Setelah menunggu selama 3 tahun, akhirnya kasus penyidik KPK Novel Baswedan kembali diangkat ke meja peradilan dengan menghadirkan 2 orang pelaku. Pelaku tersebut ternyata merupakan aparat kepolisian yang dengan sengaja melakukan penyiraman kepada Novel.

Oleh: Samsinar (Aktivis Muslimah Makassar) 

Setelah menunggu selama 3 tahun, akhirnya kasus penyidik KPK Novel Baswedan kembali diangkat ke meja peradilan dengan menghadirkan 2 orang pelaku. Pelaku tersebut ternyata merupakan aparat kepolisian yang dengan sengaja melakukan penyiraman kepada Novel. Sekalipun dalam gelaran perkara, jaksa penuntut umum mengutarakan bahwa kedua pelaku tidak sengaja menyiramkan air keras itu ke wajah pak Novel Baswedan. Sehingga jaksa hanya meminta hukuman cukup satu tahun saja. 

"Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen," ujar jaksa saat membacakan tuntutan. 

Jaksa menyebut dakwaan primer yang didakwakan dalam kasus ini tidak terbukti. Oleh karena itu, jaksa hanya menuntut kedua terdakwa dengan dakwaan subsider. 

"Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer. Kemudian kami akan membuktikan dakwaan subsider. Dakwaan subsider melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP," tambah jaksa. (detik.news, 11/6/2020)

Melihat hasil gelaran pengadilan kasus Novel Baswedan dan tuntutan jaksa dinilai tidak adil, maka mulailah bermunculan kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak atas ketidakpuasan mereka terhadap proses peradilan kasus ini. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mempertanyakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

"Tuntutan JPU di Kejati DKI terhadap penyerang Novel Baswedan jelas mencederai rasa keadilan di negara ini. Pelaku, yang bisa saja membunuh Novel, tetap dikenakan pasal penganiayaan, sementara Novel harus menanggung akibat perbuatan pelaku seumur hidup," tutur Usman dalam keterangannya. (Liputan6, 12/6/2020)

Kemudian reaksi pun diperlihatkan oleh pengamat politik Rocky Gerung menilai ada pencedaraan atas kasus ini yakni bisa berdampak pada pembutaan mata publik atas kebenaran. 



YOUR REACTION?

Facebook Conversations