Oleh: Ummu Alfarizki
Komunitas Menulis Setajam Pena

Sudah sekian lama konflik yang terjadi di Papua seakan-akan tidak berujung. Akhir akhir ini terdengar pemerintah pusat berencana akan melakukan pemekaran wilayah Papua, pentingkah hal itu dilakukan dikala rakyatnya bertaruh nyawa?

Dilansir katadata.co.id (17/4/2022), Anggota Komisi II DPRRI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, ada 3 RUU terkait pemekaran Papua yang pembahasannya dilakukan komisi II DPR. Kami berusaha sebelum Juni 2022 seluruh RUU itu bisa disetujui  DPR untuk disahkan menjadi UU.

Menurut penjelasan Rifqi pembentukan propinsi baru akan berdampak pada penambahan daerah pemilihan (dapil), sekaligus penambahan jumlah kursi anggota DPR RI yang akan dipilih dalam pemilu 2024 mendatang. RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan propinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan propinsi Papua Tengah, dan propinsi Papua Pegunungan Tengah.

Walaupun banyak kalangan yang menolak tetapi RUU daerah otonomi baru ini tetap akan disahkan. Dengan dalih untuk menambah dapil pemilu 2024 mendatang. Serta digadang untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.

Namun, disaat yang bersamaan konflik Papua juga belum mereda. Seperti yang kita ketahui, kekerasan OPM selalu memakan korban jiwa dan meneror rakyat Papua. Maka menjadi terkesan aneh, ketika rakyat sedang mengalami kesulitan, kekerasan, peneroran serta kemiskinan, penguasa lebih memilih memperbanyak propinsi untuk menambah suara pemilu.

Apalagi faktanya, melimpahnya SDA yang ada di Papua, tidak menjadikan rakyat dapat menikmatinya ataupun mensejahterakan mereka. Maka, seharusnya para penguasa lebih memfokuskan penyelesaian kekerasan OPM dan bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Daripada berpikir tentang daerah pemilihan baru jika nanti ada 3 propinsi baru di Papua.

Beginilah kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Negara justru membiarkan SDA di Papua dikuasai oleh asing. Alhasil rakyat Papua tidak dapat merasakan kebermanfaatan berkah SDA untuk kehidupan mereka.

Sebenarnya mengesahkan RUU pemekaran wilayah Papua itu boleh-boleh saja asalkan visi negara berasaskan Islam. Bukan hanya sebagai tameng saja. Sebab, di dalam Islam periayahan su'unil umat adalah hal yang utama. Jika suatu wilayah miliki SDA yang melimpah maka harta itu menjadi milik umum dan tidak boleh dikuasai oleh individu maupun asing seperti yang terjadi saat ini.

Dengan sistem demokrasi kapitalis saat ini maka konflik yang terjadi di Papua tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Karena sistem saat ini berasaskan manfaat. Selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkanya itu materi, maka kebijakan itu diambil. Walaupun harus mengorbankan kesejahteraan dan nyawa rakyat.

Semua problem yang terjadi di Papua bisa teratasi hanya dengan sistem Islam. Sistem yang berasal dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta sekaligus sebagai Sang Pengatur.

"Sesungguhnya kepempinan merupakan sebuah amanah dimana kelak dihari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kecuali mereka yang melaksanakan dengan cara yang baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin."(HR Muslim)

Dengan mendalami sebuah hadist diatas maka penguasalah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengayomi dan melindungi warga negaranya termasuk rakyat di Papua. Melihat fakta adanya SDA yang melimpah disana, negaralah yang berperan untuk menjaga dan mengelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat Papua. Agar rakyat Papua dapat merasakan kesejahteraan hidup.

Pun dengan konflik yang terjadi di Papua. Penguasalah yang berperan didalamnya yaitu dengan mengerahkan pasukannya untuk menumpas habis OPM dan kkb yang ada disana. Tentunya para pasukan harus diberi perlengkapan senjata yang memadai. para penguasa harus mementingkan keselamatan rakyatnya daripada kepentingan mereka sendiri.

Semua tadi bisa dilakukan apabila ada sebuah negara Islamya itu daulah khilafah Islamiyyah yang dipimpin oleh seorang Kholifah. Yang menerapkan syariah Islam secara kaffah yang inshaAllah dapat memberikan kemuliaan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan

Allahu'alam bishowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations