Oleh: Umi Hanifah
Komunitas Aktif Menulis

Saat Rakyat mulai sadar vaksinasi sebagai bentuk pencegahan wabah, ada wacana vaksinasi berbayar dari pemerintah. Walaupun ada info bahwa hal tersebut dibatalkan, namun kabar ini tentu mengejutkan serta mendapatkan respon dari berbagai kalangan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyayangkan keputusan pemerintah yang sekadar menunda penerapan vaksinasi individual berbayar. Dia juga berharap vaksin yang digunakan dalam program tersebut bukan merupakan vaksin hibah alias pemberian dari negara lain. 

“Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat. Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yg diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara utk melayani rakyat bukan cari untung dr rakyat,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Senin (12/7/2021). Kabar.com 

Sudah selayaknya rakyat mendapat pelayanan kesehatan yang baik, murah bahkan kalau bisa gratis. Bukankah hal tersebut sudah tertuang dalam UU 45 yang menjadi kesepakatan negara.

Pasal 28

Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 34

Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pertanyaannya, kenapa disaat rakyat membutuhkan layanan kesehatan justru dipersulit mengaksesnya? Kenapa seakan UU susah dijalankan?

Negeri ini menggunakan sistem Kapitalisme dalam bernegara, dengan asasnya Sekulerisme yaitu meniadakan peran agama dalam mengatur kehidupan. Disinilah letak kegagalan sistem ini dalam menjalankan pelayanan kesehatan:

1. Setiap kebijakan terlihat hitung-hitungan untung rugi jika berhadapan dengan urusan rakyat kecil. 

2. Tidak amanah, UU yang ada tidak dijalankan dengan maksimal. Terlihat SDM yang tidak cakap dalam bidangnya, amburadul serta menyulitkan.

3. Biaya jabatan yang super mahal, menjadikan kebijakannya menguntungkan pribadi atau golongannya sendiri. Untuk mengembalikan modal plus keuntungan, sehingga Layanan kesehatan jadi  terabaikan. 

4. Layanan kesehatan yang bagus tidak bisa dinikmati melainkan hanya buat yang sanggup bayar mahal. 

5. Tidak ada ruhiyah saat menjalankan kebijakan, artinya banyak dipengaruhi kepentingan. Bukan untuk mendapatkan ridlo Allah melainkan tarik ulur mana yang lebih bisa memberi manfaat materi.

Sungguh sistem ini begitu menyusahkan, terlebih saat wabah melanda kehidupan tambah sempit. Ekonomi seret, harga kebutuhan terus naik, listrik, sekolah dan berbagai kebutuhan mahal dan pasti rakyat kecil yang paling merasakan pahitnya kondisi ini.

Sebaliknya dalam sistem islam negara akan menjamin layanan kesehatan yang baik, berkualitas dan gratis, karena:

1. Kesehatan adalah kebutuhan pokok publik. Negara berkewajiban memenuhinya hingga dipastikan tiap individu memperolehnya. Kaya miskin, pejabat rakyat, kulit hitam atau putih, dikota atau desa, muslim dan non muslim semua harus mendapatkanya.

2. Penguasa harus bertanggung jawaab penuh terhadap kesehatan rakyatnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah saat diberi hadiah tabib/dokter dari Muqouqis raja Mesir maka beliau saw memerintahkan agar dokter tersebut melayani kesehatan semua rakyat dan bukan untuk pribadi beliau semata.

Tentu dilarang mengkomersilkan layanan kesehatan, karena ini adalah hak yang harus didapatkan tanpa ada konpensasi sedikitpun dari rakyat.

3. Konsep mutu kendali kesehatan berpedoman salam tiga strategi:

a. Administrasi yang simple

b. Pelayanan yang cepat dan tepat.

c. Personal nakes yang profesional.

Rosulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu.” (HR. Muslim).

4. Sikap amanah. Jabatan adalah amanah yang akan dipertanggung jawabkan kelak diakhirat.

Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW berkata, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka." (HR. Muslim).

Sumber pendapatan layanan kesehatan diperoleh dari kekayaan milik umum, hutan dengan segala isinya, berbagai tambang seperti emas, minyak, batu bara, besi, nikel dll serta lautan dengan semua kekayaan yang dikandungnya wajib dikelola negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan kesehatan yang berkualitas dan yang lainnya.

Swasta lokal maupun asing dilarang mengelolanya karena hal itu bertentangan dengan syariat.

Sungguh ketika islam diterapkan maka layanan kesehatan yang terbaik akan bisa dirasakan kembali oleh semua umat manusia. Kehidupan menjadi tenang dan berkah.

Allahu a’lam bishowab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations