Oleh : Ummu Hanan
Aktifis Muslimah

Kisruh partai politik kembali terjadi. Kali ini menimpa partai berlambang bintang mercy, Partai Demokrat. Pada tanggal 5 Maret 2021 telah berlangsung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada KLB tersebut diputuskan untuk mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Sementara itu di lain pihak menilai bahwa hasil keputusan dalam KLB tidaklah sah karena belum menempuh mekanisme sesuai UU Partai Politik. Selain juga karena belum ditempuhnya jalur Mahkamah Partai maupun proses pengadilan serta Mahkamah Agung (nasional.tempo.com,7/3/2021).

Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) juga diprediksi dapat memunculkan dualisme kepemimpinan. Sebagaimana diketahui saat ini Partai Demokrat masih berada dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Adapun pelaksanaan KLB sendiri diinisasi oleh sebagian kader serta mantan kader Partai Demokrat. Meski terdapat kemungkinan keputusan KLB akan disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, namun beberapa pihak mendesak agar pemerintah tidak mengesahkan karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai (nasional.tempo.com,7/3/2021).

Menaggapi polemik yang terjadi dalam internal Partai Demokrat, pemerintah memilih untuk tidak terlalu ikut campur. Pertimbangan yang diambil oleh pemerintah adalah sebab KLB merupakan persoalan internal partai. Adapun persoalan KLB baru dapat dikatagorikan sebagai masalah hukum jika sudah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) (news.detik.com,7/3/2021). Sedangkan pihak Partai Demokrat berpandangan bahwa hasil KLB telah melanggar hukum serta melawan AD/ART yang diresmikan negara.

Kisruh partai politik (parpol) adalah hal yang niscaya dalam praktik politik demokrasi. Parpol dalam demokrasi menjadi sebatas “kendaraan” politik segelintir elit untuk meraih kepentingan mereka. Parpol lebih mewujud sebagai wadah menyuarakan aspirasi kelompok ketimbang suara rakyat. Para elit parpol berjuang mendapatkan simpatipara konstituen demi melanggengkan kepentingan diri dan kelompok mereka. Dari sinilah kemudian muncul sikap pragmatis dan jauh dari nilai idealis. Politik yang hakikatnya menuntut para politisi untuk fokus pada pengurusan masalah rakyat menjadi teralihkan pada perebutan kepentingan dan kekuasaan.

Partai politik memiliki fungsi yang sangat strategis di dalam pandangan Islam. Partai politik adalah bagian dari anggota masyarakat yang terhimpun dalam sebuah kelompok dengan tujuan mengawal jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa atau hukam. Partai politik tegak di atas asas aqidah Islam, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak akan menyimpang dari aktifitas amar makrufnahi mungkar. Kebijakan yang nampak berseberangan dengan hukum syara’ akan segera dikoreksi semata-mata agar tidak menimbulkan kezhaliman pada rakyat.

Partai politik dalam Islam juga berperan sebagai entitas intelektual atau kiyan fikr. Parpol dalam Negara Khilafah mengampu tugas mulia dalam mendidik umat, mengontrol pemikiran dan perasaan mereka serta membangun ikatan di tengah-tengah umat dengan ikatan yang shahih. Parpol Islam berkewajiban memurnikan pemikiran umat dari segala bentuk pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Kondisi ini  hanya akan mungkindiwujudkan oleh parpol Islam, bukan oleh parpol sekuler seperti yang ada dalam politik demokrasi.

Parpol Islam lahir atas seruan Allah SWT kepada kaum Muslimin. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 104, Allah SWT berfirman yang artinya, “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.  Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan wajibnya keberadaan kelompok-kelompok di tengah keum Muslimin yang menjadikan amar makruf nahi mungkar sebagai aktifitas utamanya.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara parpol dalam sistem Islam dan dalam demokrasi. Parpol yang berada dalam penerapan sistem Islam menjadikan aqidah Islam sebagai landasan utamanya. Aktifitas parpol dalam sistem islam sangat jelas guna mengawal terselenggaranya syariat islam dalam pengaturan masyarakat dengan semestinya. Adapun parpol dalam sistem demokrasi berorientasi pada pemenuhan kepentingan segelintir elit yang berada didalamnya. Hal tersebut disebabkan asas sekulerisme yang melandasi politik demokrasi. Maka masihkah parpol ingin mengundi nasib dalam politik demokrasi?

YOUR REACTION?

Facebook Conversations