang menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa  pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi pada Desember 2020. Dengan alasan  untuk memenuhi hak masyarakat baik memilih atau dipilih dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab penuh demi percepatan penanganan corona di daerah. Dan juga karena  pemimpin yang Plt memiliki keterbatasan, karena membutuhkan speed dan power penuh dalam menangani COVID-19. Jika tidak memiliki speed dan power penuh untuk menangani Covid-19 karena keterbatasan kebijakan dan pekerjaan, maka rakyat yang menjadi korbannya (Merdeka.com)

Sedangkan dari pihak yang menginginkan Pilkada di tunda berasal dari Muhammadiyah, sebagaimana yang di nyatakan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkap alasan mengapa pihaknya mengusulkan agar pemerintah menunda pelaksanaan Serentak Pilkada 2020 adalah alasan kemanusiaan dan keselamatan manusia di masa pandemi Covid-19 (Kompas.com)

Pernyataan senada juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 demi menjaga kesehatan rakyat. Sekalipun pelaksanaan pilkada menggunakan  protokol kesehatannya diperketat, namun dinilai sulit terhindar dari kerumunan massa. NU juga meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada untuk  penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial (Kompas.com)

Kebijakan setengah hati

Anggaran Pilkada 2020 pasti akan membutuhkan biaya mahal karena ada penambahan biaya protokol kesehatan, sebagaimana di sampaikan oleh Menteri Perekonomian Sri Mulyani bahwa dana Pilkada yang semula dianggarkan sebesar Rp. 15.25 triliun dan didanai oleh APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)  naik menjadi Rp. 20.46 triliun akibat kebutuhan peotokol kesehatan.  

Seharusnya dana sebesar itu bisa digunakan untuk meringankan rakyat yang kesulitan dalam perekonomiannya akibat pandemi, ditambah lagi banyaknya phk dan perekonomian Indonesia yang semakin anjlok. 

Namun Pemerintah malah sibuk pesta Demokrasi, sungguh tak punya hati.

Begitu juga pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Meskipun Pilkada belum terlaksana namun sudah ada 3 anggota KPU ( Komisi Pemilihan Umum), 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia (Detik.com)

Angka penambahan positif corona per 3 Desember 2020 tercatat 8.369 diakumulasikan menjadi 557.877 orang terkonfirmasi positif corona. Penambahan kasus baru termasuk yang tertinggi. Sedangkan yang meninggal sudah mencapai 17.355 orang (Liputan6.com)

Demokrasi akan selalu meminta tumbal untuk eksistensinya.  Mengorbankan seseorang demi terlaksananya Pemilu, demi kepentingan para penguasa dan tuannya. Karena sejatinya Demokrasi lahir dari sistem yang tidak shohih yaitu sekulerisnya yang memisahkan agama dengan kehidupan. 

Demokrasi lahir dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, namun faktanya untuk kepentingan pada penguasa, para cukong, pengusaha yang menjadi pengusaha.  Sehingga ketika sudah mendapatkan kursi jabatan arah kebijakannyapun berubah, bukan untuk kepentingan rakyat lagi. Namun cenderung tidak amanah, jangankan memenuhi janji- janji semasa kampanye, demi urusan kemanusiaan, kesehatan,  nyawa rakyat  terancam dengan memaksakan pemilu dimasa pandemi. 

Apakah kita percaya dengan Demokrasi? Fakta-fakta tersebut menunjukkan rusaknya sistem demokrasi dan tidak layak untuk diterapkan lagi. Sudah saatnya kita mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem yang shohih yakni sistem Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW.  

Wallahua'lam bishawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations