Oleh: Yanti Ummu Naufal
Muslimah Peduli Umat

Kemajuan zaman yang semakin tidak terbendung dampak arus globalisasi dari mulai teknologi, pendidikan, makanan, fashion, pergaulan dan lainnya.

Era globalisasi ini membawa dampak yang signifikan terhadap kaum milenial, terutama perkembangan media sosial yang berdampak pada pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin tidak terkendali, mengakibatkan terjadinya pelecehan sampai pada kekerasan seksualitas. 

Hal demikian tentu saja perlu menjadi perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, karena ancaman ini bukan hanya ditingkat perguruan tinggi, tapi sudah merambah ke anak tingkat sekolah dasar. Dan hal ini tentu sangat mengganggu dan merusak moral anak bangsa. 

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia.

Dengan tingkat kriminalitas pelecehan seksual yang semakin tinggi ditingkat perguruan tinggi, mengundang perhatian pemerintahan sehingga beberapa minggu yang lalu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bagian program Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Ada beberapa alasan terbitnya UU ini, antara lain :

1. Situasi Pandemi Kekerasan Seksual

Advertising.

2. Kekerasan Seksual Sulit Dibuktikan Tapi Bisa Sebabkan Trauma Seumur Hidup

3. Kekosongan Hukum Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Namun dengan diterbitkannya Permendikbud ini menuai kontroversi dari berbagai lini masyarakat dan partai politik. Dengan alasan isi dari Permendikbud ini isinya disinyalir malah memfasilitasi kebebasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yang mengkhawatirkan sampai kepada kebebasan dalam seksualitas.

Kontroversi perundang-undangan ini bukan hal yang asing lagi ditengah masyarakat, karena seperti inilah produk undang-undang negara yang bersistem kapitalis, selalu menghasilkan produk peraturan yang berat sebelah, dengan landasan pembuatan peraturan hanya untuk kepentingan satu pihak saja. 

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak akan sempurna dengan pembuatan peraturan berdasarkan pada landasan hukum agama. 

Hukum Islam mengatur seluruh permasalahan kehidupan manusia, bentuk aturan dan solusinya memberikan ketenangan dan ketentraman hati manusia. Peraturan dalam agama Islam mengatur dan menjelaskan mulai dari peribadahan sampai muamalah (pergaulan manusia). 

Dalam Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan memiliki ruang peraturan yang khusus. Penerapan Islam Kaffah dengan format kenegaraan yang kompatibel (Khilafah Islam) itulah yang akan menyelesaikan segala permasalahan kehidupan, termasuk problematika yang menimpa dunia pendidikan tinggi dengan solusi yang sahih, bersandar pada apa-apa yang tertulis dalam Al Qur'an dam As Sunnah. 

Sistem Pendidikan Islam yang dibangun atas dasar keimanan, melahirkan ilmu dan amal saleh tidak hanya bagi personal pemiliknya, namun juga masyarakatnya. Lahirnya para intelektual dan generasi unggul yang memadukan prestasi keilmuan, ketinggian akhlak, juga keberanian dalam membela dan menyampaikan kebenaran adalah output-nya.

Wallahu'alam bishawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations