Oleh: Nuryanti
Anggota Komunitas Setajam Pena

Kalangan pengusaha berharap agar omnibus law segera disahkan. Mereka berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi membawa angin segar bagi investasi dan berpotensi membuka lapangan kerja.

Ketua komite tenaga kerja dan jaminan sosial untuk upah asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Aloysius Budi Santoso mengatakan "Pandemi covid-19 membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dan membutuhkan investasi yang cukup besar untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 hingga l6%."

Menurut pemerintah, omnibus law ini menjadi terobosan untuk melindungi pekerja dan membuka investasi bagi para pengusaha. RUU cipta kerja hanya menetapkan sanksi administratif untuk pengusaha yang melanggar hak-hak buruh. Dalam draftnya, pemerintah akan merevisi 51 pasal dalam Undang-undang ketenagakerjaan diantaranya soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, hingga upah pekerja.

RUU makin nyata berpihak pada para pengusaha asing. Sedangkan pengusaha lokal menolak serta keberatan atas RUU ini. Karena investor asing masuk semakin lebar dan mengurangi pendapatan pengusaha kecil di daerah. Bahkan, para mahasiswapun menolak rencana omnibus law disahkan.

RUU cipta kerja menunjukkan bahwa ini disusun untuk memberikan kemudahan para kapitalis asing. Para kapitalis inilah yang sesungguhnya berkuasa, yang menjadikan pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan kekayaannya. Tak bisa diingkari, RUU omnibus law ini justru menjadikan rakyat hidup sengsara.

Itulah jerat kapitalisme pada negeri ini. Kebijakan lebih diperuntukkan untuk para kapitalis daripada untuk rakyat sendiri. Padahal, dengan kebijakan ini rakyat akan semakin menderita.

Islam merupakan solusi yang hakiki. Keleluasaan dalam membuat undang-undang tertentu seperti pengusaha tidak dikenal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa membuat undang-undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum Syara'.

Negara juga mempunyai tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan negara berdaulat penuh dan tidak tunduk pada kepentingan pihak tertentu para kapitalis ataupun kekuatan asing. Keunggulan Islam yang solusinya bersumber dari Allah sang maha adil.

Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam hal kemakmuran. Siapa yang mau hidup sejahtera, dia harus bekerja dalam mencari pendapatan sesuai kemampuannya.

Islam telah menentukan bahwa yang bertanggungjawab menjamin kebutuhan dasar tersebut adalah negara agar dinikmati seluruh rakyat baik muslim maupun nonmuslim, kaya atau miskin. Seluruhnya ditanggung baitul mal. Bila pemenuhan kebutuhan hidup diselesaikan, maka persoalan ketenagakerjaan juga dapat terselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara buruh dengan pengusaha dapat diatasi dengan ketentuan hukum syariat. Demikianlah solusi dalam Islam bukan solusi tambal sulam. Sebagaimana firman Allah, "Telah sempurna rahmat tuhanmu (Alqur'an) sesungguhnya kalimat yang benar dan adil tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatNya dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. Al An'am 115).

Wallahua'lam bishowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations