Oleh : Ai Sri Heryani

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober silam telah memicu lahirnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Undang-undang yang naskahnya tidak kunjung ditunjukkan secara transparan oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, faktanya memang memuat berbagai regulasi yang bermasalah (indoprogress.com,13/10/2020).

Selain itu, UU ini juga banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak terutama para buruh, pegiat lingkungan, mahasiswa, akademisi hingga para ulama. Pasalnya, UU ini sarat dengan kepentingan pengusaha dan cenderung merugikan masyarakat secara luas, seperti meningkatkan eksploitasi pekerja, menambah potensikerusakan lingkungan, serta semakin mempermudah akses masuknya impor pertanian ke dalam negeri.

Tambahan pula, UU ini berisi berbagai aturan yang memperkuat ekploitasi pengusaha terhadap buruh diantaranya, adanya pengurangan hak-hak buruh serta semakin berkurangnya beban para pengusaha untuk membiayai tenagakerja. Diantara poin yang digugat oleh serikat pekerja adalah pengurangan nilai pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK).

Banyak fakta yang dapat ditunjukkan mengenai cacat formil pembentukan UU Cipta Kerja terutama terkait dengan tidak terpenuhinya asas transparansi dan partisipasi publik baik dalam proses perumusan oleh pemerintah maupun proses pembahasan di DPR. Namun, pemerintah dan DPR mengklaim bahwa mereka telah melibatkan wakil buruh dan akademisi dalam proses penyusunan UU ini. Tetapi, di saat yang bersamaan, pemerintah dan DPR pun selalu menolak usulan dan kritik yang dilontarkan oleh wakil buruh, akademisi, gerakan sosial, dan publik luas yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap UU tersebut. Hal Inimenunjukkan betapa mudah pemenuhan syarat formil representasi dan partisipasi dimanipulasi oleh para elit negara.

Selain itu, jika JudicialReview dilakukan, potensi keberhasilannya amat kecil. Disamping itu, uji materiil UU Cipta Kerja hanya akan mengurasenergi perlawanan. Mengingat, pasal-pasal bermasalah yang harus dianalisis berjumlah ratusan. Sementara, pengujian hanya kepada sebagian pasal justru menunjukkan penerimaan sebagian pasal lainnya. Padahal, secara keseluruhan undang-undang tersebut bermasalah.

Yang lebih penting dari itu, gugatan hukum semacam ini juga dapat memperlemah gerakan perlawanan karena seolah jawaban atas pokok persoalan dapat dipenuhi melalui putusan hakim konstitusi. Sehingga, mekanisme Judicial Review yang disediakan tidak bisamenjadi jalan keluar, malah menciptakan pesimisme dan keputusasaan atas perbaikan regulasi.

Oleh karena itu, terlihat jelas rule of game demokrasi yakni kebijakan yang dihasilkan melalui proses legislasi selalu bertentangan dengan suara rakyat. Selain itu, demokrasi hanya menempatkan lembaga negara untuk melegitimasidukungan terhadap kebijakan sejalan kepentingan rezim. Lahirnya UU Cipta Kerja semakin membuka kebobrokan sistem kapitalisme dimana sistem ini selalu menempatkan kepentingan para pemilik modal diatas kepentingan rakyat. Meskipun pemerintah berdalih UU ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, namun pada kenyataannya UU ini berpeluang menghasilkan krisis multidimensi bagi kehidupan rakyat, termasuk kaum buruh, masyarakat hukum adat, petani, nelayan, termasuk lingkungan hidup.

Sistem demokrasi yang diterapkan saat ini, pada akhirnya selalu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menelikung dan menyengsarakan rakyat. Padahal, rakyat sendirilah yang memilih pemimpin dan para anggota legislative tersebut. Tetapi, faktanya demokrasi selalu menjadi legitimasi rezim untuk memuluskan kepentingannya dengan cara mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Alhasil, tidak perlu menyoal keabsahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam demokrasi.  Sebab, inilah bukti darikematian demokrasi yang ditunjukan rezim saat ini. 

Sesungguhnya, sistem demokrasi merupakan sistem yang rusak dan merusak. Sebab, di alam demokrasi saat ini terlihat negara tidak lagi menjaga dan melindungi kepentingan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Bahkan, negara menjadi pelaku utama dalam proses liberalisasi sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk diserahkan kepada swasta dalam maupun luar negeri.  Sistem demokrasi yang lahir dari rahim kapitalisme memang meniscayakan konsep negara korporatokrasi  yakni sistem politik dan ekonomi yang dikendalikan oleh beberapa kepentingan. Di rezim yang berkuasa saat ini, para konglomerat bahkan bersenyawa dengan penguasa untuk menjadikan rakyat sebagai 'tumbal' bagi terwujudnya ambisi dan kepentingan mereka.

Oleh sebab itu, berharap perubahan pada sistem demokrasi ibarat mimpi disiang bolong yang tidak akan terwujud sampai kapan pun. Maka, semestinya rakyat tidak lagi memberikan kepercayaan pada sistem kapitalis demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatannya. Karena, sistem rusak ini bukan untuk diselamatkan atau ditambal sulam, tapi untuk diganti dengan sistem islam. Hanya sistem Islam saja yang dapat membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara adil dan merata.

WalLahu a'lam bi ash-shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations