Oleh: Heni Yuliana, S.Pd.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan paling lambat Desember 2020, tahap pertama Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat akan mampu menampung operasional peti kemas hingga 250 ribu TEUS (twenty foot equivalent unit).

“Saat ini patimban sedang penyelesaikan pekerjaan tahap pertama yakni lahan 35 hektare untuk peti kemas sebanyak 250 TEUS dan parkir kendaraan seluas 35 hektare yang menampung 218 ribu unit mobil,” ujarnya dalam webinar dialog publik Kemenhub RI bertema "Pelabuhan Petimban dan Pengembangan Ekonomi Daerah ", Senin (Dikutip Jabarprov.go.id, 16/11/2020).

Pelabuhan Patimban menjadi bukti yang kesekian betapa rezim ini tidak berpihak pada rakyat. Pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah pusat dan daerah nyatanya hanya untuk para pemilik modal. Pelabuhan ini jalan untuk semakin memuluskan para kapital untuk mencengkram negeri ini. Dengan total luas 654 hektar pelabuhan ini akan menjadi yang terluas di negeri ini.

Lalu apa yang didapat rakyat? Rakyat hanya akan mendapat dampak buruk dari pembangunan tersebut. Hilangnya mata pencarian, alam yang rusak hingga masuknya budaya asing jikalau Patimban benar-benar terealisasi menjadi smart city. Tak perlu jauh-jauh untuk berkaca. Karawang yang menjadi tetangga Subang dulunya adalah kota lumbung padi. Tapi kini dipaksa menjadi lumbung industri karena saking pesatnya pembangunan pabrik di kota tersebut. 

Apakah dengan jadi kota industri menyelesaikan masalah yang ada? Jauh panggang dari api. Masalah sosial yang ada masih belum bisa teratasi. Pengangguran yang tinggi, kemiskinan makin menganga, banyak daerah tertinggal yang belum tersentuh, lokasinya bahkan berdekatan dengan lokasi industri. Hingga rusaknya alam yang tak bisa dipungkiri lagi. Gunung Sanggabuana sebagai saksinya. Betapa kejam kaum Ro'simali membombardir alam.

Dengan semua hal ini, apakah pemerintah masih akan tetap melanjutkan pembangunan Patimban? Melihat watak rezim yang menganut kapitalisme tahap akut kecil kemungkinan hal ini bisa dihentikan. Maka, apa lagi yang menjadi harapan kita selain sistem Islam dengan Khilafahnya yang akan memberikan pengaturan yang jelas tentang pembangunan.

Membangun tanpa harus menginjak rakyat miskin. Malah akan memberikan kesejahteraan pada mereka. Juga menjaga lingkungan tempat kita bernaung. Mari kita upayakan kembali agar sistem ini menjadi pengatur bagi kita semua. Dengan menjadi bagian dari perjuangan mengembalikan kehidupan umat di bawah naungan Khilafah. Wallahu a'lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations