Oleh: Ashaima Va

Ada yang viral pada badai pandemi tahun kedua ini. Netizen dihebohkan dengan mural Jokowi dan baliho para politisi.

Mural yang diduga bergambar wajah Jokowi di sebuah dinding di kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tangerang ini menjadi viral karena disertai tulisan 'Jokowi 404: Not Found'. Bagi kepolisian mural ini dianggap melanggar simbol negara. Tak lama setelah dihapus Polisi segera buru pembuat mural ini.

Sedangkan baliho para politisi dianggap berlebihan. Selain berukuran besar, baliho yang menampilkan politisi Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono ini dianggap mini mempati. Bukannya mengutamakan mengatasi pandemi mereka malah berebut perhatian demi elektabilitas.

Ada persamaan antara mural dan baliho, yaitu keduanya sama-sama pesan yang berada di ruang publik. Namun sayangnya perlakuan pada keduanya berbeda. Mural dianggap melanggar hukum, pelakunya diburu polisi, meskipun belakangan polisi tidak melanjutkan perkara ini setelah banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Sekalipun berupa kritik namun mural hanyalah media menyampaikan pesan. Menurut Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Igak Satrya Wibawa, mural merupakan street art sebagai media komunikasi dalam menyampaikan pesan, harapan, dan kritik pada pihak yang memiliki privilege atau kekuasaan tertentu. (Kompas.com, 19/8/2021)

Demokrasi Hipokrit

Selayaknya pemerintah jangan berlebihan menanggapi mural ini. Justru dari mural tersebut pemerintah jadi tahu kondisi rakyatnya. Karena ada beberapa mural lain yang juga dihapus diantaranya mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' hingga mural ''wabah sesungguhnya adalah kelaparan'.

Mural-mural ini sungguh mewakili perasaan rakyat yang sebenarnya. Dipaksa di rumah saja tanpa ada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dari penguasa hasilnya tentu saja kelaparan. Berbeda nasibnya dengan baliho. Sekalipun menuai kritik karena kurang empati di tengah pandemi, baliho ini tetap ada bahkan semakin banyak. Karena mereka berkuasa baliho mereka resmi dan bakalan aman. Pesan rakyat siap-siap dihapus, pesan eksis para politisi tetap eksis.

Hal ini tak aneh terjadi dalam demokrasi. Kebebasan bersuara hanya berlaku bagi orang yang memiliki kekuasaan. Rakyat yang tak memiliki kuasa, dibungkam tak boleh bersuara. Baliho, sekalipun tak tepat di masa pandemi tak ada yang merubuhkan. Sedangkan mural yang berisi suara hati rakyat dengan segera dihapus. Sebuah hipokrisi yang lazim dalam demokrasi.

Kritik dalam Islam adalah Ibadah

Berbeda dengan pemerintahan dalam Islam. Kritik atau dikenal juga sebagai muhasabbah lil hukam adalah perkara yang diatur oleh syari'at. Terhadap kebijakan yang zalim Islam memerintahkan untuk memuhasabahi penguasa. Bahkan dinilai sebagai sebaik-baik jihad. Sebagaimana tercantum dalam hadist.

«أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُحَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakimdan lainnya)

Pemerintah anti kritik hanya akan menjadi pemerintahan yang diktator terhadap rakyatnya. Menutup mata dan telinga terhadap keburukan dan melanggengkan kezalimannya. Islam tentu saja mengharamkan pemerintahan yang seperti ini. Pemerintah yang benar-benar jadi pelayan untuk mengurusi urusan rakyatnya. 

Wallahu a'lam bish showab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations