Oleh: Wulan Amalia Putri, S.S.T.
Pemerhati Masalah Sosial

Sebagai salah satu daerah dengan potensi kelautan yang dapat diandalkan, Kota Baubau tentunya memiliki pelabuhan yang baik. Pelabuhan Murhum adalah pelabuhan yang menjadi titik singgah moda transportasi laut dari beberapa wilayah.

Keberadaan pelabuhan yang strategis ini merupakan aset vital bagi Kota Baubau dan daerah sekitarnya. Namun, tercetus rencana bahwa pemerintah setempat akan membuka pelang bagi pihak swasta untuk mengelola pelabuhan tersebut. Pihak swasta yang akan mengelola masih belum jelas, masih dikaji pula keterlibatan BUMN dalam rencana ini.

Meskipun masih dalam tahap rencana, perhatian publik sudah terarah pada hal ini. Disela-sela kegiatan yang digelar oleh Kantor BPS Baubau, Anggota DPR RI, Dr. Amirul Tamim, memberikan pandangannya mengenai rencana tersebut. Apalagi dalam forum tersebut hadir pula pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pelabuhan Murhum Baubau.

Menurut Amirul, dilihat dari sisi vitalnya peran pelabuhan bagi masyarakat, fasilitas uang memerlukan keamanan harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan pelabuhan oleh swasta harus dilihat pula dari sisi swasta ataukah BUMN.

Asing juga Terlibat

Banyak pihak yang tentunya ingin menjadi pengelola pelabuhan. Baik pelabuhan Baubau ataupun pelabuhan lainnya. Bukan hanya swasta, pihak asingpun juga ingin mengelola aset daerah ini. Hal ini sangat tidak diinginkan oleng Anggota DPR RI, Dr.Amirul Tamim.

Dalam wawancaranya, beliau mengungkapkan kekhawatirannya apabila kerja sama asing ini bisa membawa dampak akan luasnya peredaran narkoba. Sebab, aset vital seperti pelabuhan memberi potensi masuknya kejahatan lewat laut. “Tingkat keamanannya harus tinggi. Sementara kalau pelabuhan dikelola swasta, nah swastanya bekerjasama dengan bandar narkoba kan kita bisa hancur,” ujarnya. (publiksatu.co,2/11/2020)

Seperti diketahui bahwa saat ini banyak pula pelabuhan yang dikelola pihak asing. Dalam debat Capres yang kedua pada Minggu malam, 17 Februari 2019, dengan tema mengenai energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup serta infrastruktur, terungkap bahwa ada 20 pelabuhan yang saat ini diserahkan pengelolaannya pada asing.

Hal ini diungkapkan oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 pada waktu itu,Prabowo Subianto, dalam segmen tanya jawab. Beliau menyatakan prihatin dengan pelabuhan di Indonesia yang operasionalnya diberikan kepada pihak asing. Dan ternyata pernyataan ini benar.

Suara.com mengulas pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Maret 2018 lalu yang menyatakan akan menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke perusahaan asing. Terdapat 20 pelabuhan yang akan diserahkan, antara lain Pelabuhan Probolinggo, Sitete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Bada, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Pare-Pare, Kendari, Biak, Fak-Fak, Sorong dan Merauke.

Salah satu investor potensial yang digadang-gadang akan terlibat dalam pengelolaan aset ini adalah India. Mengingat hubungan baik yang terjalin selama ini ingin terus ditingkatkan melalui bentuk investasi. Tidak hanya pelabuhan, Pemerintah tidak memungkiri adanya keinginan pemerintah agar foreign investor bisa mengelola pelabuhan dan bandara (Airport).

Dalam pernyataannya, Menhub menjelaskan upaya dan langkah yang dilakukan untuk memuluskan keinginan ini. “Oleh karenanya sayaakan mengadakan one on one meeting dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman mengelola airport dan pelabuhan,” kata Menhub Budi di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018 seperti dilansir suara.com. (bantenhits.com, 18/02/2019)

Mengapa memilih asing sebagai investor, tentu  menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Alasan kapabilitas asing dan kelengkapan serta kecanggihan teknologi sarana dan prasarana serta kecakapan sumber daya manusia mungkin menjadi faktor penting. Namun, perlu pula diingat bahwa potensi negara ini sudah seharusnya dikelola sendiri secara mandiri oleh anak negeri.

Pengelolaan Aset Negara Bervisi Akhirat

Aset negara seperti pelabuhan dan bandara memang adalah bentuk aset duniawi yang sering kali hanya dipandang dari sisi kemampuannya mendatangkan keuntungan materi. Namun sejatinya, keberadaan aset ini memiliki makna mendalam dari sisi kemampuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengisyaratkan bahwa segala hal yang ada di dunia ini seyogyanya dikelola sesuai dengan aturan Allah SWT. Dalam Al Qur’an, Allah SWT berfirman: “Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Qur’an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (TQSna-Nahl:89). Karena itu, sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh manusia dan negara juga harus dikelola sesuai kehendak Allah SWT. Artinya, pengelolaan harta duniawi juga bervisi akhirat.

Dalam Islam, kekayaan dan potensi negara adalah bagian dari kepemilikan umum (al-milkiyal al-ammah). Harta kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara. Untuk kepemilikan umum, yang meliputi berbagai pertambangan besar, minyak bumi, gasalam, batubara, hutan dan sebagainya, wajib dikelola oleh negara untuk didistribusikan kepada pemiliknya yang hakiki yaitu rakyat. Secara adil dan merata, secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan umum tersebut tidak boleh berpindah kepemilikannya, baik berpindah kepada negara maupun kepada swasta, apalagi kepada swasta asing. Semua Undang-undang dan kebijakan yang dibuat pemerintah wajib taat kepada asas ini. Jika swasta ingin berinvestasi pada potensi yang termasuk dalam kepemilikan pribadi, maka tentu saja boleh. Namun, jika swasta nasional ataupun asing ingin berinvestasi pada kepemilikan umum, maka tidak dibolehkan

Lalu bagaimana kriteria suatu kekayaan alam yang masuk dalam kepemilikan umum? Terkait hal ini, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Ungkapan mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus.  Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.  Semula Rasullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui  bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—maka beliau mencabut kembali pemberian itu.

Jadi, sebagai hikmah dari kisah ini adalah bahwa setiap potensi negara yang hasilnya mengalir seperti air, tidak boleh dikuasai oleh swasta atau individu, baik nasional maupun asing. Jika ternyata harta yang mengalir dari pengelolaan pelabuhan ataupun bandara mengalir layaknya air, maka tambang tersebut tidak boleh dikelola oleh individu atau swasta. Harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya digunakan bagi hajat hidup orang banyak (rakyat). Inilah ketentuan Allah SWT dalam pengelolaan tambang.

Dengan demikian, persoalan pengelolaan potensi dan aset umum ini segera harus dikaji agar pemanfaatannya pun menjadi semakin jelas. Pengelolaannya hendaknya berdasar pada syariat Allah SWT agar membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat. Karena al Qur’an pun telah mengabarkan bahwa banyak kerusakan di muka bumi ini adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri.“Telah nampak kerusakan di darat dan dilautan akibat perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (TQS.ar-Rum:41). 

Wallahu a’lam Bishawwab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations