Oleh: Tria Regia Lindi, S.Pd.
Guru bahasa Inggris

Dakwah merupakah salah satu kewajiban bagi setiap muslim.

Terdapat banyak nash yang menjelaskan tentang kewajiban dakwah, salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah SWT. Berfirman:

وَلْتَكُنْمِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - ١٠٤

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (TQS. Ali Imran: 104)

Namun apa jadinya jika dalam aktivitas dakwah, para da’i  harusdisertifikasi terlebih dahulu untuk menjalankan kewajiban dakwahnya ini?

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR. Ia menyatakan akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Dr. Amirsyah Tambunan menolak rencana tersebut. Karena, menurut Amirsyah, sertifikasi ini tidak jelas manfaat yang diterima oleh penceramah dandai yang akan disertifikasi.

Ia mengungkapkan, selama ini para dai dan penceramah yang berasal dari NU, Muhammadiyah, dan Al Wasliyah sudah memperoleh wawasan kebangsaan yang dilaksanakan MUI dengan dai bersertifikat dalam program penguatan kompetensi da’i, termasuk wawasan kebangsaan.

Penguatan moderasi adalah alasan sertifikasi dai ini dilakukan, sedangkan moderasi sendiri merupakan upaya pemerintah untuk mencegah munculnya paham radikalisme di tengah masyarakat. Sebenarnya apa yang dimaksud pemerintah dengan istilah radikalisme tersebut yang kemudian ditakuti akan membahayakan negara? Apakah dengan adanya serifikasi da’i ini pemerintah akan lebih mudah melabeli pendakwah yang tidak berpaham “moderat” dengan istilah“radikal”?

Apakah benar paham radikalisme yang dimaksud pemerintah selama ini telah terbukti membahayakan negara? Padahal nyatanya keberadaan paham sekulerisme liberal lah yang telah banyak menyumbangkan kerusakan dan penderitaan bagi rakyat. Lalu, apakah sertifikasi da’i ini merupakan solusi bagi rakyat?

Sejatinya, kualitas wawasan kebangsaan para da’i bukanlah penyebab dari persoalan multi dimensional yang menimpa negeri ini. Jika kita saksikan Indonesia terdapat banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada periode september 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa meningkat 2,76 juta dibanding tahun lalu. Disamping itu, lapangan pekerjaan yang tersedia pun terbatas hanya untuk orang berpendidikan dan ber-skill saja, sedangkan biaya pendidikan juga mahal.

Selain itu, menurut pengamat, kondisi hutang Indonesia masuk kategori lampu merah. Berdasarkan data bank Indonesia, posisi hutang Indonesia pada kuartal 1 2021 mencapai 415, 6 milyar dollar AS atau 5.943, 1 triliyun rupiah, mendekati 6 ribu triliyun rupiah.

Padahal Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun SDA kini berada di tangan swasta. Kekayaan dari hasil SDA hanya berkutat pada segelintir orang. Inilah salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

Persoalan demikian seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan, bukan justru abai dan disibukkan dengan hal yang tidak berkorelasi dengan permasalahan yang dihadapi umat.

Sertifikasi wawasan kebangsaan bukanlah standar untuk mengukur kompeten tidaknya para da’i. Tapi, kompetensi itu dinilai berdasarkan keilmuan yang dimiliki, konsistensinya memegang kebenaran, dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dakwah mestinya disampaikan sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunah. Bukan berdasarkan pada pertimbangan dan penilaian manusia.

Jika untuk penceramah saja harus dibuat ini itu, mengapa untuk penguasa dan pejabat negeri ini justru tidak diributkan dengan sertifikasi? Bila benar-benar harus merealisasikan kecintaan pada negeri, bukankah rasa cinta itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata? Bukan sekadar sertifikat di atas kertas atau jualan slogan semata. Namun, dengan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan negara.

Maka dari itu, sudah saatnya kita membuka mata dan pikiran kita untuk melihat akar persoalan umat yang sebenarnya bukan terletak pada ide Islam yang dibawa oleh para penceramah yang menyuarakan Islam di negeri ini, melainkan adanya paham sekulerisme liberal yang telah lama bercokol di negeri ini, inilah yang seharusnya menjadi fokus perjuangan untuk membabat habis ide-ide sekuler, lalu menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi, yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Wallahua’lam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations