Oleh: Tati Sunarti, S.S

Dinukil dari harian berita republika.co.id, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan melaksanakan program sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai. Menag menilai bahwa program ini memiliki tujuan salah satu diantaranya adalah untuk menguatkan moderasi beragama.

Selain dari penguatan moderasi beragama, tujuan lain dari sertifikasi ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi para dai dengan harapan mampu menjawab dan menanggapi isu-isu aktual. Bahkan untuk membantu terlaksananya program ini, Menag menggandeng beberapa organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia.

Namun, tidak semua stakeholder dari ormas yang digandeng Kemenag meng-amin-kan program tersebut. Salah satunya adalah reaksi penolakan dari MUI. Dr. Amirsyah Tambunan, Sekretatus Jenderal MUI, menilai bahwa sertifikasi ini tidak jelas. Sekjen MUI tersebut mempertanyakan apa manfaat yang diterima oleh para dai? 

Pasalnya, selama ini para dai dari NU, Mumahammadyah dan Al-Wasliyah  sudah mendapatkan semua yang dimaksudkan oleh Kemenag seperti wawasan kebangsaan. Para dai bahkan bersertifikat pada program penguatan kompetensi (republika.co.id).

Di lain pihak, Ketua Umum Ikatan Dai Seluruh Indonesia, KH. Ahmad Satori, mengingatkan sertifikasi ini harus bertujuan karena Allah SWT, tidak boleh ada kepentingan hawa nafsu kelompok tertentu yang terselubung di dalamnya. 

Ketua Umum IDSI ini pun menambahkan bahwa program ini sudah bagus hanya saja tujuan akhirnya barus bermuara untuk meningkatkan kompetensi para dai bukan program ‘titipan’. (ayobandung.com).

Jika diperhatikan, program ini memang menyasar pada seluruh penceramah termasuk para biksu, pendeta dan lainnya. Hanya saja, bagaimana pun harus menjadi perhatian semua pihak dalam rangka apa program ini diwacanakan. Jika yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kompetensi. Sudahkah sesuai? 

Jika yang dimaksud adalah untuk penguat wawasan kebangsaan, mengapa hanya menyasar pada para penceramah saja? Bukankah para pejabat pun harusnya mengikuti program yang sama. 

Jika yang dimaksud adalah untuk menguatkan moderasi beragama. Bukankah itu hanya akan melahirkan para dai yang sejalan dengan penguasa. Dan menutup ruang bagi para dai yang kritis mengingatkan penguasa dari kekeliruan menuangkan kebijakan. Para dai yang sering dicap sebagai dai radikal, provokatif dan intoleran.

Jangan sampai program ini menimbulkan polemik serupa seperti polemic yang terjadi pada tes wawasan kebangsaan yang dilakukan pada KPK.

Dimana Letak Urgensitasnya?

Gencarnya wacana program ini, seolah persoalan negeri ini hanya berkutat pada isu radikalisme. Korupsi uang negara yang dilakukan para pejabat hanya dianggap angin lalu. 

Penekanan dan penanganan korban wabah corona bukan persoalan penting apalagi genting. Meningkatnya pengangguran, maraknya TKA yang masuk ke dalam negeri, SDA yang digondol asing dan aseng luput dari mata. Dan banyak persoalan negeri yang justru lebih membutuhkan solusi.

Program ini terlalu dipaksa untuk direalisasikan. Disadari ataukah tidak program ini akan membelah umat menjadi dua kelompok. Kelompok yang sejalan dengan lisan penguasa, dan kelompok lainnya yaitu kelompok yang tidak sejalan. Kondisi ini justru akan menimbulkan keakutan pada masyarakat terhadap agamanya sendiri. Agamanya yang lurus yang sesuai dengan kitab dan sunnah. 

Mengapa demikian? Karena dinilai dari aspek manapun penguatan moderasi beragama adalah langkah yang menjauhkan para dai dan umat dari agamanya sendiri teruama Islam. Islam merupakan agama yang haq, sempurna dan menyeluruh. 

Sehingga tidak perlu bahkan tidak boleh adanya sebuah moderasi. Moderasi justru hanya akan mengaburkan kesempurnaan dan kebenaran Islam sebagai aturan hidup dan solusi atas seluruh persoalan kehidupan. Dan yang paling fatal adalah menjauhkan ummat dari agama (Islam).

Apa Sebetulnya Tujuan Program ini?

Mengambil pelajaran dari tes wawasan kebangsaan KPK, siapa saja yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi justru didepak. Akankah sertifikasi berbasis wawasan kebangsaan atas para dai akan bernasib serupa?

Sehingga program sertifikasi ini dengan sendirinya akan mengkotak-kotakakan para dai dengan dua kategori yaitu toleran dan radikal.

Harus menjadi pengetahuan bersama, bahwa standar kompeten tidaknya seorang dai bukan berdasarkan pada wawasan kebangsaan semata, tapi berdasarkan keilmuan yang dimiliki, keteguhannya menyampaikan yang haq, serta ketakwaannya pada Allah dan Rosul-Nya. 

Dakwah itu Mengajak Berbuat Makruf dan Mencegah Berbuat Munkar

Dakwah sesungguhnya adalah perintah dari Sang Pencipta, Allah SWT. Maka legalitasnya pun hanya dari Allah semata.

“Dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung” (TQS Ali-Imron: 104)

Maka jalan satu-satunya untuk meningkatkan kualitas para dai adalah memfasilitasi mereka dalam memperdalam ilmu agama, membuka ruang bagi para dai menyampaikan muhasabah bagi pihak mana saja yang memang perlu untuk diluruskan. Serta mendukung para dai untuk membersihkn umat dari bahaya pemahaman sekulerisme, pluralisme, feminisme, liberalisme, hedonism dan pemahaman rusak lainnya.

Seyogyanya Kemenag fokus di topik-topik di atas. Dan menjadi wadah meningkatkan kecintaan terhadap agama bukan malah menguatkan moderasi agama yang tidak perlu. 

Wallahu’alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations