Oleh: Ana Dia Friska

Sebuah ironi yang terjadi di negeri ini, padahal tujuan negeri ini telah tertera pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan seperti yang tertera juga dalam UUD 1945, pasal 31 ayat 1. Akan tetapi faktanya, rakyat susah mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Sehingga banyak sekali cita-cita anak bangsa yang pupus karena terhalang tak mampu bayar biaya pendidikan. 

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI memberikan pandanganya terkait ulasan soal kenaikan biaya rata-rata perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Hal ini merespons ulasan kabar nasional baru-baru ini tentang peningkatan gaji orang Indonesia yang tidak mampu mengimbangi biaya pendidikan tinggi untuk anaknya di masa depan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengakui jika memang biaya kuliah di tanah air saat ini masih terbilang mahal. Dede Yusuf mengungkapkan, banyak orang tua tak melanjutkan studi kuliah sang anak lantaran benturan biaya. (kedaipena.com, 30/07/2022 )

Sejatinya, Perguruan Tinggi (PT) adalah sumber ilmu dan pencetak ilmuwan handal. Namun, akibat komersialisasi pendidikan dan makin lepas peran dan tanggung jawab negara, saat ini beban biaya untuk kuliah di PT makin tinggi dan memberatkan.

Jika ingin kuliah di PT yang bagus dan berkualitas, harus siap dengan dana yang tidak sedikit bakan makin melambung dan faktanya hal ini tidak diiringi dengan kenaikan upah masyarakat. 

Mahalnya biaya kuliah saat ini dinilai sebagai akibat dari kebijakan yang tidak lepas dari sistem kapitalisme, dimana menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Ketika pendidikan dijadikan sebagai komoditas, maka siapa pun yang hendak mengakses diharuskan berkontribusi membayar kebutuhannya. Hal ini sekaligus menunjukkan minimnya peran negara atas pendidikan. 

Kondisi saat ini jangankan untuk kuliah, biaya kebutuhan hidup sehari-hari pun sudah membuat rakyat susah. Oleh karenanya sudah seharusnya negara berperan memberikan subsidi agar seluruh rakyat bisa mengkases pendidikan tersebut dengan murah, bahkan gratis jika memungkinkan. 

Namun menjadi sesuatu yang mustahil terjadi dalam sistem kapitalisme, dimana sistem ini menjadikan keuntungan materi sebagai tujuannya. Sehingga tak peduli seberapa sulitnya rakyat mencari uang untuk biaya pendidikan, karena negara hanya berperan sebagai fasilitator bukan melayani rakyat sebagaimana seharusnya.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam pendidikan adalah hak atas individu rakyat yang wajib diupayakan pemenuhannya oleh negara. Sehingga negara harus menyediakan pelayanan yang berkualitas dan mudah di akses. Juga, negara wajib menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan memadai, dan tenaga pendidik yang profesional. Semua pembiayaan fasilitas pendidikan bisa berasal dari kas negara yang bersumber pada pengelolaan SDA secara mandiri. 

Seorang pemimpin dalam Islam akan berupaya menerapkan hadis Rasulullah saw., “Siapa saja yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah mengharamkan bagi dirinya surga.” (HR Bukhari dan Muslim)

Salah satu bentuk kesetiaan pemimpin dalam Islam ialah melindungi warga negara dan menjamin segala kebutuhan mereka termasuk pendidikan. Sebab pendidikan yang berkualitas dapat menyumbangkan kebangkitan peradaban gemilang dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam di kancah dunia. Jika generasi tak mendapatkan pendidikan yang layak, akan seperti apa kehidupan generasi kita ke depan? 

Maka mari kita terus berjuang bersama, Menganti sistem rusak ini dengan sistem Islam, sistem yang mampu memecahkan segala problematika kehidupan. 

Wallahu alam bissawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations