Oleh : S.Wahyuni

Belakangan ini sering kita temui berita tentang kelangkaan tahu dan tempe di pasaran. Padahal hampir semua kalangan masyarakat Indonesia mengkonsumsinya untuk makanan sehari-hari.

Karena tahu dan tempe termasuk makanan yang harganya sangat terjangkau, selain itu juga mempunyai kandungan gizi yang tak kalah dengan makanan yang lainnya.

Konsumen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan hilangnya stok tahu dan tempe dilapak pedagang dalam dua hari terakhir. Kejadian ini imbas mogok produksi dikalangan perajin kedelai. (Merdeka.com, 04/01/2021)

Secara terpisah Sekretaris Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram (kg). (https://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-gorengan-dan-pedagang-warteg-menjerit-tahu-dan-tempe-hilang-di-pasaran.html)

Naiknya harga bahan baku kedelai impor membuat para perajin tahu di Bogor hingga se-Jabodetabek melakukan libur produksi massal mulai 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak ada perhatian pada perajin tahu dan tempe mengenai kenaikan harga kedelai. (Republika.co.id,02/01/2021)

Sekjen Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI), Musodik, mengatakan, sekitar 25 pengrajin tahu di Bogor yang tergabung dalam SPTI juga turut libur produksi. Mereka tersebar di daerah Parung, Jasinga, Cibinong, dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. (Republika.co.id,02/01/2021)

Kelangkaan pangan bisa muncul sebagai akibat minimnya ketersediaan bahan pangan dipasaran. Ketika stok pangan menipis, maka harganya akan melambung tinggi. Saat itu, biasanya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan yang beredar di pasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,24 triliun (kurs Rp 14.200). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS). (Kompas.com,03/01/2021)

Ketua Umum Serikat Petani (SPI) Indonesia Henry Saragih mengatakan pelonggaran impor pangan tampak jelas dalam revisi UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). UU Cipta Kerja menghapus frasa pasal 30 ayat (1) beleid itu yang berbunyi: “setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.” (https://tirto.id/rezim-impor-pangan-karena-uu-cipta-kerja-jokowi-f6im)

Memang sangat ironis, di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini terjadi kelangkangan bahan pangan terutama kedelai. Dan jalan keluar yang diambil pemerintah adalah dengan mengimpornya. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan stok pangan dengan memberdayakan potensi pertanian di negeri ini? Pemerintah lebih memilih cara instan untuk memasok pangan, yaitu kebijakan impor.

Ketergantungan pangan negara terhadap negara lain akan mengakibatkan negara mudah dijajah dan dikuasai. Bagaimana kebijakan pangan di sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Jawabannya ada pada politik pertanian di sistem Islam yang mengacu pada  peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan  yang adil.

Cara Islam mewujudkan kemandirian pangan adalah dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah. Dengan penerapan sistem Islam kaffah maka negara akan mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Di antara kebijakan yang akan diambil jika negara mau menerapkan sistem Islam adalah:

Pertama, hentikan impor, berdayakan sektor pertanian. Sejak menjamurnya sektor industri, pertanian seolah dipandang sebelah mata. Lahan pertanian kian digusur karena disulap menjadi bisnis real estate dan profesi petani pun kian langka  seiring penggusuran lahan sawah milik petani.

Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.

Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan: (1) membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah Saw, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin Khaththab telah bersabda, “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud].

(2) setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya. Siapa saja yang membutuhkan biaya mengelola tanah, negara akan memberinya modal dari Baitulmal. Sehingga yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal.

Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Selain itu, negara akan memastikan tidak adanya kelangkaan barang akibat larangan Islam menimbun barang.

Inilah gambaran, bagaimana Islam mengatasi kelangkaan pangan. Dimana negara hadir secara konkret untuk mengatasi problem sosial dan ekonomi yang menjadi dampak dari kelangkaan pangan tersebut. Karena itu hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah lah kemandirian pangan akan terwujud.

Wallahu A’lam Bishowab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations