Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S. Kom
Aktivis Dakwah Muslimah

RUU Minuman Beralkohol kembali menjadi sorotan publik usai Baleg DPR mengungkap rencana pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol)yang diusulkan 21 orang dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra.

RUU Minol merupakan satu dari 37 UU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis 16 Juli lalu.

Salah satu pengusul RUU Minol dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa'aduddin Djamal mengklaim RUU Minol akan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Ia juga berharap larangan itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minol.

Sekjen MUI, Anwar Abbas juga mengatakan bahwa dalam pandangan ajaran agama dan ilmu kesehatan, konsumsi Minol tidak disarankan sebab tidak membawa manfaat kebaikan. Anwar menilai bahwa Minol sangat berbahaya bagi kesehatan dan sudah jelas dilarang dalam Alquran. Ia menilai Minol sendiri menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan narkoba dan penyakit HIV/AIDS. Karena itu, ia menilai Minol itu jauh lebih banyak buruknya ketimbang manfaat baiknya. 

Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis pun mengungkapkan hal senada. Sobri menilai dampak pasca mengonsumsi minuman beralkohol dari peredaran miras menimbulkan banyak ekses negatif. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah kriminalitas hingga meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas.

(www.cnnindonesia.com, 13/11/2020)

Kendati rencana pembahasan RUU ini baik, yaitu untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk peredaran Minol, namun ternyata tidak sedikit yang menolaknya. Di antaranya adalah Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan. 

Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Baleg, Firman Soebagyo, mengatakan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini telah dibahas sejak DPR periode 2014-2019. Namun pembahasannya mentok lantaran perbedaan pendapat DPR dan pemerintah.

Firman juga mengingatkan ada persoalan keberagaman yang perlu diperhatikan. Dia mengatakan minuman beralkohol pun digunakan di daerah atau agama tertentu untuk kepentingan ritual. Seperti Bali, Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Utara.

Firman pun mengusulkan pimpinan Badan Legislasi untuk berkomunikasi terlebih dulu dengan pemerintah terkait RUU yang akan masuk Prolegnas 2021. Ia beralasan agar RUU yang diusulkan DPR sejalan dengan yang menjadi perhatian dan fokus pemerintah.

Senada dengan Firman, Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Baleg DPR, Sturman Panjaitan meminta pengusul jeli dalam memperhatikan keberagaman di Indonesia.

"Saya agama Kristen. Di adat umat Kristen ada namanya perjamuan kudus, kami minum anggur. Itu alkohol juga meskipun kecil. Apa mau kita hentikan mereka enggak boleh lagi perjamuan kudus?" ujar Sturman dalam rapat Baleg Selasa, 10 November 2020.

Merespons RUU itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos. Menurut draf RUU yang diterima BBC, orang yang mengkonsumsi alkohol tak sesuai aturan terancam dibui paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Ia menganggap, bila RUU ini disahkan sama saja membunuh pariwisata. 

Di sisi lain, peredaran Minol juga memberi keuntungan kepada pemerintah berupa cukai. Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut "besar bagi penerimaan negara". (Tempo.co, 13/11/2020)

Rumitnya Legislasi Demokrasi 

Asas demokrasi adalah sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Artinya, aturan agama tidak boleh digunakan untuk mengatur kehidupan manusia di sektor publik. Dalam hal ini, manusia merasa lebih berhak untuk membuat hukum daripada penciptanya.

Padahal, manusia adalah makhluk yang lemah. Ia tidak pernah mengetahui hakekat  dari segala sesuatu. Oleh karena itu, konsep kehidupan menurut mereka hanyalah manfaat semata, karena manfaat adalah sesuatu yang bisa diindera. Manfaat inilah yang kemudian menjadi tolok ukur bagi setiap perbuatan mereka. Termasuk dalam legislasi. 

Legislasi dalam demokrasi harus melalui proses panjang sejak rancangan hingga keputusan, bahkan sering terkatung-katung.  Proses pembuatan peraturan ini menjadi rumit karena pada faktanya, terdapat perbedaan manfaat dari satu orang dengan yang lain. Bahkan seringkali bertentangan. Kalau begitu, manfaat menurut siapa yang bisa jadi patokan? Maka diambillah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Tak heran, akhirnya pihak-pihak yang berkepentingan berusaha memperoleh suara terbanyak  dengan jalan pintas, yaitu menggunakan politik uang. 

Lebih miris lagi, hasil legislasi ini seringkali bertentangan dengan hukum Allah Swt. Manusia menganggap dirinya lebih dari Tuhan dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seperti Minol yang seharusnya haram, namun tidak pernah benar-benar bisa dihapus dari negeri ini, hanya diatur keberadaannya saja. 

Paham ini jelas bertentangan dengan ideologi Islam. Akidah Islam mengajarkan keyakinan bahwa Allah Swt. adalah pencipta segala sesuatu, termasuk manusia. Islam juga menetapkan adanya alam akhirat sesudah kehidupan dunia, dimana pada saat itu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya. Karenanya, manusia harus terikat dengan perintah dan larangan Allah Swt. ketika menjalani kehidupan.

Adapun negara dalam Islam, keberadaannya diperlukan untuk melaksanakan hukum Allah Swt. Sumber hukum negara Islam adalah Al Qur'an dan hadis Nabi.  Rujukan ini bersifat tetap sehingga memberi kepastian hukum jangka pendek maupun panjang. Juga menjauhkannya dari pengaruh kepentingan, situasi dan kondisi.

Penggalian hukum dari Al Qur'an dan hadis dilakukan melalui ijtihad. Apa yang sudah dinyatakan secara tegas di sana, maka tidak boleh ada ijtihad dan tidak perlu ditetapkan oleh khalifah. Adapun untuk masalah yang tidak pasti, yang mungkin terjadi perbedaan pendapat, maka khalifah berhak untuk mengadopsi suatu pendapat yang dinilai paling kuat, baik itu hasil ijtihadnya sendiri atau ijtihad mujtahid lain. Dengan begitu, proses legislasi dalam Islam sangat murah bahkan tanpa biaya. Prosesnya pun cepat sehingga setiap problem yang muncul bisa segera ditentukan solusi hukumnya.

Minol dalam Pandangan Islam

Secara prinsip, minuman alkohol hukumnya haram dan dilarang karena termasuk khamr. Seseorang haram untuk meminumnya, menjualnya, memroduksinya, mendistribusikannya, maupun memberikannya sebagai hadiah pada orang lain. 

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 90 : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Lalu dilanjutkan dalam QS Al-Maidah ayat 91 : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Untuk mengatasi peredaran Minol yang marak di masyarakat, maka negara akan melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang keharaman dan dampak buruk dari Minol. Tentu saja, dengan dilandasi keimanan kepada Allah dan keyakinan atas pengawasan Allah di manapun dan kapanpun. 

Selain itu, negara juga menerapkan hukuman berat yang memberi efek jera bagi pelaku dan mencegah warga lain untuk melakukannya. Hukuman bagi peminum khamr adalah dengan dicambuk 80 kali pada bagian punggungnya. Sanksi ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasululllah saw. Sedangkan produsen dan penjualnya akan mendapat sanksi ta'zir, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada khalifah atau qadhi, sesuai ketentuan syariah. 

Dengan demikian, hanya sistem Islam yang mampu memberantas Minol dengan segala dampak buruknya. Tidak layak umat Islam menggantungkan diri pada legislasi demokrasi karena berharap lahirnya peraturan sesuai syariat Islam melalui jalan ini adalah suatu kemustahilan. Prinsip legislasi dalam demokrasi dan Islam adalah dua hal yang saling bertolak belakang dan tidak bisa disatukan selamanya.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations