Oleh: Umi Hanifah S.Ag
Komunitas Aktif Menulis

Rancangan UU larangan minuman beralkohol yang digagas oleh DPR menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra menyatakan jika disahkan menjadi UU maka akan bisa menutup sektor pariwisata.

Merespons RUU itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos maka akan bisa menghambat sektor pariwisata. Www.bbc.com (13/11/2020).

Padahal minuman keras merusak kesehatan dan bisa menutup akal, sehingga menjadikan peminumnya hilang kendali. Terbukti miras menjadi penyebab banyaknya kejahatan, dari pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain sebagainya. Hal itu juga diakui oleh Mabes Polri, bahwa miras menjadi latar belakang tindak pidana.

Mabes Polri mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, ada ratusan kasus tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman beralkohol yang dikonsumsi pelaku di Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan data tersebut menggambarkan terdapat kasus yang memang dilatarbelakangi karena konsumsi alkohol.

"Kalau boleh kami berikan gambaran, memang dalam beberapa kasus tindak pidana ada hal-hal yang memang dilatarbelakangi karena alkohol. Selama tiga tahun terakhir, mulai 2018 sampai 2020 sebanyak 223 kasus," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11). Cnnindonesia.com.

Dari penjelasan diatas tentu relevan kalau miras harus diberantas tuntas. Untuk memutus mata rantai beredarnya tentu produksinya harus segera dihentikan. Adanya pihak yang mengkomsumsi karena masih tersedianya miras, disinilah pentingnya UU pelarangan minol itu harus segera disahkan.

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat negeri ini mengharamkan adanya miras. Alquran secara tegas menilai bahwa minuman keras adalah sebagai salah satu aktivitas setan yang harus dihindari oleh umat. Melalui minuman keras, dapat timbul permusuhan, karena dalam keadaan mabuk peminumnya tidak dapat mengontrol diri. 

Larangan tersebut bukan hanya ditujukan kepada yang meminumnya, tetapi semua yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengannya. Dari lbnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ‏  

“Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, pemberi minum (orang lain), penjualnya, pemerasnya, pengantarnya, yang diantar kepadanya, dan yang memakan harganya.” (HR. Abu Daud dan Hakim).

Islam sebagai sebuah sistem jika diterapkan akan menjaga akal dan jiwa, karena bagi siapapun yang berhubungan dengan khamr akan dihukum cambuk 80 bahkan sampai 100 kali. Sanksi yang tegas akan menjadikan takut bagi pelaku dan orang yang terkait dengannya. Dengan demikian kehidupan masyarakat akan terjaga dari kejahatan dan melahirkan ketenangan.

Pelaksanaan sanksi dalam islam berlaku adil, siapapun tidak pandang bulu. Seperti dikutip dalam buku Sang Legenda Umar bin Khattab karya Yahya bin Yazid Al Hukmi Al Faifi. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa saudaranya yang bernama Abdurrahman bin Umar bersama Abu Saru'ah bin Al Harits mabuk karena minum khamr ketika berada di Mesir di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kemudian memerintahkan agar Abdurrahman yang nota bene putranya dicambuk sebagai hukuman yang harus diterima. Demikianlah penjagaan khalifah karena sikap amanah, bukan keuntungan materi yang ingin didapat.

Sebaliknya, sistem demokrasi kapitalisme yang dianut negeri ini tidak segera menghentikan produksinya. Manfaat materi masih menjadi pertimbangan kebijakan yang akan diterapkan. Terbukti para wakil rakyat masih belum satu suara dalam memutuskannya, padahal efek miras sangat berbahaya bagi peminum dan orang lain. 

Masyarakat tidak layak berharap terhadap sistem ini untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Tak ada jalan lain jika ingin kehidupan tenang, tinggalkan sistem demokrasi kapitalisme dengan menerapkan sistem islam kaffah dalam institusi Khilafah. 

Allahu a’lam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations