Oleh: Tsabita Fiddina

Nasib rakyat hari ini, ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Perumpamaan yang tepat ketika melihat realitas kehidupan saat ini, bagaimana tidak meski dalam kondisi pandemi keadaan perekonomian masyarakat yang memprihatinkan termasuk rakyat kecil yang terus bertahan demi menjalani hidup kini akan dibebankan dengan kebijakan yang membuat rakyat kian sengsara.

Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun depan. Rencana ini terungkap dari bahan paparan Menkeu saat menjadi pembicara di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 secara virtual (kumparan.com,4/5/2021).

Melalui Menteri Keuangan, pemerintah berencana akan mengenakan pajak penambahan nilai (PPN) bagi sejumlah barang dan jasa tertentu, termasuk sembako dan pendidikan, Pemerintah akan mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Kemudian di saat sama juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif mulai dari 5% hingga25% untuk barang dan jasa tertentu.

Meski pada akhirnya Pemerintah memberikan klarifikasi mengenai rencana kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan memungut sejumlah barang dan jasa di dalam negeri. Bahwa Pemerintah menegaskan rencana kebijakan yang tertuang di Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang (UU)  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, sehingga saat ini belum ada aturanya. KONTAN.CO.ID - JAKARTA.

Akan tetapi kebijakan ini akan  sangat membebani rakyat yang hidup bertahun-tahun di samping bekerja keras menghidupi diri sendiri juga menghidupi negara yang seharusnya pemerintahlah yang bertanggug jawab juga mengurus rakyat yang kesusahan bukan malah menambah beban dengan memberi pajak baru pada bahan sembako dan pendidikan.

Pajak “Tulang Punggung” Kapitalisme

Pemberlakuan pajak bukanlah hal baru dinegeri kapitalisme, pajak ibarat darah yang memberi kehidupan, tanpanya matilah sistem ini. Saatini, sumber-sumber pajak sudah sangat banyak, hampir tak ada satu pun sektor yang luput darinya, dari jenis usaha jasa, barang berwujud seperti rumah, kendaraan hingga alat kesehatan, dan pajak  tak berwujud seperti hak cipta, merk dagang dan lain sebagainya.

Sebagaimana sistem hari ini adalah sistem ekonomi kapitalis yang pendapatan terbesar berasal dari pajak juga sebagai sumber utama pendapatan negara dan termasuk juga akan dipakai untuk menutupi utang negara Sepanjang 2020, pendapatan negara mencapai Rp 1.633,6 triliun atau 96,1% dari target Perpres 72/2020 melalui pajak. Hal ini menjadikan bukti selain dari utang atau pinjaman negara ini tak bisa menopang roda kehidupannya.

Alasan melambatnya ekonomi nasional termasuk pada masa pandemi pemerintah rela memalak rakyat demi memperbaiki keadan ekonomi saat ini. rakyat menjadi sasaran dan dijadikan tumbal dengan memeras keringat bahkan darah terlebih mereka hidup susah payah. Masyarakat sudah sangat berat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pemerintah seharusnya bertanggungjawab dan mengurus rakyat.

Haruskah rakyat juga yang menanggung beban negara tiadakah solusi lain yang lebih pantas dan layak dalam menyelesaikan permasalahan ini?

Negara bebas Pajak hanya dalam Sistem Islam

Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah ruah terhampar potensi sumber daya laut dan daratan baik dalam perut bumi maupun diatasnya. hanya saja itu semua sudah dikuasai pihak swasta dan asing demi keuntungan mereka pribadi. Bukankah sudah tertulis jelas dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3” bumi, air dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Rakyat sejatinya sudah menampakkan rasa jengahnya atas sistem yang diterapkan saat ini, karena sudah tampak kerusakan dan ketidakadilannya dan tak bisa ditutup tutupi lagi.

Dalam sistem keuangan negara khilafah, menempatkan pajak/dharibah bukan pendapatan utama atau tulang punggung Penerimaan APBN sebagaimana dalam sistem Kapitalisme. Dalam sistem Islam pajak memang diniscayakan, tetapi tidak dalam setiap keadaan, melainkan hanya temporer dalam kondisi kas negara kosong.

Pajak boleh diambil dalam kondisi tertentu, yaitu ketika negara berkewajiban dalam rangka melaksanakan pengurusan demi kemaslahatan umat Disamping itu pungutan pajak sifatnya adalah temporal yang hanya di kenakan kepada orang-orang yang aghiyah/mampu saja, sehingga tidak akan ada paksaan dan kedzaliman yang membuat rakyat terbebani.

Dalam ketetapan syariat, sumber-sumber penerimaan negara cukup banyak. Yakni dari sumber kepemilikan individu, seperti hibah, sedekah, atau zakat. Meski untuk zakat ada ketetapan khusus untuk pengelolaannya. Juga kepemilikan umum berupa SDA yang dikelola oleh negara dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan rakyat.

Berikutnya adalah kepemilikan negara seperti dari jizyah, kharaj, usyur, fai, ganimah, dan lain-lain. Jika semua sumber penerimaan ini bisa dihimpun, potensinya akan luar biasa besar.

Inilah sumber-sumber pendapatan negara yang sejatinya negara sangat mampu untuk menyejahterakan rakyatnya. Sehingga tak perlu terjerumus dalam utang riba yang menjerat, apalagi mencekik rakyat dengan pajak.

Dengan demikian dibutuhkan sistem yang menjamin terealisasinya pengaturan sumber-sumber pendapatan Negara yang dikelola oleh seorang pemimpin yang amanah yang hanya takut kepada Allah SWT, dan sistem itu hanya Khilafah Islamiyah. 

Wallahu ‘alam bishowab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations