Oleh: Ummu Abdullah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus selalu dipenuhi. Sedangkan ketahanan pangan merupakan kondisi ketika rakyat memiliki akses pangan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi untuk keberlangsungan hidupnya.

Tak hanya cukup, namun pangan harus aman dan bergizi agar rakyat dapat terjamin kesehatannya.

Menurut UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam UU Pangan juga disebutkan bahwa pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal yang dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

Memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal di Indonesia seharusnya bukan perkara sulit, karena Indonesia dikenal sebagai “Negara Agraris” dengan berbagai hasil bumi seperti padi, palawija, bawang, cabai, tomat, hingga rempah-rempah selaiknya menjadikan Indonesia mampu berdikari dengan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan melimpah. Namun klausul mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal dalam UU pangan seperti antitesis dengan nilai impor Indonesia, menjadi ironi sebuah Negara Agraris.

Nilai impor Indonesia pada bulan November 2020 sebesar 12,66 miliar dollar AS. Berdasarkan catatan BPS, impor barang konsumsi tumbuh 25,2 persen secara bulanan. Beberapa komoditas utama yang mengalami peningkatan impor yakni bawang dari China, boneless frozen meat dari India, serta impor obat kesehatan juga dari India. "Selain itu juga impor buah apel segar dari China," ujar Suhariyanto. Sementara untuk impor bahan baku atau bahan penolong juga tumbuh 13,02 persen secara bulanan (kompas.com, 15/12/2020).

Dengan penerapan sistem demokrasi yang menganut kapitalisme liberal, ketergantungan pangan impor menjadi hal lumrah. Ketersediaan pangan, kedaulatan pangan bahkan ketahanan pangan bak menggantungkan harapan pada keniscayaan. 

Berbeda dengan sistem Islam yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan adanya kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti penerapan kebijakan pemberian subsidi pertanian. Negara juga akan menjaga kestabilan harga dengan intervensi harga, menghilangkan penimbunan barang dan memperhatikan supply and demand. Ketika terjadi paceklik seperti yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah mendatangkan bahan pangan dari daerah lain untuk mengatasi paceklik. Kondisi ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan ketahanan pangan negara. 

Islam telah terbukti menjadi solusi dari berbagai permasalahan umat selama kurang lebih 1400 tahun, maka masihkah ragu untuk menerapkannya?

Wallahu’alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations