Oleh : Muna Rachman

Salah satu bahan makanan yang selalu dibeli masyarakat selain sayur-sayuran, ikan, tahu, tempe adalah mereka membeli daging-dagingan.

Daging diolah menjadi rendang, steak, bakso atau variasi olahan lainnya. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, peredaran bahan makanan di pasar tradisional atau swalayan terdapat pengawasan dari pihak yang berwenang untuk megawasi beredarnya bahan makanan non halal. Namun, apa yang terjadi jika ternyata di pasar  beredar daging non halal yang bebas diperjualbelikan oleh pedagang di pasar ?

Dilansir dari rri.co.id pada 10 September 2021, penjualan daging anjing di salah satu pasar di DKI Jakarta yang mulai meresahkan masyarakat ditanggapi oleh pakar hukum Universitas Al - Azhar Indonesia (UAI),Suparji Ahmad. Menurutnya, jual beli hewan untuk dikonsumsi harus memenuhi unsur keselamatan, kehalalan dan kesehatan. Ini jelas berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Salah satunya memungkinkan adanya penularan penyakit rabies. Sindikat pencurian hewan anjing untuk dijual kembali dengan tujuan  mendapatkan keuntungan, telah melanggar hak konsumen atas keselamatan dan kesehatan konsumen. Beliau meminta untuk dilakukan tindakan berupa penertiban pasar terhadap penjualan anjing tersebut, sebagai amanat undang-undang untuk memberikan keamanan dan keselamatan konsumen. Menurutnya negara wajib hadir untuk menjamin kepastian hukum baik pelaku usaha maupun konsumen yang menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Lagi dan lagi permasalahan seperti ini mencuat dan biasanya nanti akan redam dan kembali lagi di permukaan karena kasus seperti ini tidaklah baru sekali dua kali. Kerap sekali pemberitaan peredaran daging babi, daging celeng ,daging tikus dan sekarang daging anjing. Mereka  dengan mudah lolos dari pengawasan, disinyalir ada oknum yang tak bertanggung jawab yang berusaha main dibelakang dan bungkam. Sungguh miris, kita yang mayoritas muslim telah diracuni dari keharaman yang disengaja. Jika bukan karena dari Animal Defenders Indonesia (ADI) menemukan jual beli daging anjing di pasar DKI ini serta melapor dan sebelumnya sudah  melakukan investigasi berulang kali ,mungkin penjualan daging haram ini tidak akan terendus oleh masyarakat, sampai menggelitik ke pihak pemerintahan.

Subur makmurnya sistem kapitalis saat ini yang berorientasikan keuntungan materi sebanyak-bnyaknya, membuat manusia gelap mata mengambil jalan haram. Negara dianggap gagal melindungi rakyat. Padahal seharusnya menjamin kepastian hukum baik pelaku usaha maupun konsumen adalah kewajiban negara.  Negara harus memberikan sanksi berupa penutupan dan penarikan produk di pasaran dan memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa daging anjing tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama UU Pangan ,yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha harus menjamin bahwa pelaku usaha harus menjamin bahwa barang yang dijual harus memenuhi unsur halal dan tidak melanggar norma agama yang berlaku. 

Dalam Islam diatur pasal mengenai makanan yang harus dimakan. Memakan makanan yang halal lagi toyib adalah wajib dan bentuk ketaatan bagi umat Islam. Seperti dijelaskan pada QS. AL Baqoroh ayat 168 yang artinya :

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. "

Dalam sistem Islam, kehalalan pangan itu sangat penting karena merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Teladan jaminan produk halal adalah beliau Rasulullah SAW. Kala Rasulullah SAW mencontohkan saat menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah SWT. Inilah yang menjamin kehalalan daging dari hewan yang disembelih. Tidak hanya makanan, pelarangan peredaran minuman beralkohol atau minuman haram seperti Khamr telah diberhentikan sejak Rasulullah SAW di Madinah pada tahun 622 atau 623 M . Pada masa Khulafaur Rasyidin juga diberlakukan hukum bagi peminum khamr dengan dicambuk. Apalagi saat bulan Ramadhan maka hukum cambukkan ditambah 20 kali lipat. Saat pemerintahan Islam berlangsung, Islam tidak melarang non muslim memakan dan meminum minuman yang haram secara pribadi. Tetapi Islam melarang keras peredaran makan dan minuman tersebut secara bebas. 

Khilafah atau pemerintah Islam yang dimana berasaskan akidah Islam, dengan sungguh-sungguh menerapkan peraturan demi menjaga keamanan dan kenyamanan rakyat nya dan bentuk tanggungjawabnya langsung kepada yang dipimpinnya. Dalam urusan pangan negara menjamin kehalalan dengan sungguh-sungguh, memantau kehalalan produk dari hulu ke hilir secara berkala dan pengawasan yang ketat. 

Apakah kita dapati di sistem yang saat ini ? 

Wallohu a'lam bisshawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations