Oleh : Annita Febrianti

Pasca kasus kerumunan yang menjerat Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta. Habib Rizieq Shihab kini dikenakan pasal berlapis 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah yang diminta Undang-Undang.

Hal ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Ummat mempertanyakan pasal yang menjerat pimpinan FPI ini.

"Terkait hasutan maka hal ini patut dipertanyakan. Kerusakan, kerusuhan, bentrokan, kekacauan apa yang terjadi ?" kata Chandra melalui keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah merubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP.

"Dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan orang yang terhasut"

Selain tanggapan dariketua LBH Pelita Ummat, anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan "DPR berharap agar HRS tidak ditahan guna menjaga keseimbangan penegakan hukum".

Politikus PKS ini juga berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transaparan karena HRS pun memiliki hakuntuk diperlakukan setara di depan hukum.

Wajah asli Demokrasi hanya bisa diubah dengan tegaknya Khilafah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah diterima hampir di seluruh dunia. Sepanjang perjalanannya, istilah demokrasi ini memiliki banyak penyebutan mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan dan demokrasi sosial.

Indoneisa menjadi salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan tujuan terwujudnya keadilan, terjaminnya hak setiap individu baik dalam kehidupan sosial, politik dan negara. Namun kenyataannya, demokrasi yang ada di Indonesia tidak mencerminkan hal yang demikian. Seakan ada standar ganda dalam penerapan setiap hukumnya. Demokrasi yang seharusnya menjamin setiap warga negara dan persamaan derajat setiap warga negara di mata hukum hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja.

Inilah wajah asli demokrasi yang sejatinya tidak akan pernah bisa diubah kecuali dengan ditegakkan Islam secara kaffah dalam naungan khilafah. Sebab, dalam sistem demokrasi ini menyuburkan banyak pelanggaran-pelanggaran hukum namun tidak semua mendapatkan hukum yang tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Sebab sejatinya, yang digunakan ketika menjatuhkan hukuman adalah asas manfaat yang dijadikan tujuan. Jelas hal ini akan sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam.

Cara khilafah menyikapi pelanggaran-pelanggaran hukum

Khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan Islam, menggunakan Alquran dan As-Sunnah sebagai tumpuan penerapan hukum. Sebab Allah telah menurunkan Alquran sebagai sumber syari’at Islam. Maka, setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang melanggar perintah atau larangan Allah akan dikenakan sanksi (‘uqubat) dengan pelaksana sanksi adalah Allah, Penguasa, baik tempat pelaksanaannya di dunia atau di akhirat. Sebab, prinsipnya hak menetapkan legislasi adalah Hak Allah. Manusia hanya pelaksana hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum dan manusia tidaklah berhak merekayasa sendiri hukum untuk diterapkan dalam kehidupan kecuali dalam batas-batas yang diperbolehkan.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations