Oleh: Aminah Darminah, S.Pd.I.
Muslimah Peduli Generasi

Indonesia memiliki lahan pertanian cukup luas, tahun 2019 jumlah pekerja di sektor pertanian sejumlah 35,7 juta. Sayang, nasib petani dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan, berbagai persoalan dihadapi petani di Indonesia. Pasca disahkannya UU Omnibus Law nasib petani kian mengenaskan

Dilansir dari kontan.co.id, UU Cipta Kerja Omnibus Law mengancam petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian di Indonesia, sejumlah ketetapan dalam UU sebelumnya dihilangkan dalam UU ini. Menurut Henry Saragih ketua umum SPI (Serikat Petani Indonesia) pasal 15 ayat C2 dalam UU perlindungan dan pemberdayaan petani (Perlintan) dihapus. Sehingga tidak ada lagi ketetapan yang mewajibkan mengutamakan produksi pertanian dalam negeri. Selain itu pasal 3o UU perlintan diubah dalam UU Omnibus Law memuat tidak ada lagi ketentuan yang melarang impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi (9/10/2020).

Senada dengan pendapat Ekonom dari Institut for Development of Economis and Finance(INDEF), Bhima Yudistira UU Omnibus Law lebih banyak memberi efek negatif pada sektor pangan, menurut dia, dengan dibukanya kran impor pangan, investor menjadi lebih mudah dalam mendatangkan produk yang diinginkan (SariAgri.id, 6/10/2020).

Sebelum UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan berbagai persoalan yang dihadapi petani di Indonesia, mulai dari harga pupuk yang mahal, alat pertanian tradisional, lahan semakin sempit, pembinaan dan bantuan modal dari negara yang minim, kualitas hasil pertanian yang kalah saing dengan produk pertanian impor. 

Pasca disahkannya UU Omnibus Law terjadilah liberalisme sektor pertanian, negara memberikan peluan kepada investor untuk mengimpor pangan sekalipun stok dalam negeri cukup.

Ketika negeri ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, maka liberalisasi disektor pertanian sesuatu yang wajar terjadi. sehingga pemerintah dan rakyat tidak punya kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi sektor pertanian. UU Omnibus Law mempermudah perusaan-perusahaan besar untuk mengimpor hasil pertanian.

Dengan lahan pertanian yang luas, tanah yang subur, Jika sektor produksi pertanian, sektor pengolahan hasil pertanian dikelola dengan benar. Indonesia mampu swasebada pangan, tampa impor dari luar negeri. 

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki mekanisme agar mampu swasembada pangan, yaitu melalui sistem ekonomi Islam dengan politik pertanian. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian, sekaligus menenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil pertanian. 

Beberapa kebijakan yang diambil didalam politik pertanian dalam Islam: Pertama, sektor produksi pertanian, dengan memberikan sarana produksi pertanian yang baik seperti, bibit unggul, pupuk dan obat-obatan, memberikan tehnik-tehnik modern yang efisien dikalangan petani. Negara akan mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah mati dengan jalan mengolahnya. Impor hanya berlaku untuk kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri.

Negara menerapkan kebijakan yang tegas untuk mencegah konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti perumahan dan industri. 

Kedua, kebijakan disektor industri pertanian, negara tidak memberikan hak-hak istimewa kepada pihak-pihak tertentu, baik hak monopoli maupun fasilitas khusus, negara bersikap adil. Negara memberikan sarana dan prasarana agar industri pertanian tumbuh dengan baik seperti, bahan baku industri pertanian yang memadai dan harga yang layak. Negara menyediakan sarana jalan, pasar, lembaga penyuluh pertanian.  Rantai pemasaran yang merugikan para petani harus dihapus.

Ditengan berbagai kesulitan yang dihadapi petani di negeri ini tentu tidak bijak memberikan peluang impor hasil pertanian melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk mengatasi maraknya impor hasil peranian dari asing, butuh sistem alternatif yang mampu mencegah terjadinya impor, mencegah terjadinya kelangkaan hasil pertanian. 

Sistem alternatif itu adalah sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara, agar negara mampu swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan memilik stok yang cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sebab Islam mewajibkan kaum muslimin untuk bisa mandiri dan mencegah hal-hal yang bisa menciptakan ketergantungan pada negara luar.

Wallahualam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations