Oleh : Opa Anggraena

Minol kembali dibahas dalam RUU yang diajukan oleh DPR. Ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan pelarangan minumah beralkohol.

Dikutip dari CNNIndonesia (13/11), Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom menyatakan bahwa RUU ini sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Padahal, kata dia, negara lain seperti Uni Emirat Arab mulai membebaskan minuman beralkohol untuk dikonsumsi dan beredar luas di masyarakat. Sebaliknya, Indonesia malah melarang hal yang mulai dibebaskan oleh negara lain alias mundur beberapa langkah ke belakang.

Mereka yang menentang RUU ini berdalih bahwa tidak ada kaitannya minuman beralkohol dengan tindakan kriminal. Merekapun menganggap RUU ini mengancam sejumlah sektor yang berhubungan dengan sejumlah kepentingan bisnis seperti industri minuman keras, pariwisata dan perhotelan. 

Kita lihat fakta berikut yang dikutip dari Republika.co.id(09/15), "Sedikit membahas tentang dampak penjualan alkohol bagi perekonomian, ada yang menarik memang dari perolehan cukai di Indonesia. Negara dengan mayoritas Muslim ini tahun lalu mendapatkan Rp 126,7 triliun dari hasil pajak cukai rokok dan alkohol". 

Apakah ini yang menjadi alasannya? Untuk meraup keuntungan yang besar, lantas tak melihat bagaimana akibatnya bagi masyarakat. Padahal larangan minol ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul karena minuman beralkohol. Seseorang yang minum alkohol tidak akan bisa berfikir dengan baik, disamping itu dalam segi kesehatan ada dampak yang sangat buruk, dimana orang yang sering meminum alkohol akan memiliki gangguan detak jantung, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, pembesaran jantung, serta meningkatnya risiko terkena stroke. 

Itu sebabnya mengapa Islam mengharamkan khamr, karena dapat mengakibatkan dharar kepada pelakunya. Dan terbukti berdasarkan temuan polisi banyak tindakan kriminal berlatarbelakangi minuman keras.

Halah haram dalam Islam adalah hal yang mutlak tidak bisa di negosiasi hanya dengan alasan pembangkitan ekonomi negara. Beginilah wujud sistem sekularisme yang tidak menjadikan syariat sebagai landasan dalam mengambil keputusan. 

Firman Allah SWT : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (TQS. Al-Baqarah: 219).

Berbeda dengan Islam, penguasanya akan berperan sebagai junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Membuat peraturan yang akan berstandar pada halal haram, tidak akan membuat undang-undang yang jelas ke haramannya meskipun dapat memberi keuntungan  bagi negara. 

Rasul menjelaskan dalam hadist:  

"Semua yang memabukkan adalah khamr. Dan semua khamr adalah haram" (HR. Muslim). 

Begitu jelasnya keharaman khamr, maka dalam Islam seorang penguasa akan membabat habis khamr. Karena jelas ini adalah suatu tindakan kriminal entah itu pembuat, pembeli, penjual. Dan mereka semua akan dijatuhi sanksi yang tegas sesuai yang ditetapkan oleh syariat, yang tentunya akan memberi efek jera bagi para pelakunya. Termasuk produsen dan pengedarnya akan dijatuhi sanksi yang lebih keras karena keberadaanya lebih berbahaya bagi masyrakat. Seperti itulah bentuk perlindungan dari penguasa untuk rakyatnya yang hanya akan ada pada sistem Islam.

Wawlohu'alam bisshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations