Oleh: Ummu Alvin

Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) menimbulkan banyak pro dan kontra ditengah masyarakat, bahkan sanksi sudah siap menanti bagi kampus yang melanggar, Adapun sebab keluarnya peraturan ini adalah untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus,karena banyaknya laporan pelecehan seksual yang dilakukan dosen, pegawai, bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan ada sanksi bagi kampus yang tidak menjalankan Permen tersebut, adapun sanksinya tertera dalam Pasal 19 Permendikbud 30 tahun 2021 yaitu sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dan penurunan tingkat akreditasi.

Meskipun peraturan ini mendapat dukungan dari sejumlah kalangan termasuk Menteri Agama Yaqut, peraturan ini juga membahayakan umat karena isi dari peraturan ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Peraturan ini pada kenyataannya membuka peluang kehidupan seks bebas di lingkungan kampus.

Inilah yang terjadi jika aturan Sekuler yang dipakai, dunia pendidikan tinggi saat ini telah dirancang oleh kapitalis agar tidak memakai agama perbuatan dikatakan sebuah pelanggaran atau tidak hanya dengan standar mengacu pada "persetujuan" bukan menilai apakah perbuatan itu baik atau tidak.

Sistem Sekuler telah menghasilkan pemikiran liberal yang mengakomodasi kebebasan individu. Pada satu sisi negara menginginkan masyarakat terbebas dari kekerasan seksual tetapi pada sisi lain justru mengkampanyekan kebebasan individu yang kerap menjadi bangkitnya naluri seksual.

Permendikbud ini adalah bukti bahwa negara tidak bersendikan pada agama dan syariat, melainkan pada sekularisme-liberalisme.Umat terus didorong pada peradaban liberal. Padahal sudah jelas kerusakan paham liberalisme.

Ancaman menjadi senjata rezim yang seringkali diterapkan kepada rakyat atau siapapun yang berada di pihak lawan, demi diterapkannya sebuah kebijakan atau peraturan tanpa menerima penolakan bahkan kritikan. Padahal sejatinya pemerintahan yang sehat adalah mereka yang bersedia menerima kritikan, bukankah kebijakan atau peraturan dlbuat untuk kebaikan rakyat?. Jika rakyat merasakan ketidakbaikan pada suatu peraturan sudah selayaknya penguasa peka.

Daya kritik mahasiswa sebagai agen perubahan ,calon penerus peradaban mulia  justru dilemahkan dari ghoriza nau (berkasih sayang) mereka dengan cara yang batil. Yaitu berkiblat pada peradaban barat.

Sudah selayaknya kita menolak Permendikbud ini karena dengan terang-terangan peraturan ini mengajak pada kemungkaran,dengan gigihnya mereka menerapkan kebatilan dan seharusnya ini semakin mendorong kita untuk menerapkan Islam secara Kaffah. Hanya Islam yang menghargai manusia sebagaimana ia diciptakan Allah, yaitu mahluk berakal dan memanggul amanah menjadi pengatur bumi dan isinya dengan tunduk dan patuh pada syariat Allah.

Hanya Islam yang mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan jaminan sempurna. Regulasi yang hadir saat ini, sebanyak apa pun itu tidak akan  mampu menyelesaikan kasus ini sebab pola berpikir sekularisme yang menjamin kebebasan individu hanya akan menyuburkan kekerasan seksual, bukan mereduksinya. Sudah selayaknya civitas akademik tidak fobia terhadap Islam. Bahkan, jika perguruan tinggi ikhlas mengkaji aturan Islam hingga menjadikannya sebagai rujukan, niscaya di semua level kehidupan akan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

 WalLâhu a’lam bish shawâb.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations