Oleh: Ummu Saif

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik tuas gas politik dengan maksimal. Laju politiknya menjadi lebih cepat 10 kali lipat dari rencana semula.

Meski mendapat komentar dari berbagai pihak karena dinilai minim pengalaman serta anggapan memanfaatkan politik aji mumpung untuk menjadi kepala daerah, hal itu tidak membuat Gibran Rakabuming Raka menghentikan langkahnya.

Praktik kekuasaan turun temurun bukanlah perkara baru dalam sistem demokrasi. Pelegalan politik dinasti oleh MK pada 8 Juli 2015, membuat praktik ini makin subur. Orang-orang yang duduk di kursi jabatan direstui atas dasar ikatan keluarga bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas.

Suara terbanyak menjadi syarat untuk bisa menikmati kekuasaan. Olehnya itu, segala sumber daya akan dikerahkan untuk memperoleh jabatan, termasuk menjadi politisi secara tiba-tiba saat orang terdekatnya berada diposisi puncak pemerintahan.

Kapasitas diri tidak lagi menjadi prioritas, faktor kedekatan menjadi modal vital bagi kontestan, penyalahgunaan wewenang pun terlihat jelas. Negara kini dibangun dengan dasar melindungi dan mempertahankan kepentingan pribadi bukan lagi atas panggilan luhur sebagai pelayan umat. Politik dinasti tidak akan bisa dielakkan selama negara tetap setia dalam sistem demokrasi.

Dalam Islam, kepemimpinan hanya akan diraih dengan ketentuan syariat dan dukungan umat. Negara yang dibangun dengan aqidah Islam akan melahirkan sosok pemimpin yang berdedikasi dalam perjuangan menerangi dunia dengan cahaya Islam.

Seorang pemimpin sejati memiliki kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah dan mengambilnya adalah bentuk ibadah yang akan dihisab olehAllah SWT, olehnya itu dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan umat sebab . Politisi ini hanya lahir dalam suasana keimanan.

Sungguh, hanya Islam satu-satunya solusi untuk menyelesaikan seluruh problematika yang ada saat ini. Menghilangkan politik dinasti, menghadirkan politisi Islam yang sejati.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations