Oleh: Izzah Rofiah
Aktivis Dakwah Muslimah

Beberapa minggu belakangan ini, kota Tangsel nampak semarak. Berbagai baliho dan poster cawalkot beserta wakilnya, menghiasi tepi-tepi jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Seakan berlomba dengan poster-poster ajakan memerangi covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ya, pada bulan Desember nanti, Tangsel akan merayakan pesta demokrasi dalam wujud Pilkada serentak. 

Tak bisa dipungkiri, kota yang diresmikan sejak tahun 2008 ini semakin menunjukkan pesonanya. Sebagai kota penyangga ibu kota Jakarta, Tangsel disebut-sebut sering menjadi acuan berbagai parpol untuk mengukur elektabilitas mereka dalam panggung politik yang lebih besar.

Sejarah berdirinya Tangsel bukan tanpa sebab, mengutip Kompas.com, wilayah ini terbentuk atas desakan dari warga Kabupaten Tangerang yang merasa terpinggirkan. Mereka yang protes itu berasal dari enam daerah di antaranya, Ciputat, Pagedangan, Serpong, Pondok Aren, Cisauk, dan Pamulang.

Warga pinggiran Kabupaten Tangerang saat itu merasa tidak diperhatikan karena jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Padahal kawasan Tangsel pada waktu itu menyumbang sekitar 30 persen pendapatan Kabupaten Tangerang. Akhirnya daerah-daerah tersebut menuntut adanya pemekaran wilayah. 

Daya tarik dari Kota Tangsel ini semakin kuat dengan rencana pembangunan klaster digital seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Raksasa teknologi Apple misalnya, mereka telah mendirikan Apple Developer Academy di Tangsel. Lembaga ini merupakan pertama di Asia dan ketiga di dunia. Hal itu tentu membuka peluang investasi perusahaan-perusahaan besar dunia untuk Indonesia. 

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangerang Selatan pada kuartal ketiga 2019, sempat tembus 1,4 triliun rupiah. PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, berupa pajak restoran, hiburan, reklame, PBB, dan BPHTB. Berbagai macam pajak  tersebut menjadi kunci suksesnya pemerintah Kota Tangsel menyumbang pemasukan untuk negara.

Dari deretan fakta tersebut, tak heran apabila Tangsel menjadi salah satu daerah yang paling diperebutkan saat Pilkada. Bahkan beberapa elite sampai harus "turun gunung" untuk meraup kantong suara di wilayah tersebut. Apalagi Pilkada 2020 ini dinilai berperan penting dalam suksesi kepemimpinan nasional 2024. Walhasil, terdapat nama-nama besar politikus nasional di balik ketiga pasangan calon yang berlaga. 

Di sisi lain, sejumlah permasalahan sosial menjadi isu utama bagi pemilih dalam menentukan calon wali kota dan calon wakil wali kota pada Pilkada Tangsel 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh hasil survei Kajian Politik Nasional (KPN) yang dirilis di Serpong, Tangsel, pada Rabu (5/8/2020) lalu. 

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul, mengatakan, korupsi di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu utama yang menjadi sorotan respondent. "Ketika kita melakukan pertanyaan misalnya apa sih masalah sosial. Di antaranya Korupsi di tubuh ASN masih menjadi bahasan dari para responden," ujar Adib.

Selain korupsi, isu yang paling banyak dipilih kedua adalah terkait kesenjangan ekonomi. Banyaknya warga perumahan mewah yang kontras dengan pemukiman padat penduduk di Tangsel menjadi penyebab utama isu kesenjangan muncul. "Kesenjangan sosial dari para borjuis karena di Tangsel banyak perumahan mewah dengan masyarakat berpenghasilan rendah, itu juga banyak disorot," ujarnya.

Di luar permasalahan terkait sosial ekonomi di atas, responden survei juga memilih banyaknya tempat prostitusi bermodus tempat hiburan sebagai hal yang harus diselesaikan para kandidat calon. "Selanjutnya yang tertinggi juga tempat-tempat hiburan juga meresahkan bagi publik Tangsel," ujarnya.

Meski tidak terlalu besar, isu kesehatan, pendidikan dan kriminal juga masih menjadi keluhan warga Tangsel.

Survei tersebut dilakukan pada 17-24 Juli 2020 mengunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 440 orang, sampling of error 4,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. (jakarta.tribunnews.com, 06/08/2020) 

Kapitalisme, Biang Masalah

Dari waktu ke waktu, rakyat selalu menggantungkan harapan besar pada ajang pilkada. Masalah-masalah pelik nan rumit yang selama ini dihadapi, diharapkan bisa selesai tuntas dengan terpilihnya pemimpin baru. Terlebih, hajatan ini menghabiskan dana besar. Apalagi dilaksanakan di tengah pandemi. 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu, total anggaran pilkada sebesar Rp15,22 triliun. Sementara yang telah dicairkan pemerintah daerah sebanyak Rp12,01 triliun atau 92,05 persen. Sehingga masih ada 7,95 persen atau Rp1,21 triliun yang belum dicairkan.

Jumlah itu sudah termasuk anggaran tambahan sebagai biaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) anggaran ditambahkan sebesar Rp4,7 triliun, Bawaslu Rp478 miliar, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rp39 miliar, dengan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun faktanya, jauh panggang dari api. Pemimpin yang terpilih, bukan saja tak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Lebih dari itu, mereka sering kali membuat kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Semua itu karena sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. 

Budaya suap dan sistem politik berbiaya tinggi dalam demokrasi, ditengarai sebagai penyebab utama korupsi di tubuh ASN. Bayangkan saja! Untuk menjadi ASN, banyak di antara mereka yang harus menyuap puluhan hingga ratusan juta rupiah. Demikian juga bila ada yang ingin mendapatkan kedudukan politis. 

Dalam sistem demokrasi, seorang kepala pemerintahan akan terpilih jika mendapatkan suara mayoritas. Tidak penting lagi kapabilitas maupun ketokohannya. Hal ini mendorong maraknya politik uang. Supaya bisa maju menjadi cakada, ada mahar politik yang harus dipenuhi. Begitu pula ketika bertarung di ajang kontestasi, peserta harus menyiapkan sejumlah uang untuk memuluskan jalannya.

Sementara itu, gaji seorang ASN maupun pejabat negara, bisa jadi jauh lebih kecil daripada modal yang sudah dikeluarkan. Karenanya, banyak di antara mereka yang menempuh jalan pintas: korupsi atau berselingkuh dengan pengusaha yang mau membiayai. Tentu dengan imbalan sejumlah UU maupun peraturan yang dibuat, harus menguntungkan para penyokong modal tersebut.

Untuk rakyat biasa, cukuplah ia bisa berusaha atau bekerja mengumpulkan remah-remah rupiah. Asalkan kebutuhan hari ini bisa tercukupi, tak terpikir cara memenuhi kebutuhan esok hari. Jangan bermimpi mengembangkan usaha sampai jadi raksasa. Sebab para penyokong modal tersebut tidak segan-segan menggunakan tangan aparat untuk mematikan para pesaingnya.

Ibarat kata pepatah 'yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin'. Kesenjangan sosial pun terbuka lebar. Sangat kontras perbedaan kesejahteraan antara si miskin dan si kaya. Meskipun sehari-hari mereka berpapasan. Rumah pun berdempetan hanya disekat tembok. Namun tak ada rasa simpati dan empati. Apatah lagi uluran bantuan karena rasa peduli.

Di sisi lain, slogan kebebasan berperilaku juga menimbulkan masalah. Di tengah himpitan ekonomi dan ketiadaan peran negara yang melindungi, banyak kaum wanita terjebak dalam prostitusi. Tidak peduli halal-haram. Yang penting kebutuhan perut terisi. 

Begitu pun para lelaki hidung belang yang hanya menginginkan kenikmatan sesaat tanpa tanggung jawab. Atas nama hak asasi, mereka merasa berhak berbuat apa saja meski bertentangan dengan aturan Allah. Termasuk melampiaskan hasrat di tempat-tempat prostitusi. 

Dalam sistem ekonomi kapitalis, apabila ada permintaan pasti ada penawaran. Selama masih ada permintaan, maka pekerjaan tersebut tetap dipandang bernilai ekonomi. Karenanya, prostitusi tetap akan marak dan dilindungi.

Sedangkan dalam hal pengelolaan SDA, sistem kapitalis malah menyerahkannya kepada individu swasta. Dengan prinsip kebebasan berusaha, para pemilik modal maupun orang-orang yang dekat dengan penguasa, bebas mengeruk SDA sepuasnya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.Tidak ada bagian kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Semua bisa menjadi kepemilikan individu.

Akibatnya, negara kekurangan dana untuk menyejahterakan rakyat. Pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan rasa aman, diserahkan kepada masing-masing individu. Negara berlepas tangan dari yang demikian. Fakta yang kita jumpai, rakyat harus bersusah payah mendapatkan fasilitas tersebut. Itupun dengan kualitas ala kadarnya. Bila ingin dilayani dengan kualitas lebih baik, maka harus siap merogoh kocek dalam-dalam.

Dari paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat Tangsel saat ini merupakan problem sitematis akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Oleh karena itu, solusi pergantian personel semata, tidak akan banyak memberi perubahan.

Islam Punya Solusi

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, mempunyai solusi atas segala macam permasalahan manusia. Aturan yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah Muhammad saw. adalah aturan terbaik, sebagai bukti rasa cinta-Nya kepada seluruh makhluk.

Dalam hal memilih pemimpin, Islam menekankan pada kapabilitas, ketokohan, dan keimanan Sang Calon. Tidak ada tempat bagi politik pencitraan. Apalagi politik uang.

Rakyat dan penguasa, sama-sama menjunjung tinggi keimanan. Keduanya paham bahwa jabatan adalah amanah berat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk menduduki jabatan, tidak diperlukan dana sepeser pun sehingga tak ada alasan untuk korupsi.

Andai suatu saat, karena satu dan lain hal terdapat khilaf sehingga terjadi tidak pidana korupsi, sangsi yang dijatuhkan kepada pelaku sangat berat. Sehingga masyarakat secara umum akan berpikir berulang kali bila berniat melakukannya.

Pemimpin dalam Islam diangkat untuk melaksanakan hukum syara'. Ia laksana penggembala yang harus melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tidak ada rakyat terlantar tanpa penanggung jawab. Pun tak ada rakyat yang terpaksa melakukan perbuatan maksiat hanya demi mendapatkan sesuap nasi. 

Asy Syari' telah menetapkan hak atas harta menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hanya harta yang termasuk jenis kepemilikan individu yang boleh dikelola oleh perorangan. Kepemilikan negara adalah harta milik negara yang dikelola negara dan digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban negara. Sedangkan kepemilikan umum adalah harta milik umum yang dikelola negara dan hasilnya diserahkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Dengan pembagian kepemilikan dan tanggung jawab negara ini, maka kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa dipersempit. Keimanan kepada akidah Islam, akan mendorong setiap individu untuk selalu berempati dan membantu kesusahan tetangganya. Masyarakat dari berbagai strata sosial pun bisa hidup berdampingan dengan penuh keharmonisan.

Negara juga punya dana yang cukup besar untuk menyejahterakan rakyatnya. Kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan bisa dipenuhi secara gratis dan berkualitas.

Kesimpulan 

Dari sini kita bisa menakar bagaimana hasil  Pilkada nanti. Bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih, tidak akan bisa memberi solusi tuntas terhadap permasalahan masyarakat, selama masih menerapkan sistem kapitalisme. Marilah kita jadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk berbenah. Campakkan sistem kapitalisme dan ganti dengan sistem Islam. Maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi.

Sebagaimana firman-Nya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf [7]: 96)

Wallahu a'lam bish showab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations