Oleh : Novi Octavia maulani

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya marak sekali perzinahan di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang dipaksa ataupun dengan sukarela karena suka sama suka.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim. Terkhususnya di kalangan mahasiswa. Maraknya terjadi kekerasan seksual baik itu sesama mahasiswa ataupun dosen dengan mahasiswa.

Salah satu contohnya yaitu terjadinya pelecehan seksual di Universitas Riau (UNRI) seorang mahasiswa dilecehkan oleh dosennya sendiri.

Karena hal tersebut Menteri Pendidikan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal tersebut pun disetujui oleh Menteri Agama Yaqut.

Namun ada pasal-pasal kontroversi yang membuat tokoh dan ormas-ormas Islam seperti MUI pusat menyebut bahwasanya pasal tersebut justru melegalkan seks bebas. 

Dengan adanya kalimat 'tanpa persetujuan korban' bukankah itu artinya boleh melakukan seks bebas asalkan suka sama suka? Bukankah itu sama dengan melegalkan perzinahan?

LOGIKA BERBAHAYA

Sangat berbahaya apabila Permendikbud ini tetap ada karena sudah jelas-jelas hanya berfokus pada kekerasan seksual dan membiarkan seks bebas dengan alasan suka sama suka.

Pertama : 

Yang membuat semakin jelas bahwa Permendikbud tersebut melegalkan seks bebas adalah terdapat kata-kata "tanpa persetujuan", jadi kalau ada persetujuan antara kedua belah pihak artinya seks diperbolehkan?

Apabila seks diperbolehkan karena suka sama suka, maka tindakan aborsi pun bisa dilakukan apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Inilah cara berpikir liberal yang diadopsi oleh CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) yaitu Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Yang intinya hubungan seks diluar nikah adalah hak warga negara dimana negara dan agama tidak berhak ikut campur. 

Kedua :

Dalam Permendikbud pasal 5 ayat 2 bagian (a) tidak kalah kontroversi dengan ayat sebelumnya, karena dalam ayat 2 ini berpotensi untuk melindungi penyimpangan seksual kaum LGBT. Isi dari pasal 5 ayat 2 bagian (a) yaitu "menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban"

Identitas gender disini tidak dijelaskan secara detail, ambigu bagi yang membaca. Artinya identitas gender disini bisa bermakna perempuan, laki-laki, ataupun gay dan lesbian. 

Kembali lagi ke pasal 5 ayat 2 bagian (a) maka lingkungan kampus tidak boleh mengkritik apalagi melarang kaum LGBT karena itu sudah termasuk kedalam mendiskriminasi atau melecehkan.

Ketiga : 

Dalam pembentukan satuan tugas untuk penanganan kekerasan seksual yang sesuai standar Permendikbud maka sangat berpotensi kaum feminis dan liberal lah yang akan memegang. Karena hanya Islam lah yang memiliki pandangan berbeda terhadap hal tersebut. Maka kelompok-kelompok Islam akan sulit menjadi satuan tugas dalam penanganan hal tersebut.

Islam Menghapus Kejahatan Seksual

Apabila kita lebih menilik lebih dalam isi dari Permendikbud baik dari segi frasa dan arti kalimat maka bisa dipastikan bertentangan dengan Islam. Hal ini tentu membahayakan umat.

Padahal Islam sudah mengatur tentang kejahatan seksual. Tapi justru dianggap menjadi fitnah terhadap Permendikbud. Perhatikan firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 33 dijelaskan bahwa dilarang memaksa budak untuk melakukan pelacuran.

Apabila dalam Islam perbuatan diatur oleh hukum syariah, berbeda halnya dengan liberal perbuatan diatur tergantung persetujuan diri kita sendiri. Maka apabila Islam begitu melarang kejahatan seksual baik itu dipaksa atau dilakukan suka sama suka beda halnya dengan liberal apabila ada persetujuan diantara keduanya maka negara tidak berhak mengatur dan itu menjadi ranah pribadi yang bisa dilakukan semau diri.

Dalam Islam sendiri apabila seks bebas dilakukan maka ada hukumannya yaitu terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 2 yaitu cambuk keduanya 100 kali, apabila korban perkosaan maka terbebas dari hukum, seseorang yang hendak melakukan zina tapi tidak kesampaian hukuman penjara 3 tahun ditambah cambuk juga pengasingan, dan apabila pelaku adalah LGBT maka sanksinya adalah dibunuh.

Islam menutup celah kejahatan serapat-rapatnya maka supaya itu tidak terjadi perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan laki-laki menjaga pandangan, juga dilarang berduaan karena yang ketiga adalah setan. 

Bisa dilihat negara ini tidak bersandar pada aturan Islam, justru sistem lain yang ada. Maka supaya permasalahan ini berhenti haruslah diterapkan Sistem Islam yang Kaffah. Hanya dengan itu seluruh manusia akan terjaga dan terlindungi.

Begitu mengerikannya adzab Allah apabila kita tidak patuh terhadap apa-apa yang Dia turunkan perhatikanlah Q.S Al-Furqan ayat 68-69, akan Allah lipatgandakan adzab pada dirinya di Hari Kiamat.

Wallahu'alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations