Oleh: Nuryanti
Ngawi, Jawa Timur

Di negeri ini sudah menjadi hal yang wajar ketika pemilu harus mengeluarkan modal yang besar untuk bisa meraih kekuasaan yang diinginkan.

Wakil ketua DPD Sultan Najamudin menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurut Sultan biaya Pemilu kedepannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal dan saatnya kembali ke mekanisme demokrasi Pancasila yang berkualitas dan ekonomis.

Pemilu sebagai metode untuk penggantian kepemimpinan dan wakil rakyat sebenarnya hanya sebagai alat industri bisnis oligarki money politik dan korupsi menjadi core bussines meraih target kursi kekuasaan. Maka pemilu perlu modal, siapapun pemenang dalam pemilu harus patuh dan tunduk pada kebijakannya. Jadi wajar ketika kekuasaan telah terwujud, korupsi lazim dan seperti wajib guna mengembalikan modal yang begitu fantastis tersebut.

Berbeda dengan pemilu dalam Islam, pemilu dalam Islam hanya cara untuk memilih kepala negara atau khalifah. Calon khalifah harus memenuhi syarat yaitu laki-laki muslim berakal sehat, baligh, merdeka, dan adil. Seorang khalifah tidak punya hak untuk membuat hukum, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT. Seorang khalifah tidak mendapat gaji, hanya diberi santunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga seorang khalifah tidak bisa menumpuk harta kekayaan. Seorang khalifah yang dibaiat harus memberikan seluruh hidupnya mengurusi urusan umat untuk menerapkan Syariah Kaffah. Dia tidak diperbolehkan berbisnis menjadi pengusaha dan wajar jika pemilu dalam Islam tidak membutuhkan biaya yang besar.

Maka sudah seharusnya kita melirik alternatif sistem Islam, untuk diterapkan dalam kehidupan negeri ini. Agar kehidupan masyarakat bernegara lebih tentram, dan damai. 

YOUR REACTION?

Facebook Conversations