Oleh : Ayleen Majidah

Bocornya draf rencana pemerintah menaikkan pajak PPN 12% menuai protes di tengah masyarakat. Meski pemberlakuan kenaikan tarif PPN tidak diberlakukan tahun 2021, dengan dalih menunggu covid-19 reda.

Namun jika PPN sembako naik maka akan dapat di pastikan harga sembako akan turut naik. Hal ini tentu menambah beban berat hidup rakyat miskin hingga menurunnya daya beli masyarakat.

Rencana kenaikan pajak ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 4A RUU itu disebutkan, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN.

JERAT PAJAK MENCEKIK RAKYAT

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa hutang dan pajak menjadi sumber pemasukan negara indonesia sebagai negara yang turut menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri bergantung dari hutang dan pajak. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alam namun tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam mengurusi rakyat. Sebab, kekayaan alam yang sejatinya di kelola negara justru penguasaan pengelolaannya diserahkan pada asing. Akhirnya, bukanlah suatu hal yang aneh jika segelintir pengusaha dapat menguasai infrastruktur strategis dan kekayaan alam seperti barang tambang.

Akibatnya, hutang negara makin banyak dan rakyat harus menutupi kekurangan kas negara dengan pengenaan pajak. Hal ini di sebabkan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya memiliki dua macam kepemilikan, yakni kepemilikan individu dan kepemilikan negara. Akhirnya, dalam sistem ekonomi kapitalis tidak ada sumber penerimaan dari kepemilikan umum.

Maka tidaklah aneh bila negara mewacanakan menjadikan sembako yang awalnya tidak terkena pajak menjadi barang kebutuhan yang di kenakan pajak. Mirisnya, penarikan pajak sembako akan semakin memberatkan rakyat dan semakin menurunkan daya beli masyarakat yang akan berimbas pada kondisi perekonian negara. Sebab, harga sembako tanpa PPN saja cenderung fluktuatif yang diakibatkan oleh beberapa kondisi seperti sedikitnya hasil panen yang mempengaruhi stok pangan dalam negeri. Terlebih lagi, seringnya harga sembako naik, harga sembako sulit untuk turun.

Karena itu, wajar adanya jika kebijakan pajak sembako menimbulkan pertentangan dan penolakan dari kalangan masyarakat, dan pelaku ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sekalipun untuk memulihkan ekonomi nasional akibat covid-19 dan pemerintah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. Namun kebijakan menarik pajak sembako justru semakin menjerat dan mencekik rakyat serta jauh dari kata adil.

KEBIJAKAN DAN KEDUDUKAN PAJAK DALAM ISLAM

Apakah pajak di kenal dalam islam ? Benar. Pajak dalam islam dikenal dengan nama dharibah. Namun dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan sistem ekonom kapitalis. Dalam islam, pajak merupakan jalan terakhir yang akan diambil ketika Baitul Mal benar-benar kosong dan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan atasnya.

Pajak diambil sesuai kebutuhan yang semestinya berdasarkan kebutuhan Baitul Mal dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya serta bersifat insidental dan tidak terus menerus seperti sekarang ini. Artinya, apabila kebutuhan Baitul mal telah terpenuhi sesuai kebutuhan dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus di hentikan. Disamping itu, pajak tidak di kenakan pada seluruh masyarakat tapi hanya diwajibkan pada orang-orang kaya saja. Tambahan pula, pajak juga diambil dari jizyah, tanah kharaj dan cukai atas barang yang impor dari negara yang mengenakan cukai kepada pedagang muslim.

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada dua sumber penerimaan negara dalam sistem ekonomi islam, yaitu shadaqah dan kepemilikan umum. Abdul Qadim Zallum dalam kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah danTaqiyuddhin An Nabhani dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam menjelaskan tentang kepemilikan itu adalah :

1. Fasilitas Umum yang sudah dibuatkan oleh pemerintah dan penggunaanya adalah untuk masyarakatnya dan bila tidak terdapat dalam suatu negeri akan menimbulkan kesuliatan dan persengketaan. Seperti air, padang rumput, api (energi)

2. Kekayaan yang terlarang bagi individu untuk memilikinya secara personal. Misalnya laut, teluk, danau, kanal, lapangan, dan semacamnya

3. Barang Tambang Jumlahnya yang melimpah ruah tidak boleh dimiliki secara personal. Misalnya emas, perak, besi, minyak bumi, nikel dll.

Sumber utama pendapatan/pendanaan negara dalam sistem ekonomi islam berasal dari kepemilikan umum. Sebab, negara mengelola kepemilikan umum secara mandiri. Di sisi lain, hukum syara’ mengharamkan pengelolaan kepemilikan umum di serahkan pada seseorang atau bahkan pada pihak swasta.

Dengan demikian, sudah saatnya negara mengganti sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi islam. meninggalkan pajak sebagai sumber utama pendapat negara yang secara jelas merusak ekonomi negara dan juga berpotensi besar meningkatkan angka kemiskinan.

Wallahu a’lam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations