Oleh : Kiki Lavera
Muslimah Bangka Belitung

Disaat penyebaran Virus Covid-19 yang belum kunjung selesai, Namun kita juga dihadapkan dengan tantangan permasalahan gizi buruk, khususnya masalah stunting yang dikhawatirkan akan jadi lebih buruk lagi akibat adanya pandemi Covid-19.

Seperti kasus stunting yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan, pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Januari 2020 silam, Stunting menjadi salah satu topik yang dibahas pada saat Rakor. Dan telah disepakati bahwa setiap daerah harus memprioritaskan penanganan Stunting.

Yuniar Putia Rahma selaku Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan kondisi prevelensi kasus stunting dari data pemerintah pusat menunjukkan bahwa kondisi prevelensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam ketegori yang membutuhkan penanganan. 

“Berdasarkan data e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) 13 Februari 2019 lalu, data prevelensi kasus stunting di Babel perlu menjadi perhatian. Karena, secara keseluruhan rata-rata mencapai 16,8 persen, di mana kasusnya tersebar di sejumlah wilayah kabupaten/kota, seperti untuk Kabupaten Bangka Barat itu prevelensi kasus stunting sebesar 16,8 persen, kemudian Kabupaten Bangka tingkat kasus stunting nya 8,9 persen, Kabupaten Belitung kasus stuntingnya 13 persen, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 7 persen, Kabupaten Bangka Selatan kasus stunting nya 12,9 persen Kabupaten Belitung Timur 7,3 persen serta Kota Pangkalpinang prevelensi kasus stuntingnya sebesar 10.1 persen,” ungkapnya

Fakta menunjukkan bahwa stunting di Babel sudah merata di beberapa daerah, padahal Babel adalah negeri yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, pertanian, pertambangan,peternakan dan lain-lain. Namun mengapa kasus stunting justru masih terus terjadi. Tentu permasalahan ini terjadi dikarenakan akibat salah urus negara yang mengadopsi sistem Kapitalisme liberal yang mengedepankan kebebasan kepemilikan terhadap sektor-sektor vital publik sehingga hanya dimanfaatkan bagi kepentingan segelintir orang di atas kesengsaraan rakyat.

Memang penguasa saat ini sudah melakukan berbagai upaya dalam penanganan stunting, namun ketika  aturan yang  diterapkan masih bersumber dari kapitalisme liberal maka akan sangat wajar ketika penanganan masalah apapun termasuk stunting tidak kunjung terselesaikan. sehingga masalah demi masalah akan terus terjadi dan berimbas pada jauhnya kesejahteraan hidup bagi rakyat.

Maka sudah seharusnya penguasa menjadikan Islam yakni Khilafah Islamiyah yang secara alami akan menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya dalam menyelesaikan berbagai masalah, khususnya dalam mewujudkan jaminan kebutuhan pangan bagi rakyatnya agar terhindar dari kasus stunting. Sistem islam memiliki paradigma yang berbeda dengan sistem yang diterapkan saat ini. Dalam Islam, pemenuhan hajat pangan publik dijamin sepenuhnya oleh negara yakni Khilafah Islamiyah. Sebab negara berfungsi sebagai raa'in (pelayan) dan junnah (pelindung). 

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad). 

Dan dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan: “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim). 

Mekanisme Islam mewujudkan jaminan pemenuhan pangan rakyat dilakukan dengan 2 cara yaitu mekanisme langsung dan tidak langsung. Bagi masyarakat yang tidak mampu bekerja dikarenakan lemah, sakit, cacat dsb maka Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokoknya secara langsung, yaitu menyantuninya sesuai dengan kebutuhannya secara layak. Termasuk dalam kondisi lockdown ketika terjadi wabah seperti saat ini negara akan memenuhi kebutuhan seluruh rakyat yang diisolasi untuk mencegah penularan wabah.

Sementara bagi yang mampu untuk bekerja, maka Khilafah menerapkan mekanisme tidak langsung. Yaitu menciptakan lapangan kerja, membantu permodalan hingga memberikan edukasi dan skill yang dibutuhkan. Sedang di sektor pertanian pangan, Khalifah akan bertanggung jawab agar produksi, distribusi pangan berlangsung dengan baik. Di aspek produksi, Khilafah akan menjamin seluruh lahan-lahan pertanian berproduksi secara optimal dengan cara mencegah alih fungsi lahan, membantu petani dalam menyediakan modal dan saprodi pertanian hingga infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan, gudang dsb.

Bahkan Khilafah juga menghidupkan dan membiayai riset untuk menghasilkan teknologi bagi kemajuan pertanian. Begitu pula di aspek distribusi, negara akan hadir mengawasi para penjual dan pembeli. Diantaranya dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, dsb. Disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam ketika ada yang melanggar aturan syariat.

Dalam ranah konsumsi, negara juga hadir menjamin pangan yang beredar di masyarakat adalah pangan yang halal dan thayyib. Dengan politik ekonomi pertanian Islam, maka produktifitas pertanian akan meningkat, distribusi akan berjalan lancar dan masyarakat pun terjaga dari pangan yang berbahaya dan haram. Sehingga ketahanan pangan rakyat akan terjamin.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan” (TQS Al Anfaal: 24). 

Wallaahu a’lam bi ash showab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations