Oleh : Vazrin Agustin

Pada 2 Februari 2021 rakyat Indonesia dikejutkan dengan pelegalan minuman keras. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpes yang Ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan ini pastilah mengundang banyak kritikan dari masyarakat khususnya umat muslim. Alhasil, Selang beberapa pekan Presiden Jokowi mencabut lampiran perpres tersebut karena mendapat macam masukan dari Ulama-ulama, muhammadiyyah dan ormas lainnya. Karena banyak sekali yang menentang aturan tersebut.

Pencabutan ini membuat sebagian masyarakat bernafas lega. Karena miras tidak lagi dilegalkan. Tetapi apakah dapat menghilangkan dampak buruk dari miras? Tentu tidak. Nyatanya hanya dengan pencabutan ini, tidak akan menghentikan peredaran miras. Begitu pun tidak ada pelarangan produk miras dan pendistribusian miras.

Miras tidak akan pernah hilang dari negara dengan sistem Kapitalisme yang selalu mengutamakan keuntungan. Karena jika miras dihilangkan, maka negara dengan Sistem Kapitalisme pasti akan merugi. Seperti dilansir dalam beritasatu.com Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengaku, pihaknya terkejut dengan adanya upaya negara untuk mengatur pelarangan minuman berakohol. “Negara sepertinya mencampuradukkan antara masalah ekonomi dengan masalah sosial. Fenomena sosialnya adalah banyaknya korban jatuh akibat minuman oplosan. Minuman oplosan jauh berbeda dengan minuman alkohol resmi yang dapat dibeli di hotel atau supermarket,” kata dia dalam perbincangan bisnis yang diadakan di Restoran Salero Jumbo, Rabu (21/9).

Terlihat bahwa Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia menyayangkan kebijakan pemerintah yang mengatur pelarangan minol. Karena itu akan berdampak pada pemasukan negara yang akan berkurang. Dari sini, kita melihat bahwa negara Kapitalisme hanya memikirkan tentang keuntungan tanpa memikirkan dampak apa yang dihasilkan jika minol beredar dikalangan masyarakat.

Kita sebagai umat muslim tidak bisa meminta kepada pemerintah kapitalisme untuk menghentikan produksi, pendistribusian miras dikalangan masyarakat. Sehingga siapapun dapat mengkonsumsi minol. Tetapi, kita mempunyai Negara yang jika diterapkan maka semua pangan yang haram akan dihempaskan sehingga tidak beredar dikalangan umat muslim. Negara tersebut ialah Khilafah.

Islam sangat mengatur segala hal. Dari bangun tidur hingga bangun negara sudah ada peraturannya dalam islam. Dan aturan tersebut sudah pasti sesuai dengan fitrah manusia, karena aturan ini berasal dari Al-Khalik yaitu Sang Maha Pencipta.

Karena minol hukumnya haram untuk dikonsumsi karena mendatangkan kemudhorotan. Daulah Khilafah tidak akan membiarkan minol beredar dikalangan umat muslim. Hal itu sebagai penjagaan agar umat muslim menjauh dari hal hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak hanya minol saja, tetapi pangan haram lainnya akan dicegah untuk masuk ke pemasaran kaum muslim.

Dan bagi non muslim dalam Daulah Islam, mengkonsumsi minol dan pangan haram lainnya merupakan hak mereka, karena mereka tidak beriman. Tetapi, negara mengambil kebijakan bahwa minol dan pangan haram lainnya hanya berada didalam rumah orang-orang non muslim. Tidak boleh ada di pasaran. Karena pangan yang haram tersebut hanya untuk dikonsumsi secara pribadi saja. Allahu a’lam bishawwab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations