Oleh : Lilik Yani
Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Paparan virus corona semakin tak terkendali. Penyebarannya menembus ke segala penjuru dunia. Berbagai jalan dibuka, peluang bagi si corona masuk leluasa.

Dalam kondisi demikian, pemerintah akan nekat mengadakan pilkada. Kebutuhan penting namun bisa ditunda. Berbeda dengan kebutuhan pokok seperti makan minum penduduk yang harus ditunaikan segera. Sementara pilkada bisa ditunda sampai kondisi negeri cukup aman melakukan pertemuan dalam keramaian.

"Pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Padahal, sudah banyak pihak yang mendesak agar pilkada ditunda mengingat penyebaran virus corona belum berhasil dikendalikan." (CNN Indonesia, 24/9/2020)

Masih ada pemimpin lama yang bisa melanjutkan tugas sesuai amanahnya. Sehingga pilkada bisa ditunda pelaksanaannya. Namun usulan dari berbagai pihak tidak dihiraukan. Pemerintah tetap nekat melaksanakan pilkada dengan berbagai resiko yang akan diterimanya.

Ada nafsu politik praktis dibalik rencana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang mendera. Padahal sudah ada prediksi, bahwa jika nekat melaksanakan pilkada akan terjadi klauster dan ledakan penularan virus semakin merajalela.

Jika lonjakan korban positif corona meningkat tajam, apakahsudah dipikirkan beban para nakes dan dokter yang akan menolong? Juga rumah sakit tempat merawat? Pengobatan, alat pelindung diri, dan berbagai fasilitas yang diperlukan jika terjadi lonjakan korban.

Seperti dilansir CNN Indonesia -- Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menyatakan tenaga kesehatan (naskes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak akan mencukupi bila  terjadi lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19) akibat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Kalau hitung-hitungan terjadi lonjakan yang hebat akibat pemilu itu, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tak akan tercukupi untuk menanggulangi itu. Itu jadi kekhawatiran kita," kata Daeng dalam webinar yang digelar KNPI secara daring, Kamis (24/9).

Daeng lantas meminta agar KPU bisa membuat skenario dan simulasi yang terukur agar tahapan Pilkada 2020 ke depannya bisa berjalan sesuai protokol kesehatan yang ketat.

Hal itu bertujuan agar para tenaga kesehatan bisa yakin bahwa pilkada bisa digelar dengan mematuhi protokol yang ketat.

"Kalau bisa lebih keras lagi sanksinya Pak. Karena kami orang kesehatan, kita ingin itu lebih keras sanksinya kalau misalnya ada yang melakukan kegiatan berkerumun di tahap pilkada itu lebih baik," kata Daeng.

Meski ada peraturan agar protokol kesehatan dikencangkan. Bahkan diberi sanksi keras sekalipun, maka kegiatan berkumpul itu tetap rawan terjadi penularan. Apalagi kesadaran warga negeri ini untuk hidup sehat teramat kurang. Masker saja tak semua mengenakan. Padahal sangat tahu kalau masker untuk penjagaan diri yang mudah agar tak mudah terkena paparan virus corona.

Kenyataan yang bisa disaksikan di masyarakat dalam segala lapisan, masih banyak orang berkeliaran tanpa masker. Bahkan hanya dianggap kamuflase belaka. Ketakutan pada petugas satpol PP yang berkeliling untuk menangkap masyarakat tak memakai masker. Jika kepergok baru dipakai secara benar.

Ketakutan ditangkap membuat masyarakat memakai jilbab yang benar. Petugas pergi, masker dibuka kembali. Ini karena kurang pemahaman dan tidak adanya kesadaran diri. Apalagi saat pilkada, dalam kondisi pesta demokrasi. Dimana sudah dipersiapkan berhari-hari sebelumnya sudah mengadakan pertemuan. Maka rasanya sulit untuk tidak interaksi jarak dekat.

Cukup berat mengendalikan banyak orang untuk mematuhi protokol kesehatan kecuali ada kesadaran diri dari semua pihak. Jika memang dirasakan berat untuk diajak tertib aturan, maka lebih baik ditunda saja pelaksanaannya. Daripada memakan banyak korban.

Kehilangan satu nyawa saja, masih lebih berat dari pada dunia seisinya. Apalagi sekarang sudah mencapai lebih dari 10.000 orang yang meninggal karena corona. Bisa dibayangkan jika terjadi klauster pilkada. Bagaimana para nakes dan dokter menolongnya? Beban berat tak sanggup ditanggung, menghadapi ledakan korban badai pilkada.

Itu hanya beban di dunia, dimana masih banyak orang dimintai pertolongan untuk mengatasi masalah. Kalau kejadian itu di akherat. Di mana tak ada yang bisa dimintai pertolongan karena semua orang sibuk dengan urusan sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Padahal setiap orang harus bertanggungjawab dengan urusannya sendiri. Masih sanggupkah jika bertambah banyak umat yang teraniaya karena klauster pilkada.

Kekhawatiran umat tak akan terjadi  jika ada pemimpin peduli umat. Pemimpin yang akan mengajak umat menjalankan ketaatan kepada aturan Allah. Menerapkan aturan Allah dalam segala aktivitas. Pemimpin yang mengutamakan keselamatan umat daripada nafsu diri untuk meraih jabatan yang didamba.

Umat gelisah berada dalam kebingungan. Adanya pandemi sudah cukup membuatnya menderita karena kebutuhan hidup tak tercukupi. Ditambah kebijakan pemerintah yang akan mengadakan pilkada. Dikhawatirkan terjadi ledakan jumlah korban akibat badai pilkada. Maka umat sangat merindukan pemimpin adil peduli umat itu segera tiba. Hingga Islam kembali memimpin dunia, dengan menerapkan seluruh aturan Allah di seluruh lini kehidupan.

Wallahu a'lam bish shawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations