Oleh: Rina Tresna Sari, S.Pd.I
Pendidik Generasi Khoiru Ummah dan Member AMK

Dunia militer berduka, KRI Nanggala-402 yang dinyatakan subsunk atau tenggelam hilang kontak sejak Rabu (21/4) saat melaksanakan latihan di Perairan Bali ini, diawaki oleh 53 personel dengan Komandan Letkol Laut (P) Heri Oktavian.

Seluruh tim SAR gabungan, baik dari Indonesia maupun negara lain sudah bekerja maksimal melakukan pencarian, sementara batas akhir ketersediaan oksigen untuk awak kapal hingga 72 jam hanya sampai Sabtu dini hari (24/4).

Kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudho Margono bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, kapal selam Nanggala 402 mengalami subsunk atau tenggelam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fakta real di perairan Bali berupa serpihan kapal selam, benda lain yang ditemukan adalah pembungkus pipa pendingin, pelumas teleskop, tumpahan minyak kapal selam, pelurus tabung torpedo dan alas shalat Konferensi pers (24/4).

Maka dari itu, dengan ditemukannya bukti-bukti tersebut upaya pencarian kapal selam telah mencapai titik akhir dan seluruh awak kapal dinyatakan gugur. Hal ini disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono lewat konferensi pers secara virtual (25/4).

Sebetulnya ini bukanlah kecelakaan kapal perang pertama. Nanggala pernah kehilangan tiga prajurit akibat gagal menembakkan torpedo dalam latihan perang pada tahun 2012.

Padahal, kala itu, Nanggala dilaporkan baru menjalani perbaikan dengan anggaran Rp 1,05 triliun. Kecelakaan sebelumnya, KRI Sibarau 874. Kapal patroli serang bekas Australia itu tenggelam di selat Malaka pada 2017. Selanjutnya, KRI Teluk Jakarta-541. Kapal perang bekas Jerman ini tenggelam di perairan pulau Kangean, Jawa Timur.

Seyogianya, pemerintah perlu mengaudit riwayat perawatan kapal yang celaka serta kapal-kapal tua milik TNI Angkatan Laut lainnya. Mengingat kecelakaan yang terus berulang, maka audit sangat diperlukan untuk memastikan anggaran perawatan kapal dapat dipakai dengan semestinya. Selanjutnya, hasil audit tersebut dibuka kepada masyarakat luas.

Sebagai negara maritim, sungguh ironis jika Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam termasuk Nanggala 402.

Bagaimana negara mampu menjaga teritorial wilayah yang dikelilingi samudra tersebut , jika hanya dengan alutsista yang kurang memadai secara jumlah? Padahal, jika menilik dari geografis wilayah, Indonesia dikelilingi 10 negara yang berbatasan laut. Tentu berpotensi terhadap ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Maka, persenjataan yang memadai patut diprioritaskan.

Meski demikian, kecelakaan kapal perang yang berulang bukanlah alasan untuk membeli peralatan militer secara besar-besaran, seperti yang diwacanakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo. Jangan sampai ambisi peremajaan senjata dan peralatan militer membuka peluang untuk bagi-bagi komisi lewat jalur korupsi.

Prasangka tersebut amat sulit ditepis mengingat Indonesia memiliki catatan kelam soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Sebagai contoh, pembelian pesawat tempur Sukhoi yang tidak berguna karena tak ada senjatanya, serta pembelian tank Leopard yang kurang cocok dengan medan wilayah di Indonesia. Kasus terakhir, pemerintah justru mengabaikan larangan Undang-Undang Industri Pertahanan dengan menjajaki pembelian 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria.

Fakta di atas membuktikan bahwa pemerintah kerap salah dalam merencanakan pengadaan alat pertahanan. Pokok kesalahan tersebut antara lain adalah pengadaan alat militer yang tak pernah terbuka. Jamak diketahui, ketertutupan dalam penggunaan anggaran selalu rawan penyimpangan. Karena itu, transparansi menjadi hal penting. 

Singkat kata, pembenahan sistem pertahanan tidak bisa diterjemahkan sempit dengan penambahan alutsista. Lebih jauh dari pada itu kebijakan yang tengah diterapkan oleh negara terkait pertahanan dan ketahanan negara juga hal yang sangat penting yang menentukan kondisi bangsa. Dan kebijakan yang diterapkan suatu bangsa sangat bergantung pada sistem hidup yang diadopsi suatu negara. Pun dengan Indonesia, kebijakan militer yang diterapkan tentu bergantung pada sistem hidup yang diadopsi Indonesia. 

Menilik sejarah, Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari, namun era kejayaan itu runtuh seirama dengan lemahnya penjagaan negara pada wilayah-wilayah yang menjadi batas kedaulatan negara. Padahal, untuk menjadi bangsa yang tangguh diperlukan pemahaman tentang geopolitik. Sementara lautan adalah kunci penaklukan dunia. Sir Walter Raleigh (1551-1618) mengatakan, “Mereka yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan, lalu akan menguasai kekayaan dunia dan akhirnya menguasai dunia itu sendiri.”

Jauh sebelum doktrin tersebut diadaptasi Inggris dalam membangun armada lautnya, kekhilafan Islam pernah membuktikannya. Mu’awiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Syria, ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh khalifah rasyidah ketiga, Ustman bin Affan. Selama itu pula Mu’awiyah telah memiliki lima puluh armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Cyprus (649 M), Rhodes (672 M), dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Armada angkatan laut Islam mampu menjadi tak terkalahkan berabad-abad lamanya.

Hal inilah yang membedakan dengan kebijakan militer Indonesia. Prinsip “minimum deterrance” yang diterapkan menjadikan kekuatan militer sampai pada tingkatan yang sekadar cukup untuk pertahanan saja bukan perluasan wilayah. Politik minimum deterrance ini salah satu produk ideologi kapitalisme yang tidak dapat dipisahkan dari ide negara bangsa. Ide tersebut menyuntikkan racun bahwa tiap bangsa hendaknya tetap mempertahankan kedudukan mereka di batas-batas teritorialnya dan tidak berusaha memperluas wilayahnya atas nama slogan “hidup bersama dalam damai”.

Negara barat meyakinkan bahwa konsep tersebut harus dijunjung tinggi untuk menjamin terwujudnya kerja sama dan keadilan antarbangsa di dunia. Faktanya, barat memanfaatkan ide tersebut untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara adidaya serta melanggengkan hegemoninya di atas negara-negara lain dalam pentas politik internasional. Maka, secara praktis mereka terus bisa mempertahankan pengaruhnya di dunia melalui superioritas kekuatan militernya.

Barangkali, hal ini yang tidak disadari Indonesia. Dalam bahasa Alfred Thayer Mahan (1860-1914), guru besar sejarah maritim dan strategi di Naval War College, Amerika Serikat, ini berkata, “Sejarah kekuasaan dunia ditandai kemampuan menguasai laut. Kontrol terhadap lautan adalah kunci untuk bisa menjadi adikuasa”.

Apalagi, dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Perlu disadari bahwa negara tidak terlalu serius menjaga wilayah yang menjadi kedaulatan negara, apalagi berpikir ekspansi ke wilayah lainnya. Bilamana negara ini menjadi gagah dan berjaya di samudra bila armada kapalnya masih susah terbeli karena harta yang semestinya untuk pengadaan justru kandas dikorupsi?

Wallahu a'lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations