Oleh : Laela Faridah

Sejak virus Covid-19 melanda lebih dari 200 negara di dunia, berbagai aspek kehidupan terdampak perubahan yang secara paksa terjadi.

Pendidikan adalah salah satu sektor yang paling banyak aspek yang terdampak mulai dari pola dan regulasi pendidikan, kesiapan tenaga pengajar, dan yang pasti adalah siswa dan orang tua yang dibuat kalang kabut dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama wabah ini.

Kemudian, setelah cukup lama menunggu kepastian arah regulasi tahun ajaran baru 2020-2021, yang merupakan kebijakan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) akhirnya disampaikan lewat menterinya Nadiem Makarim dengan keputusan tahun ajaran 2020-2021 dimulai pada 13 juli 2020, yang artinya tidak ada pengunduran tahun ajaran baru, bahkan sebagian sekolah yang berada di zonahijau pun diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. (sumber :https://aceh.tribunnews.com )

Kebijakan ini tentu disambut dengan berbagai respon oleh beberapa pihak, baik dari para ahli Pendidikan, pihak manajemen sekolah, guru, siswa dan orang tua. Lantas apa sebenarnya langkah terbaik dalam kebijakan pedidikan di tengah Pandemi seperti ini?

Selanjutnya, keputusan pemerintah untuk tidak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dizona rawan Covid-19 memang patut diapresiasi. Namun pada tataran pelaksanaan,banyak kebijakan yang kontradiktif. Sebagai contoh, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan sebagian pesantren masih menyelenggarakan proses belajar mengajar dalam asrama pada masa pandemi Covid-19 (Bisnis.com, 15/6/2020). Selain itu di daerah juga adakebijakan yang berbeda, misalnya di Jawa Timur. Diberitakan oleh cnn indonesia.com (11/6/2020), sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur (Jatim) bersiap memanggil para santrinya untuk kembali mondok setelah dipulangkan karena pandemi virus corona (Covid-19). Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim pun mencanangkan protokol khusus dengan tajuk “Pesantren Tangguh”.

Kontradiksi kebijakan ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak sinkronan antara elemen yang satu dengan yang lainnya dalam pemerintahan. Kondisi ini tidak akan terjadi jika pemimpin tertinggi mampu mengomando para pejabatnya untuk satu kata terkait dengan tahun ajaran baru. Satu komando, satu kebijakan yang selaras, sehingga terwujud kesamaan sikap menghadapi pandemi. Sayangnya hal ini tidak terwujud karena kepemimpinan yang lemah. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempunyai  arah yang jelas tentang target pembelajaran.

Tidak adanya integrasi kebijakan new normal membuat para penentu kebijakan pendidikan kehilangan ketegasan untuk menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau tatap muka. New normal life semakin memposisikan dunia pendidikan pada kondisi yang dilematis. Pasalnya, tahun ajaran baru sudah di depan mata, nasib satu generasi menjadi taruhan. Apakah akan dididik dengan benar atau malah jadi ajang percobaan. Kebijakan negara yang saling kontradiktif hanya akan menghasilkan kebingungan massal. Guru bingung, murid bingung, orang tua lebih bingung lagi.

Inilah dilema yang harus ditanggung masyarakat akibat penerapan kebijakan kapitalistik dalam menangani pandemi. Hitung-hitungan ekonomi lebih dominan dari pada keselamatan atau nyawa manusia. Demi berjalannya roda ekonomi, tempat wisata dan mal atau pusat perbelanjaan umum dibuka. Dampaknya tentu saja kepada dunia pendidikan atau siswa. Anak-anak yang statusnya tidak bekerja pun bisa terkena dampaknya. Menerapkan kebijakan belajar tatap muka di zona hijau tentu tetap berisiko. Dalam sistem kapitalis, ia ibarat buah simalakama. Tak belajar di sekolah mereka tak mendapat pendidikan. Sedangkan jika memperhitungkan keselamatan, mereka terdampak tak mendapatkan pendidikan yang layak.

‘Alaa kullihaalin, wabah corona benar-benar telah menampakkan wajah buruk sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Selain berdampak parah terhadap aspek kesehatan dan ekonomi, wabah juga menambah karut-marut di aspek kehidupan lainnya, termasuk bidang pendidikan. Jangankan saat terjadi wabah, saat normal saja, sistem pendidikan yang diterapkan memang tampak rapuh dan tak jelas arah. Penerapan sistem pembelajaran daring dan pembukaan sekolah di zona hijua di masa wabah misalnya, ternyata menyisakan begitu banyak persoalan. 

Begitu pun kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ternyata masih terus menuai protes karena dianggap tak adil dan memberatkan. Sungguh sistem kapitalis telah membuat dunia sengsara. Ia bukan saja membuat miskin, tapi juga membuat bodoh, karena telah merampas hak pendidikan. Sehingga satu-satunya jalan untuk mengubahnya adalah dengan mencampakkan sistem pendidikan sekuler berikut sistem politik yang menerapkannya. Dan disaat sama, menerapkan sistem pendidikan Islam berikut sistem politik yang menaunginya. Oleh karenanya, seluruh umat harus menyadari problem ini dan memahami bagaimana solusinya dalam Islam.

Islam selalu memberikan solusi terhadap masalah dengan solusi yang shahih dan menuntaskan masalah sampai ke akarnya,karena solusi syar’i hanya lahir dari Sang Pencipta Al-Kholiq Al- Mudabbir, Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Dalam pandangan Islam, negara sebagai institusi yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan jiwa rakyat wajib memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya. 

Dan pemimpin negara dalam hal ini berperan sebagai ra’in atau pengurus segala urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas kepemimpinannya tersebut. Ketetapan Islam ini mengharuskan parapemimpin rakyat untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya termasuk menjauhkan rakyat dari berbagai hal yang dapat membahayakan mereka. Mencurahkan segala daya dan upaya untuk mengeluarkan rakyat dari kesulitan yang menghimpit mereka, walau harus mengucurkan banyak anggaran untuk mewujudkan hal tersebut. Semoga hal ini menjadi pembelajaran terbaik untuk mengembalikan pengaturan hidup kita hanya kepada Allah SubhanahuWa Ta’ala saja.

Wallahu a’lam bishawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations