Oleh : Eno Fadli
Pemerhati Kebijakan Publik

Baru-baru ini Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan pernyataan akan penghapusan 155 buku pelajaran agama yang terdapat konten radikal, dan juga merevisi materi khilafah dan nasionalisme. Fachrul Razi menyatakan bahwa revisi materi khilafah karena khilafah dianggap tidak lagi relevan di Indonesia.

Adanya penghapusan konten radikal merupakan bagian dari program penguatan moderasi beragama yang dilakukannya (Terkini.id,02/07/2020). Selain itu seluruh materi ujian dimadrasah yang mengandung konten jihad pun telah ditarik dan diganti.

Ratusan buku yang direvisi dari mata pelajaran Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Quran dan Hadis, serta Bahasa Arab.

Ratusan buku dari lima mata pelajaran tersebut setelah direvisi dipastikan akan dapat dipakai tahun ajaran 2020/2021 ini.

Tidak hanya itu, Fachrul Razi juga menyampaikan bahwa program moderasi beragama tidak hanya dilakukan dengan merevisi dan menghapus buku-buku yang dianggapnya akan menghilangkan toleransi beragama dan menjurus ke arah radikal tapi juga akan menjalankan program pembangunan rumah moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta adanya penguatan bimbingan perkawinan.

Disertai pelatihan guru-guru dan dosen, penyusunan modul pengarus utamaan Islam Wasathiyah, serta madrasah ramah anak.

Menelaah dari program-program pemerintah dalam dunia pendidikan dengan adanya revisi tentang materi khilafah dengan menjelaskan bahwa khilafah tidak relevan lagi di Indonesia serta dengan menghilangkan materi jihad pada kurikulum pendidikan dinilai menjauhkan generasi Islam dari ajaran agamanya dan ini merupakan bentuk Islam ofobia serta penyesatan yang sistematis.

Jika dianalisa lebih dalam, setiap program pendidikan yang dikeluarkan pemerintah lebih mengarah kepada penolakan yang disebabkan kekhawatiran pemerintah terhadap kepentingan kepentingan yang dimilikinya.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menjadikan kapitalis sebagai sistem bernegara, dan Khilafah merupakan ancaman yang menakutkan bagi kapitalis, karena Khilafahlah yang akan menghentikan hegemoni kapitalis.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengarah kepada kurikulum sekuler yang pastinya akan menghasilkan generasi sekuler, hal ini pastinya akan menimbulkan pemahaman yang menyimpang dan akan menjauhkan peserta didik dari ajaran agamanya.

Padahal dalam Islam negara merupakan institusi yang yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Negara akan senantiasa menyusun kurikulum yang akan membentuk pola pikir dan pola sikap yang Islami, bukannya malah menjauhkan generasi muda terhadap ajaran agamanya.

Seperti diketahui bahwa khilafah dan jihad merupakan ajaran Islam. Khilafah yang merupakan sistem pemerintahan dalam Islam juga merupakan institusi sebagai pengganti peran kenabian yang dalam menjaga agama, menjalankan hukum-hukum Allah SWT serta menata dan mengatur kepentingan umat dan maslahat hidupnya berdasarkan syariah.

Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh Nabi. Setiap Kali seorang Nabi meninggal, Nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para Khalifah, yang berjumlah banyak. “Para Sahabat bertanya.“ Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi saw bersabda,"Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka atas apa saja yang mereka urus”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Terbukti hanya dengan pemerintahan Islamlah ajaran Islam beserta aturannya dapat dilaksanakan secara sempurna. Begitupun pada dunia pendidikan, pemerintahan Islam senantiasa akan mengeluarkan kurikulum pendidikan yang bertujuan menanamkan prinsip-prinsip keimanan pada generasi muda sehingga dapat membentuk generasi yang mempunyai ‘aqliyah dan nafsiyah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations