Oleh: Leihana
IRT dan Pemerhati Umat

Awal tahun negeri ini diselimuti oleh duka bencana di berbagai belahan negeri. Tangisan rakyat bukan hanya meratapi kehilangan nyawa keluarga dan harta mereka, melainkan juga ratapan menanti secercah pertolongan uluran tangan dari pemerintah yang diharapkan dapat bekerja cepat dan tepat sasaran.

Namun jauh panggang daripada api, pemerintah justru lebih sibuk memerhatikan penanggulangan isu ekstremisme dan terorisme yang belum pasti membahayakan bangsa. 

Isu ekstremisme itu sendiri baru ramai didengar dan didengungkan oleh pemerintah pada awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024 beserta jajaran kementriannya yang seluruhnya banyak mengkampanyekan isu anti radikalisme. 

Isu radikalisme ini kemudian secara konsisten ditujukan kepada umat Islam khususnya kelompok dakwahnya. Radikalisme yang dimaksud pemerintah adalah bukan tindakan kekerasan secara langsung yang mengancam bangsa seperti organisasi saparatisme yang mengancam keutuhan NKRI. Melainkan umat Islam yang pemerintah duga berpotensi menginspirasi tindakan terorisme yang juga disebut memiliki pemikiran ekstrem. Hal ini karena keteguhannya berpegang pada aturan Islam yang digolongkan sebagai golongan ekstremisme. Bukan hanya Kementerian Agama dan Pertahanan Negara bahkan pendidikan dan sosial juga menyusun aturan anti radikalisme yang pada intinya berarah pada kebijakan anti Islam. 

Awal tahun ini  pemerintah pusat yakni presiden sendiri  memberi perhatian khusus terhadap isu anti radikalisme dan ekstremisme. 

Hal itu ditunjukkan dengan jelas dengan disahkannya perpre/peraturan presiden  nomor 7 tahun 2021 tentang penanggulangan EKSTREMISME. 

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). (CNN Indonesia,Com15 /01/2021). 

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Perpres tersebut diteken lantaran semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lndonesia.

Perpres ini tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Perpres diteken Jokowi pada 6 Januari 2021. (detik.com,17 /01/2021). 

Kebijakan ini sungguh sudah jadi salah fokus pemerintah, selain bentuk kegagalan pemerintah merespon kebutuhan dan permasalahan yang paling urgen di tengah masyarakat dan bangsa. Sesungguhnya masalah utama rakyat Indonesia saat ini adalah kesulitan ekonomi akibat diterpa panjangnya  pandemi virus covid-19. Bahkan sebagian masyarakat yang tengah ditimpa musibah bencana alam seperti banjir di Kalimantan, longsor di Sumedang, gempa bumi di Mamuju, angin puting beliung di Bali dan musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang belum selesai menemukan seluruh jenazah korbannya. Namun ironisnya pemerintah  sangat terlambat dalam menanggulangi dan menyalurkan bantuan kepada para korban bencana tersebut. Anehnya  cepat tanggap saat menanggulangi isu esktremisme yang belum pasti membahayakan bangsa.

Jika menyoal ide berbahaya bagi bangsa jelas ide separatisme lebih membahayakan persatuan NKRI. Tetapi pemerintah nampak membiarkan ide saparatisme di daerah-daerah rentan seperti di Papua. Beberapa tindakan pemerintah terhadap upaya pemberontakan Papua Merdeka belum  tegas untuk memberangus ide tersebut hingga ke akarnya. 

Selain soal urgensitas penanganan radikalisme, program yang dilahirkan oleh perpres ini bisa berpotensi  menjadi jalan memperkuat politik adu domba antar anggota masyarakat. Karena pemerintah secara terang-terangan menunjuk gerakan dakwah Islam sebagai pengusung ide radikalisme dan ekstremisme. Akibat isu radikalisme ini banyak aktivitis Islam, ustaz dan siapa pun yang bersebrangan dengan kepentingan penguasa ditangkap. 

Lahirnya keputusan-keputusan pemerintah yang memojokan Islam, merupakan sebagai bentuk kambing hitam yang dapat menyebabkan potensi kekerasan melalui ide radikalisme. Hal ini jelas menyulut kemarahan umat Islam yang notabene adalah mayoritas penduduk Indonesia. 

keberpihakan pemerintah pada golongan atau kelompok yang telah dinyatakan sesat oleh sebagian besar ulama Islam di dunia yaitu Ahmadiyah  dan Syi'ah. 

Warga Indonesia yang menganut Ahmadiyah dan Syiah disebut akan diberi hak memeluk kepercayaannya oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (CNN Indonesia, 29/12/2020).

Kondisi ini memicu perpecahan di tengah rakyat dan upaya saling tuding antar kelompok, saling curiga. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan dan jangan dibiarkan berlarut-larut. 

Bahkan lebih jauh RAN ini juga bisa membawa umat pada pemahaman yang salah terhadap Islam. Di mana kebijakan anti ekstremisme yang selalu diarahkan pada Islam jelas dapat mengakibatkan salah tuduh terhadap Islam yang sebenarnya. Karena Islam  tidak mengajarkan kekerasan ataupun menyerukan kekerasan dalam dakwah tetapi serta-merta dilabeli ekstrem dan radikal. 

 Jangankan kekerasan bahkan  Islam  melarang saling curiga antar anggota masyarakat, melarang su'uzon, menerima informasi palsu tanpa tabayyun (cek dan ricek), melarangmemata-matai apalagi menyakiti dengan aktivitas fisik. Sehingga aturan dan penanggulangan ini jelas salah tuduh jika selalu dialamatkan pada Islam dan umat nya. 

Oleh karena itu, rakyat membutuhkan penguasa yang menerapkan aturan Islam yang sempurna. Di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama bukan justru mengadudoma dan memecah belah kesatuan umat.

Aturan Islam bisa sempurna manakala saat diterapkan secara menyeluruh melalui institusi khilafah. 

Untuk itu mari kita perjuangkan bersama tegaknya kembali khilafah yang telah Allah janjikan.

Wallahu 'alam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations