Oleh : Sri Ummu Sakha
Anggota Muslimah Cinta Rasul

Bukan hal baru artis atau pejabat Publik terjerumus kasus Narkoba. Selain dari artis dan pejabat publikpun kasusnya takkalah heboh. Namun yang menjadi perhatian masyarakat tindakan penegak hukum dinegeri ini yang seringkali membuat miris.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menegaskan, penyidik tetap akan memproses hukum terhadap Nia Ramadhani atas kasus penyalahgunaan narkotika. Meskipun, dalam undang-undang pengguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi.

"Dalam Pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba diwajibkan untuk rehabilitasi, itu adalah kewajiban undang-undang. Kemudian dengan rehabilitasi bukan perkara tidak lanjutkan, perkara tetap kami lanjutkan, kami bawa ke sidang nanti akan divonis hakim di mana ancaman maksimal adalah 4 tahun, dan kemudian untuk rehabilitasi bukan dilaksanakan oleh penyidik," katanya di Mapolres Jakarta Pusat, Sabtu (1/7).(Merdeka. com) 

Takterhitung dengan jari. Artis, pejabat dan orang-orang kaya dinegeri ini, yang terjerat kasus Narkoba namun tak pernah jera seolah menunggu juara bergilir. Bahkan keluar masuk mengulangi hal yang sama. Masyarakat dibuat ragu akan ketegasan aparat penegak hukum terhadap pengguna narkoba dari kalangan orang kaya. 

Indonesia dikatakan Negara hukum yang mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai Negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum diindonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan.

Terlalu banyak kasus yg menunjukkan hukum tumpul ke atas Runcing kebawah.Istilah ini mungkin sudah lumrah bahkan sudah menjadi rahasia umum Negara kita tercinta saat ini. Bahwa, hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip “ tumpul ke atas runcing ke bawah “. Maksud dari istilah ini adalah suatu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para koruptor yang notebenenya adalah para pejabat yang ekonominya kelas atas yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap. Dalam kehidupan sehari hari sering kita jumpai masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun, berlangsung dengan persidangan 

Dalam bukti empiris dapat kita saksikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap seorang Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke lantaran terbukti menyuap mantan Mensos Juliari Batubara. Selain itu, hakim juga memvonis Harry Sidabukke untuk membayar denda Rp100 juta subsidair empat bulan kurungan. (5/5/2021 TEMPO.CO,)

Bandingkan dengan kasus seorang seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Rasanya sangat tidak adil melihat kasus ini seorang koruptor yang merugikan Negara  Miliaran rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara sedangkan seorang perempuan tua yang hanya ingin memenuhi hajatnya harus berakhir dipenjara 

Negeriku yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, dibalik rupanya 1001 aturan ditegakkan untuk mencapai sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang terpatri bukanlah keadilan menyeluruh, namun tangisan,jeritan jiwa meronta mencari dinamika keadilan ini? Haruskah yang di atas terus tertawa dan menertawakan silemah lalu yang di bawah terus terisak, luka lara sebab ketidak berdayaan. Praktik-praktik penegakkan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah. Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan memuja kaum elit. Para penegak hukum telah mengabaikan agama dalam setiap aktifitas penegakan hukum( sekulerisme ). Akibatnya, penegak “hukum” hanya menjadi corong dari orang berduit. Hal ini tidak lain adalah karena mengambil hukum yang bersumber dari akal manusia dan mencampakkan hukum-hukum Allah dalam sebuah konstitusi Negara.

Dalam Islam terbukti konsistennya penegakan hukum, dan inilah kunci tegaknya keadilan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.  Islam mencontohkan ketegasan dan keadilah para penguasanya, 

Ketika 'Amr bin-al-'Ash (gubernur Mesir) menegakkan hukum had kepada Abdurrahman bin Umar bin al-Khattab karena meminum khamr (minuman keras) ia mencambuknya didalam rumah. Padahah seharusnya pelaku had,  dihukum di lapangan kota disaksikan oleh masyarakat banyak.

Ketika kabar ini sampai kepada khalifah Umar, ia langsung menulis surat kepada gubernur ‘Amr bin al-‘Ash, “Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, kepada ‘Amr bin al-‘Ash. Aku merasa heran padamu wahai Ibnu al-‘Ash, pada keberanianmu karena menyelisihi perintahku. Aku telah menyelisihi para sahabat Badar yang lebih utama demi engkau, lalu aku memilihmu karena engkau terus mendebatku dan aku ingin menunaikan janjiku. Sekarang engkau telah menodai (jabatanmu) dengan hal ini, menurutku aku harus memecatmu secara hina.

Mengapa engkau mencambuk Abdurrahman dalam rumahmu, padahal engkau tahu bahwa itu menyalahi perintahku? Abdurrahman hanya salah seorang rakyatmu sama seperti rakyat biasa lainnya. Tetapi engkau berkata, ‘Dia adalah anak Amirul Mukminin.’ Padahal engkau tahu, tidak ada pilih kasih atas siapapun di hadapanku berkenaan dengan hak Allah. Jika suratku ini sampai padamu, maka kirimlah Abdurrahman padaku dengan mengenakan mantel sebagai pelanananya, agar dia mengetahui betapa buruk perbuatannya itu. Maka Abdurrahman pun dibawa ke Madinah dan dihukum had lagi di hadapan khalayak ramai.

Sungguh ketegasan dan keadilan oleh penguasa dalam menegakan hukum Allah berlaku atas siapa saja yang menyalahi syariat Islam. Oleh karena itu Negara wajib menerapkan syari'at Islam lalu masyarakat akan mencontoh penerapannya.  Sehingga masyarakat akan merasakan keadilan secara merata oleh negara dan terjaminnya keberlangsungan hidup, kehormatan dan keamanan seluruh umat manusia tentunya karena ridha Allah Subhana hu wata'ala.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations