Oleh : Wiwin Andari
Mahasiswa tinggal di Bekasi

Sistem pendidikan di Indonesia memaksa anak didik memiliki kebiasaan baru selama pandemi. Salah satu kebijakan yang dipakai dalam dunia pendidikan adalah sekolah tatap muka dengan cara yang aman.

Alasan pembukaan sekolah ini mengacu pada data pemerintah di tiap-tiap daerah. Awalnya zona hijau, kemudian zona kuning yang diperbolehkan dibuka.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa ada 53 guru positif Covid 19, saat menjalankan pendidikan tatap muka pada zona kuning. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan, Nadiem Anwar Makarim membantah bahwa adanya kebijakan pembukaan sekolah tersebut akan memicu klaster baru corona. Ada investigasi dari Kemendikbud soal awal mula penularan virus corona di kalangan tenaga pendidik. Menurut investigasi tersebut, guru sudah tertular sebelum adanya pendidikan tatap muka. (Tirto.id 28/8/20)

Nadiem menyatakan pembelajaran Jarak Jauh yang diterapkan di tengah pandemi menuai hasil yang bervariatif. Evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi menyebutkan ada pembelajaran yang berjalan tanpa kendali dan ada sebagian yang tersendat. Nadiem menjelaskan bahwa terkendalanya siswa saat menjalankan PJJ ialah karena sinyal internet yang tidak menjangkau beberapa daerah khususnya daerah terpencil. (Tempo.co 11/7/20) Ada kurang lebih 46.000 sekolah tidak melakukan Pembelajaran Jarak Jauh mayotitas terjadi di daerah terpencil dan tertinggal. Menurut survei KPAI, interaksi murid dan guru sangat-sangat minim hanya terjadi sekitar 20,1%. Sebesar 81,8% siswa menilai guru hanya memberikan berbagai macam tugas saja. (muslimahmediacenter)

Kemendikbud menegaskan adanya beberapa langkah perubahan kebijakan yang diambil seiring new normal. Pemerintah mengakui masih besarnya kendala infrastruktur jaringan internet yang tidak merata, perangkat telepon pintar, bahkan biaya membeli kuota internet. Namun, Pemerintah mengaku siap mengatasinya dengan memberi subsidi kuota, bantuan gadget, dan kurikulum darurat sembari tidak menafikan resiko kesehatan yang terus mengintai.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan nampaknya belum solutif. Ketidakadaan kurikulum dalam mengajar selama PJJ memaksa para guru harus kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Karena tugas yang harus dikerjakan siswa berlipat ganda sehingga mengakibatkan siswa dan orang tua stress. Kebijakan pemerintah dianggap paradok oleh Ikatan Guru Indonesia karena kebijakan pendidikan membuka sekolah semakin longgar. Di sisi lain angka statistik penyebaran Covid 19 terus bertambah.

Kebijakan yang disandarkan pada keselamatan dan keamanan masyarakat lebih diperlukan di masa pandemi ini. Nyatanya, pemerintah tidak dapat mewujudkan hal ini dengan alasan penyelamatan ekonomi. Ketidakmampuan ini disetir oleh sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi di setiap kebijakan dan asas manfaat merupakan tolak ukur perbuatannya. Maka wajar saja jika banyak problem dalam Pembelajaran Jarak Jauh. 

Kondisi seperti ini tidak terjadi di masa kekhilafahan dalam sistem Islam. Negara benar-benar hadir untuk penjamin kebutuhan rakyatnya, mulai dari kebutuhan pokok sandang, pangan sampai papan maupun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Negara memastikan ketersediaannya cukup sehingga rakyat bisa menjangkaunya, dalam kebutuhan publik negara bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan maupun ketersediaannya. Sehingga masyarakat bisa menikmati secara gratis dengan kualitas yang sama. Tujuan pendidikan dalam Islam tidaklah berubah baik kondisi normal maupun pandemi. Ketika pandemi Khalifah/pemimpin akan segera memisahkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Dan berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk yang sakit dan menangani wabah. Sehingga wabah tidak menyebar meluas kewilayah lain. 

Sebagai gambaran betapa peradaban Islam memperhatikan pendidikan dan menyediakan fasilitas memadai dapat ditengok dalam sejarahnya.Pada masa kekhilafahan, pendidikan tinggi Islam dilengkapi dengan auditorium, gedung pertemuan, asrama pelajar/mahasiswa, perumahan dosen dan ulama. Dilengkapi juga dengan fasilitas kamar mandi, dapur, ruang makan dan taman rekreasi. Di antara sekolah tinggi yang terpenting adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah an-Nashiriyah di Kairo. Madrasah al-Mustanshiriyah, misalnya, didirikan oleh Khalifah al-Mustanir pada abad ke-6 Hijriah.

Sekolah ini memiliki auditorium dan perpustakaan yang dipenuhi oleh bermacam buku untuk keperluan belajar mengajar. Sekolah ini dilengkapi dengan pemandian dan rumah sakit. Ad-Dimsyaqi mengisahkan dari al-Wadliyah bin Atha’ bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memberikan gaji kepada tiga orang guru yang mengajar anak-anak di kota Madinah masing-masing sebesar 15 dinar setiap bulan (1 dinar = 4,25 gram emas). Artinya, 63,75 gram perbulan. Kalau diuangkan (dengan asumsi 1 gram emas seharga Rp 1.000.000), gaji para guru sebesar Rp 63.750.000. (mediaumat.news)

YOUR REACTION?

Facebook Conversations