Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Oleh: Eviyanti

Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif


Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Mendikbud) Nadiem Makarim, guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi. Salah satu tuntutan yang mereka soroti adalah soal pembiayaan kuliah di masa pandemi. Mereka meminta adanya subsidi biaya perkuliahan.

Seperti yang dilansir oleh detiknews.com, Senin (22/06/2020), massa mulai meminta adanya audiensi bersama Nadiem. Mereka pun mulai membakar sebuah ban di lokasi. Mereka meminta adanya subsidi perkuliahan sebanyak 50 persen. "Satunya soal isu pendidikan adalah subsidi 50 persen daripada biaya perkuliahan," ujar salah seorang orator di lokasi. 

Adapun penjelasan Mendikbud  Nadiem Makarim, yang akan mengeluarkan kebijakan terkait penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Mendikbud akan mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Nadiem mengatakan, kebijakan ini dimaksudkan guna memberikan keringanan kepada mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. "Kami akan mengeluarkan Permendikbud yang memberikan keringanan UKT di bawah ruang lingkup kita, yaitu PTN, ya untuk keringanan UKT bagi mahasiswa," kata Nadiem dalam telekonferensinya pada hari Jumat (19/06/2020).

Kalangan mahasiswa telah menyampaikan protes atas minimnya perhatian pemerintah pada keadaan mahasiswa di tengah pandemi. Kuliah daring, orangtua sedang kesulitan ekonomi, dan beban biaya pendidikan tetap mencekik. Meski akhirnya Kemendikbud menetapkan ada skema penurunan UKT. Semestinya disadari oleh umat dan negara bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Negara wajib menyediakan secara gratis dan berkualitas. Mahasiswa dan umat harus menuntut ini. 

Memaklumi kehadiran negara hanya berwujud penurunan UKT di masa pandemi saja, sama dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler. Dimana dapat mengamputasi potensi generasi khoiru ummah. Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis artinya melestarikan   tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan, karena lepasnya tanggungjawab penuh negara.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations