Oleh : Lilik Yani
Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Pesta demokrasi sebentar lagi akan digelar, meski kondisi negeri sedang mengalami pandemi. Pilkada serentak diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tak peduli keselamatan jiwa para warganya, yang penting tujuan tercapai.

Suara rakyat sangat berharga dalam kondisi ini. Jangankan umat yang sehat, yang sakitpun sangat diharapkan untuk memberi kontribusi memberikan suaranya. Bahkan para pasien korban Covid-19 juga dilibatkan memberikan suaranya untuk pilkada nanti.

Sungguh prihatin, apa yang ada dibenak pemerintah yang menerapkan demokrasi. Selama masih ada nyawa di badan, semua diminta mengeluarkan suara. Walau tak paham siapa yang dipilihnya. Yang penting nyoblos, itu yang diharapkan pemerintah demokrasi. Bagaikan raja tega yang memaksa semua orang bersuara. Tak peduli keselamatan jiwa umat yang sedang risau menghadapi nasibnya. Membayangkan betapa bahaya mengancam jiwa di depan mata. Pemerintah seperti inikah yang ditunggu kehadirannya?

Dilansir dari DetikNews - Pilkada 2020 segera digelar pada 9 Desember. Sejumlah kebijakan baru dibuat untuk melancarkan hajatan politik ditengah pandemi COVID-19 tersebut. Salah satunya adalah pasien Corona yang dirawat inap atau tengah menjalani isolasi tidak akan kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada 2020. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 72 ayat 1.

"Pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan/ atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit. (4/12/2020) 

Disebutkan, nantinya akan ada dua petugas dan dua saksi yang menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap yang akan mendatangi tempat isolasi atau perawatan pasien Corona untuk melakukan pencoblosan. Kebijakan initak lepas dari pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak mengkhawatirkan risiko penularan COVID-19 bisa terjadi lewat kotak suara.

Seberapa besar risiko penularan COVID-19 lewat kotak suara?

Menurut dokter paru dari RS St Carolus, Prof dr Wiwien HeruWiyono, PhD, SpP(K), risiko penularan COVID-19 lewat kotak suara tetap ada, karena virus Corona bisa bertahan lama di suatu permukaan. Namun, ini bisa diminimalisir dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Risiko itu tetap ada karena virus dapat exist dimedia, terutama jenis logam," ucap Prof Wiwien saat dihubungi detikcom, Kamis (3/12/2020).

Kalau protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan ketat, maka risiko penularan bisa ditekan serendah-rendahnya. Prof Wiwien juga menjelaskan, virus Corona COVID-19 dapat bertahan lama di atas permukaan logam, bahan yang biasa digunakan untuk kotak suara.

"Di metal, dikatakan bisa bertahan lebih lama. Bisa 5 hari," jelasnya.

Karenanya, protokol kesehatan seperti penyemprotan disinfektan harus diterapkan dengan baik, agar risiko penularan COVID-19 lewat kotak suara dapat diminmalisir.

Bukti Demokrasi Tak Peduli Keselamatan Umat

Prinsip demokrasi adalah suara terbanyak yang menang. Tak peduli walau itu suara orang pintar atau orang biasa. Orang sehat maupun sakit. Bahkan pernah suara orang gila dianggap sah ikut memilih. Bukankah ini suatu yang memprihatinkan?

Suara umat sangat berharga ketika akan dilaksanakan pesta demokrasi. Ibaratnya umat dikejar-kejar agar bersedia datang ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) untuk memberikan suaranya. Bahkan kalau perlu umat diberi iming-iming hadiah atau amplop berisi uang agar menarik umat datang ke TPS.

Sungguh ironi. Suara rakyat dibeli demi mendapatkan kursi atau jabatan. Janji-janji manis diberikan kepada rakyat agar tergiur memilihnya. Apa yang terjadi ketika sudah menjabat dan memenangkan pilkada? Mereka lupa kepada suara rakyat yang dulu mendukungnya.

Mereka juga lupa kepada sejumlah janji yang diucapkan kepada rakyat. Mereka tak ada balas jasa, cukup uang amplop yang sudah diberikan sebagai ganti ruginya. Padahal pemimpin dipilih untuk meriayah kebutuhan umat. Kesejahteraan umat yang seharusnya diutamakan. Bukan kepentingan pribadi dan golongan. Ternyata janji itu hanyalah ucapan palsu. Tak sadarkah bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban?

Apalagi sekarang masih dalam kondisi pandemi. Dimana sangat riskan mengadakan pertemuan banyak orang atau keramaian. Namun pilkada serentak tetap diselenggarakan juga. Meski ada banyak terjadi kontra. Pemerintah tak bergeming seolah aman-aman saja.

Padahal sudah banyak fakta diberitakan. Bahwa korban calon peserta pilkada banyak yang terinfeksi covid-19. Begitu juga para pendukungnya. Namun semua dianggap hal biasa, hingga tak ada perubahan jadwal pilkada. Pilkada tetap dijalankan seperti rencana. Keselamatan umat tidak diperhatikan, pemerintah lebih mementingkan suara pilkada.

Islam sangat Peduli Keselamatan Jiwa

Bagaimana dengan sistem Islam? Dalam kondisi pandemi apakah akan memaksakan diri mengadakan pemilihan kepemimpinan?

Pemerintah Islam sangat mengutamakan keselamatan jiwa umatnya. Islam memiliki aturan langsung dari Allah Sang Pencipta. Bagi Allah kehilangan dunia seisinya lebih mudah dibanding kehilangan satu jiwa muslim. Maka Islam tak akan rela mengorbankan jiwa umat hanya demi memperoleh kekuasaan semata.

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai, Turmudzi, dan dishahihkan al-Albani).

Dalam Islam tidak akan terjadi, pemerintah membiarkan umat berkerumun hanya karena mengadakan pilkada. Berkerumun yang menimbulkan kemungkinan penularan lebih besar. Pemerintahan Islam tak akan mengambil resiko terjadinya  korban jiwa dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah Islam akan mengupayakan terselenggaranya pemilihan pimpinan ketika seorang pemimpin sudah tidak amanah. Tidak bisa menjalankan tugas sesuai aturan Islam yang ditetapkan. Ketika masih bisa menunaikan amanah, maka masih terus menjadi pemimpin yang meriayah umat.

Pemimpin dalam Islam tidak menjadi rebutan orang. Kebanyakan orang justru takut jika dicalonkan jadi pemimpin umat. Mereka khawatir tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Jadilah tidak perlu sering mengadakan pemilihan pemimpin seperti pilkada di negara penganut sistem demokrasi. Apalagi bersikap raja tega mengharap umat yang sakit tetap  memberikan suara. Itu sangat jauh dari pemerintah Islam yang sangat meriayah umat.

Wallahu a'lam bishawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations