Oleh: Irma Setyawati, S.Pd
Pemerhati Masalah Social dan Politik

Dilansir dari Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.

"Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia," cuitnya melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, Jumat (27/11/2020).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus Corona (Covid-19).

"100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi," ujarnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, angka epidemiologi terkait Covid-19 akan meningkat lebih besar jika Pilkada 2020 tak ditunda. Jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan mencapai 1 juta kasus pada Desember saat puncak pencoblosan.

"Sebenarnya, ini cukup prihatin dan mengkhawatirkan ya. Para ormas sudah mengaharapkan Pilkada 2020 ini ditunda. Tapi keputusan pemerintah tetap berlanjut. Kalau ini berlanjut angka epidemiologi akan cukup besar. Sekarang dengan kasus 250 ribuan positif itu kalau kami forecasting dengan kenaikan laju harian sekitar 4 ribuan kurang lebih 600 ribu hingga 1 juta kasus akan terjadi pada Desember saat puncak pencoblosan ," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (24/9).

Sungguh disaat angka covid-19 belum melandai, gelaran Pilkada tetap berlangsung meskipun banyak pihak yang meminta penundaannya. Ini membuktikan bahwa pemerintah dalam sistem demokrasi Kapitalis abai terhadap keselamatan rakyat atas nama pesta demokrasi yang wajib di gelar 5 tahun sekali untuk pergantian kepemimpinan yang diinginkan oleh rakyat.

Apapun alasannya nyawa rakyat haruslah tetap di atas segalanya. Dan fakta juga menunjukkan bahwa pesta demokrasi hanya fenomena seremonial untuk memastikan kekuasaan yang ada tetap berpihak pada para pemilik modal. 

Faktanya pemimpin yang terpilih dalam gelaran pesta demorasi tersebut tidak jauh dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang bisanya hanya menghasilkan kebijakan yang mendzalimi rakyat. Sudahlah gelaran tersebut berbiaya mahal, hasilnya tetap sama yaitu kebijakan dzalim.

Karena akar persoalannya bukan pada pemimpin, akan tetapi pada sistem yang di pakai dalam memimpin yaitu sistem demokrasi Kapitalis. Meskipun sistem tersebut berkonsep dasar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi pada realitasnya sistem tersebut dari pemodal, oleh pemodal dan untuk pemodal.

Karena dalam gelaran Pilkada, seorang bakal calon kepala daerah tidak akan bisa maju dan memenangkan suara jika tidak di modali oleh para pemilik modal. Walhasil, ketika mereka menjadi pemimpin mereka akan berbalas budi kepada para pemilik modal dengan mengamini kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal.

Jadilah pemimpin dalam sistem demokrasi tersebut hanyalah pemimpin hasil simbiosis mutualisme dirinya dengan para pemilik modal. Walhasil, alih-alih kebijakannya akan berpihak kepada rakyat, yang terjadi jusru seperti yang kita rasakan hari ini yaitu kebijakan yang pro pemilik modal.  

YOUR REACTION?

Facebook Conversations