Oleh: Novriyani, M.Pd.
Praktisi Pendidikan

Dengan adanya berbagai usulan dari akademisi dan elemen masyarakat terkait penghapusan Ujian Nasional, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mencanangkan penerapan asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional di tahun 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, asesmen nasional tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, tetapi juga mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil (KOMPAS.com 11/10/2020).

Menurut Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang memberikan usulan dibuatkannya sistem portofolio pencapaian siswa hingga akhir pendidikan sebagai pengganti penilaian dari UN. Ketua IGI M Ramli Rahim menjelaskan, sistem portofolio ini merupakan tempat dimana catatan siswa tersimpan sejak mulai pertama kali masuk sekolah sampai kemudian tamat dari sana. "Dari situ dapat terlihat dengan jelas bakat minat dan kemampuan siswa serta pencapaian pencapaian mereka mulai dari sejak pertama masuk sekolah hingga mereka menamatkan pendidikannya," ujar Ramli dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (13/12).

Yang menjadi latar belakang penghapuan Ujian Nasional ini karena keadaan yang masih dalam suasana pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan Ujian Nasional yang berakibat pada penambahan kluster baru. 

Disisi lain, kondisi ini dinilai tidak memiliki nilai signifikan dalam mendidik siswa. Namun, jika diamati permasalahan penghapusan Ujian Nasional bukan hanya sebatas tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pencapaian siswa saja. 

Perlu ditelaah kembali terkait visi, misi, metode, kurikulum dan evaluasi pembelajaran dalam sistem demokrasi saat ini. Di sistem demokrasi saat ini, pemerintah hanya fokus pada kuantitas atau jumlah peserta didik yang banyak, bukan melihat bagaimana kualitas yang dihasilkan dari peserta didik tersebut setelah mereka selesai menempuh pendidikan. 

Pemerintah telah banyak melakukan revisi kebijakan dalam kurikulum yang selama ini mengalami perubahan dan pergantian. Mulai dari KBK, KTSP, hingga K-13 yang itu semua tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hasil pembelajaran siswa dan tidak memberikan output dalam pendidikan. 

Begitu banyak lulusan SMA/SMK hingga perguruan tinggi yang menjadi pengangguran karena negara hanya fokus pada keuntungan yang besar dengan kuantitas jumlah peserta didik dari setiap sekolah.

Berbeda dengan  sistem pendidikan Islam. Asas dan kurikulum pendidikan dalam Islam adalah akidah Islam. Kurikulum yang disusun haruslah didasarkan pada akidah Islam. Selain itu juga metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu menjadi individu sejati yang selalu memakai ilmu pengetahuannya dalam setiap sendi kehidupan. 

Terkait pengajaran pada tsaqofah dan ilmu pengetahuan diberlakukan pada semua jenjang pendiidkan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dalam hal ini, tidak hanya sebatas ilmu tentang akhlak dan ibadah, namun menyangkut muamalah seperti ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, politik yang semuanya dilandaskan pada ajaran Islam. 

Anggaran pendidikan, negara sepenuhnya bertanggung jawab terhadap warganya agar memperoleh pendidikan yang sama dengan memberikan pendidikan gratis kepada semua warganya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi rakyatnya seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Tidak hanya sarana dan prasarana, namun negara akan memfasilitasi pendidik (guru) yang berkompeten di bidangnya yang dapat menunjang pendidikan bagi warganya.

Demikian gambaran umum bagaimana sistem pendiidkan dalam Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan baik sosial maupun sains akan dapat tercapai dengan suatu model pendidikan yang baik dan benar. Tentu Islamlah yang memiliki sistem pendiidkan yang baik dan benar sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan cemerlang.

Wallahu’alam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations