Oleh : Amelia. E

Salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia menjelang liburan panjang saat hari raya idulfitri adalah mudik.

Masyarakat berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya untuk berlibur dan berkunjung ke sanak saudara. Namun naas, sepertinya tahun ini pun masyarakat harus mengurungkan niatnya untuk mudik.

Pemerintah melalui Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 melakukan peniadaan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Guna mengantisipasi adanya mudik di luar tanggal tersebut, pemerintah pun telah melakukan pengetatan mulai tanggal 22 April 2021 yang lalu hingga 5 Mei mendatang. Pengetatan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Mei hingga 24 Mei 2021.

Larangan mudik diterapkan lantaran adanya kekhawatiran Indonesia akan menjadi the next India. Seperti yang diketahui, India kini tengah digempur oleh gelombang tsunami Covid-19. Mekipun mudik sudah dilarang, nyatanya menurut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih ada sekitar 7 juta orang yang hendak mudik dan mengabaikan larangan pemerintah. (law-justice.co, 22/04/2021).

Nekatnya penduduk untuk tetap mudik saat lebaran dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti jenuhnya masyarakat karena pandemi yang tak kunjung usai. Selain itu, kebijakan yang saling bertentangan dan tidak konsisten turut membingungkan masyarakat. Dapat dinilai, pemerintah tampak menerapkan tebang pilih dalam pelarangan mudik.

Pasalnya, saat presiden mengeluarkan perintah larangan mudik, justru wakil presiden memohon dispensasi mudik khusus bagi para santri. Menanggapi hal itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno turut berkomentar. Menurutnya dispensasi tersebut memberi kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik. Padahal, banyak pihak yang sudah setuju dengan kebijakan tersebut. (cnbcndonesia, 26/04/2021).

Kebijakan pemerintah yang terkesan tebang pilih tersebut turut menuai komentar Kurnia Lesani. Laki-laki yang menjabat sebagai ketua Ikatan Pengusaha Otobus MudaI ndonesia (IPOMI) tersebut meminta pemerintah agar tidak melakukan tebang pilih. Ia meminta tidak hanya angkutan umum saja yang diperketat, hendaknya angkutan pribadi juga harus diperketat pengendaliannya. (cnbcindonesia,25/04/2021).

Terlebih lagi, demi mematuhi kebijakan larangan mudik beberapa pengusaha juga turut terdampak. Salah satunya yang terdampak besar adalah pengusaha bus. Menurut Iqbal Tosin, pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, larangan mudik tahun ini dapat memberikan kerugian yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, pihaknya memperkirakan kerugian yang dialami perusahaan otobus tersebut mencapai Rp 18 miliar. (otomotif.tempo.co, 16/04/2021)

Tak berhenti sampai di situ saja, pelonggaran perjalanan wisata dikala mudik dilarang menambah polemik yang terjadi. Menekan laju penyebaran virus Covid-19 yang dijadikan alasan pelarangan mudik seolah hanya dibuat-dibuat. Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut meluruskan pandangan publik terkait kebijakan tersebut.

Ia mengatakan bahwa dibukanya sektor pariwisata bukanlah sebuah masalah, justru merupakan bagian dari solusi. Dalam hal ini, saat terjadi pelarangan mudik maka terjadi pula kenaikan kunjungan wisata lokal. Pada prinsipnya berwisata diperbolehkan asalkan ada kepatuhan untuk menerapkan protokol kesehatan. (money.kompas, 20/04/2021).

Dari sini dapat memberi kesan bahwa tujuan dibukanya sektor pariwisata berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Bagaimanapun juga, di tempat wisata punakan banyak masyarakat yang berlalu lalang dan saling berinteraksi meskipun protokol kesehatan diterapkan. Tidak mungkin virus Covid-19 mampu membedakan mana orang yang mudik dan mana orang yang sedang berwisata.

Lalu bagaimana jika permasalahan pandemi ini diselesaikan dengan cara Islam? Maka, tidak ada lagi kebijakan yang setengah-setengah, saling betolak belakang, maupun saling tumpang tindih. Karena semuanya telah diatur dengan jelas oleh syariat. Mulai dari aturan, larangan, hingga sanksi bagi pelanggarnya.

Jika dihadapkan pada dua pilihan antara kesehatan umat dengan ekonomi, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendahulukan kesehatan umat. Terlebih lagi, virus Covid-19 berpotensi menjadi pandemi. Perintah lockdown akan segera dikeluarkan di daerah penyebaran virus tanpa kecuali.

Dengan kata lain, masyarakat di daerah yang bebas virus dapat beraktivitas dengan normal. Tentu saja tidak akan ada mudik lebaran apalagi pembukaan tempat pariwisata. Karena keduanya berpotensi memperluas penyebaran virus.

Kebutuhan pokok bagi yang diisolasi pun menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain agar pandemi segera berakhir, kesejahteraan umat tetap perlu diperhatikan agar pandemi tidak berlarut-larut seperti sekarang ini.

Setelah pandemi usai, barulah kemudian dilakukan penggenjotan dalam sektor ekonomi. Termasuk dalam hal ini sektor pariwisata (asal syariat tetap diperhatikan). Jika umat sehat maka ekonomi juga dapat pulih dengan lebih cepat.

Tentunya cara di atas hanya dapat ditempuh dengan menerapkan Islam secara kaffah. Mengapa? Karena semua sektor saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Baik dalam sektor kesehatan, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagianya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations