Oleh: Rosmi
Muslimah Jakarta Utara

Hutang Indonesia terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun. Jika pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selama 10 tahun (2004-2014), pertambahan hutang Indonesia hanya mencapai Rp. 1.309 triliun, dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada masa pemerintahan Joko Widodo yang baru berusia 6 tahun dengan jumlah utang mencapai Rp. 6.000 triliun.

Wajar jika tahun lalu bank dunia dalam laporan Statistik Utang Internasional menempatkan Indonesia pada 10 besar Negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar. Selaras dengan data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar USD setara dengan Rp. 5.877 triliun

Beda rezim beda pula kebijakan yang diprioritaskan. Jika pada era kepemimpinan SBY, hutang luar negeri lebih diprioritaskan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 983,1 triliun yang lebih besar dari sector lainnya (pembangunan infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial dan lainsebagainya).

Sementara pada pemerintahan di bawah kekuasaan presiden Joko Widodo, dana hutang Negara lebih besar anggarannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 904,6 triliun bila dibandingkan dengan sector penting lainnya (pendidikan dan kesehatan).

Apapun alasannya, peningkatan utang luar negeri yang terus bertambah tidak dapat dibenarkan apalagi dibanggakan. Karena akan berdampak buruk kepada keberlangsungan sebuah negara, karena jika negara tidak bisa melunasi dalam batas waktu yang telah disepakati, bisa jadi akan kehilangan aset negara yang sangat bernilai atau negara akan terjebak oleh kesepakatan yang sudah disepakati dan pastinya sangat merugikan negara penerima utang.

Mengapa setiap menghadapi permasalahan, baik itu pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, terutama devisit anggaran, pemerintah begitu cepat mengambil keputusan untuk melakukan penambahan utang luar negeri, tanpa memikirkan resiko yang akan di hadapi atau di tanggung generasi yang akan datang. Apakah utang luar negeri adalah solusi dari setiap permasalahan? Apakah tidak ada cara yang lebih terhormat dan elegan untuk mengatasi persoalan bangsa ini?

Indonesia dengan ketersediaan SDA yang melimpah ruah, baik darat maupun laut, harusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat dan untuk kebutuhan Negara, bisa tercukupi oleh hasil dan pengelolaan sumberdaya alam yang efesien. Kekayaan alam tanah papua berupa tambang emas yang dikelolah PT. freepot, mestinya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia seluruhnya, tetapi apa yang terjadi, rakyat papua saja kehidupannya masih jauh dari kesejahteraan apalagi mensejahterakan rakyat Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa.

Sumber daya manusia yang dimiliki bangsa ini juga tidak kalah dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Bahkan beberapa putra-putri terbaik bangsa direkrut oleh negara-negara hebat untuk mengabdi pada negaranya, karena kecerdasan dan keahlian yang dimiliki mereka. Jika negara kita memiliki sumberdaya manusia yang tak kalah hebat dengan negara lain, mengapa bangsa yang usianya sudah sudah tak muda lagi ini, bukanya maju malah semakin terpuruk.

Ternyata kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang meliputi kecerdasan dan keahlian, tidak dapat menghantarkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan serta menyelesaikan persoalan bangsa. Jika SDA dan SDM salah dimanfaatkan dan ditempatkan maka kehancuran yang akan terjadi, terlebih lagi sistem yang mengatur pengelolaan SDA dan SDM yang berasal dari buah pikir manusia yang sejatinya hanyalah makluk tak berdaya. Dimana yang diutamakan bukanlah kecerdasan dan kemampuan melainkan kolega dan golongan.

Pengelolaan SDA yang terpusat pada pemerintah tanpa harus diprivatisasi apalagi asinisasi adalah kunci untuk menyelamatkan SDA bangsa Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Penempatan tenaga ahli sesuai dengan bidang dan kemampuannya adalah cara terbaik untuk menjawab persoalan bangsa. Persoalan utang dapat teratasi jika, penanganan koruptor dilakukan dengan cara memiskinkan para koruptor dengan cara menyita seluruh kekayaan para koruptor tanpa kecuali, membuat para bandit ini jera dan malu, hanya saja jika sistem ini masih bertahta akankah para bandit ini akan hilang?

Islam bukan saja sebuah agama yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sang pencipta yaitu Allah Swt tetapi Islam juga merupaka sebuah ideologi yang mengatur interkasi antar sesama manusia. Untuk mengatur interkasi antara individu yang beranekaragam pemikiran dan pemahamanya, dibutuhkan satu institusi beserta aturan lengkap yang menciptakan keadilan serta keharmonisan dalam bermasyarakat.

Setelah pemerintahan Islam terbentuk diMadinah Almunawarah oleh Rasulullah Saw, Islam mulai membenahi sistem kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Al Quran dan Sunnah. Pembagian kepemilikan yang terbagi menjadi 3 bagian (kepemilikan umum, negara dan individu), di mana ketiga kepemilikan ini terperinci dan sangat jelas sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan atau diterlantarkan oleh pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) pada pemerintahan Islam bersumber dari zakat, kharaj, jizya, khumus ghanimah, infak sedekah, wakaf. Harta warisan, hibah dan lain-lain yang terdapat pada baitul mal akan di pergunakan untuk kepentingan negara. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hak dasar masyarakat terpenuhi secara gratis, seperti pendidikan dan kesehatan selain kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), negara juga berkewajiban memenuhi kebutuhan fakir miskin karena pemerintah sadar tentang tanggungjawab dan fungsi negara yaitu meriayah rakyatnya. Karena kelak para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rabb Nya.

Dalam aturan pemerintahan Islam negara sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pinjaman atau utang kepada pihak luar apalagi musuh Islam (negara-negara kafir) yang nantinya akan menjerat atau mengikat pemerintah dengan kesepakatan-kesepakatan yang tentu saja akan merugikan kaum muslim. Selain larangan utang, gaji atau tunjangan yang diberikan kepada parapejabat pemerintahan juga diminimalisir sehingga hanya memenuhi kebutuhan pokok saja, tidak mengakomodir kebutuhan tersier. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi gaya hidup hedonis yang akan menjerumuskan manusia dari sifat tamak dan kikir.

Wallahu a’lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations