Oleh : Ainun Jariyah

Dengan diterbitkanya, Permendikbudristek Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), yang terjadi di lingkungan kampus, hingga kini, masih menuai kontroversi.

Akankah dengan diterbitkanya aturan ini, mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan tuntas?

Hingga saat ini, banyak pihak yang menolak diterbitkanya Permendikbudristek Nomor 30/2021. Penolakan datang dari berbagai pihak. Beberapa kalangan ada yang menilai Permendikbud Ristek ini melegalkan seks bebas.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, bahwa Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PimpinanPusat (PP) Muhammadiyah menilai aturan tersebut berpotensi melegalkan zina. Menurut, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad salah satu kecacatan materil ada di Pasal 5 yang memuat consent dalam frasa ”tanpa persetujuan korban”. Menurutnya, Pasal ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. (12/12/2021).

Dengan merujuk makna "consent atau persetujuan korban" yang terdapat dalam pasal 5 dalam permen PPKS tersebut. Yang artinya, jika terjadi tindakan seksual dengan persetujuan korban, tidak termasuk pelanggaran. Dengan demikian, Seolah Mendikbud secara tidak langsung mengupayakan legitimasi zina dalam aturan tersebut. Sehingga ini secara otomatis akan membuka pintu liberalisasi seks bebas di lingkungan kampus maupun bisa berdampak secara luas.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa lahirnya aturan-aturan yang diterapkan di negeri ini, sejatinya lahir dari pemahaman sekuler yang telah mengakar ke semua bidang, tanpa terkecuali di bidang pendidikan. Sehingga pemahaman tersebut menyebar di semua kalangan kampus, baik akademis, intelektual bahkan hingga keelemen masyarakat secara luas.

Karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa, selama negeri ini masih menerapkan sistem sekulerisme, maka tentu aturan yang akan dikeluarkan akan menyuburkan liberalisasi.

Kampus yang diharapkan mampu mencetak generasi unggul pelopor peradaban, penggerak perubahan pada akhirnya akan tercemar dengan arus budaya libelarisasi. Pada akhirnya, jika dibiarkan akan mampu merusak dan mengancam masa depan negeri ini. Sungguh miris!

Menyadari akan bahayanya aturan yang diterbitkan Permen PPKS ini, maka dari itu, wajib menolaknya dengan tegas. Dan yang paling penting adalah mencabut akar permasalahan dari segala polemik terkait kebijakan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu sistem ini harus dicampakkan dan digantikan oleh sitem terbaik yang berasal dari Sang pencipta yang mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi di negeri ini, wabil khusus menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan secara menyeluruh.

Karena dalam Islam, akan menutup celah-celah terjadinya kejahatan seksual ditengah masyarakat. kaum pria dan wanita diperintahkan menutup aurat, menjaga pandangan, juga melarang berkhalwat serta mencegah hal-hal yang mengundang adanya kekerasan seksual, sebagaimana yang telah termaktub dalam syariat islam.  Sehingga, denganmewujudkan sistem Islam, visi misi kampus akan terwujud dengan gemilang.

Wallahua'lam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations