Tuntutan penurunan UKT yang marak dilakukan oleh mahasiswa tentu timbul dari kepedulian mereka terhadap keberlangsungan pendidikan di negeri ini.

Oleh: Azma Azizah Nurul Ummah (Mahasiswi Pendidikan Biologi UNY)


Demo mahasiswa terkait tuntutan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih terus berlangsung di beberapa daerah. Seperti dilansir dari detik.com (22/06/2020), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Salah satu tuntutan yang ingin mereka sampaikan yaitu permohonan subsidi UKT sebesar 50 persen.

Tuntutan penurunan UKT yang marak dilakukan oleh mahasiswa tentu timbul dari kepedulian mereka terhadap keberlangsungan pendidikan di negeri ini. Pendidikan menjadi hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara sebagai penyelenggara pendidikan nasional. Namun, saat ini faktanya pendidikan yang layak dan berkualitas belum dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Ditambah di masa pandemi ini, banyak orang tua yang terkena PHK dan kesulitan ekonomi lainnya yang semakin memberatkan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Meskipun akhirnya Kemendikbud mengatur keringanan UKT bagi mahasiswa melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020, namun pada dasarnya orang tua tetap harus melunasi biaya kuliah anak mereka. Pasalnya, keringanan yang dimaksud dari peraturan tersebut yaitu berupa cicilan, penurunan, dan penundaan UKT. 

Idealnya, mahasiswa tidak cukup hanya menuntut penurunan UKT saja. Dalam pandangan Islam, kedudukan pendidikan dalam suatu negara setara dengan keamanan dan kesehatan, artinya negara wajib menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara gratis bagi masyarakat. Namun, sangat miris konsep pendidikan sekuler yang diadopsi oleh bangsa ini. Pendidikan tak ubahnya seperti barang komersil yang diperjualbelikan, sehingga hanya yang mampu saja yang dapat menikmatinya. Maka dari itu, mahasiswa harus terus bersuara agar pemerintah menunaikan kewajibannya yakni menyediakan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak bangsa, bahkan secara gratis. Jika mahasiswa memilih bungkam terhadap kondisi pendidikan saat ini, sama saja kita ikut melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang buruk akibat lepasnya tanggung jawab dari negara.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations